Bareksa.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan warga negara asing (WNA) bisa memiliki properti di Indonesia ternyata direspons positif oleh pelaku pasar.

Sebelumnya Teten Masduki, anggota Tim Komunikasi Presiden mengatakan untuk mewujudkan rencana tersebut pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

“Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP Real Estate Indonesia (REI) dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” kata Teten di Jakarta Selasa (23 Juni 2015)

Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap saham-saham properti?

Kebijakan pemerintah itu berdampak positif terhadap emiten-emiten properti di Bursa Efek Indonesia. Hal itu terlihat dari naiknya indeks properti sebesar 2,13 persen menjadi 518,16 dari sebelumnya 507,718

Pergerakan Indeks Properti Secara Intraday

sumber: bareksa.com

Penguatan indeks properti sejalan dengan naiknya saham-saham properti . Harga saham PT PP Properti Tbk (PPRO) naik paling tinggi sebesar 6,1 persen menjadi Rp190 dari sebelumnya Rp179. Harga saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) naik sebesar 5 persen menjadi Rp1.145 dari sebelumnya Rp1.090.

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) naik 4,6 persen menjadi Rp445 dari sebelumnya Rp434. Berdasarkan data Bareksa, aksi beli (net buy) asing cukup tinggi terhadap saham PWON sebesar Rp5,1 miliar.

Pergerakan Harga Saham-saham Properti Secara Intraday

sumber:bareksa.com

Mohamad Adityo, analis PT Paramitra Alfa Sekuritas menilai kebijakan pemerintah tersebut pasti akan memberi sentimen positif bagi pelaku pasar, karena diperkirakan permintaan properti akan meningkat. Sebelumnya orang asing hanya dapat menghuni atau menempati properti, terutama apartemen, dengan cara hak sewa atau hak pakai. Jika kebijakan Presiden Jokowi terlaksana orang asing boleh memiliki apartemen, bukan hak sewa atau hak pakai lagi.

"Tetapi sebaiknya investor juga harus pilih-pilih emiten properti yang dapat memberi return maksimal,” kata Adityo.”Dengan peraturan tersebut emiten yang memiliki produk kategori mewah dan super mewah dapat menjadi pilihan.”