Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 2 September 2020 :

Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan anggaran pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS) Rp200.000 hingga Rp400.000 per bulan. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Dilansir Detik Finance, mengutip beleid tersebut, Selasa (1/9/2020), Keputusan Menteri ini ditetapkan pada 31 Agustus 2020. Sri Mulyani telah membuat delapan keputusan mengenai biaya paket data dan komunikasi tahun anggaran 2020.

Pertama, menetapkan besaran biaya paket data dan komunikasi untuk pejabat setingkat eselon I dan II atau yang sebesar Rp400.000 per orang per bulan. Sedangkan pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah Rp200.000 per orang per bulan.

Kedua, biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

Ketiga, kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi Rp150.000 per orang per bulan.

Keempat, pendanaan yang diperlukan dalam rangka pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran.

Kelima, pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Keenam, pengguna anggaran dan/atau kuasa pengguna anggaran pada masing-masing kementerian negara/lembaga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemberian biaya paket data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Diktum Kedua, Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketujuh, pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, segala pemberian biaya paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

Kedelapan, Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Harga Emas

Harga emas bertahan stabil di dekat level tertinggi dalam dua minggu kemarin. Dilansir Kontan, sentimen positif bagi si kuning datang setelah dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah dan Federal Reserve kembali menegaskan akan mempertahankan suku bunga rendah yang akhirnya menjaga permintaan terhadap komoditas logam mulia tetap solid.

Mengutip Reuters, Selasa (1/9/2020) pukul 08.00 WIB, harga emas spot sedikit berubah menjadi US$1.968,98 per ons troi. Sebelumnya, harga si kuning sempat mencapai level tertinggi sejak 19 Agustus di US$1.976,14 per ons troi. Sementara itu, harga emas berjangka kontrak pengiriman Desember 2020 turun 0,1 persen menjadi US$1.975,80 per ons troi.

Sokongan utama bagi pergerakan harga emas datang setelah indeks dolar AS kembali turun dan bertahan di level terendah dalam dua tahun. Ini membuat emas yang diperdagangkan dalam the greenback menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.Selain itu, pidato Gubernur The Fed Jerome Powell yang menyebut akan ada perubahan kebijakan akomodatif yang diyakini bisa mengakibatkan inflasi bergerak sedikit lebih tinggi dan suku bunga lebih rendah lebih lama.

Sebaliknya, mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam pada Selasa (1/9) berada di Rp1.020.000 atau turun Rp 10.000 per gram dari harga Senin (31/8) di Rp 1.030.000. Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam menjadi Rp9.200.000.

SBN

Harga obligasi pemerintah bergerak mixed pada perdagangan Selasa (1/9/2020), menyusul rilis data ekonomi nasional yang variatif yakni deflasi Agustus di tengah ekspektasi ekspansi manufaktur Indonesia. Dilansir CNBC Indonesia, Surat Berharga Negara (SBN) berjatuh tempo pendek diburu investor kemarin, sementara instrumen serupa berjatuh tempo panjang justru dihindari.

Yield (imbal hasil) SBN tenor 1, 5, dan 10 tahun tercatat turun, sedangkan tenor 15, 20 dan 30 tahun justru naik.Sementara itu, yield SBN dengan tenor 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara mengalami penurunan ke level 6,858 persen. Yield berlawanan arah dari harga, sehingga kenaikan yield menunjukkan harga obligasi yang turun. Demikian juga sebaliknya.

Rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di kurs tengah Bank Indonesia (BI). Rupiah juga merah di perdagangan pasar spot. Dilansir CNBC Indonesia (1/9/2020), kurs tengah BI atau kurs acuan acuan Jakarta Interbank Spot Dollar/Jisdor berada di Rp14.615. Rupiah melemah 0,42 persen dibandingkan posisi hari sebelumnya.

Di pasar spot, rupiah yang dibuka menguat kini berbalik merah. Pada pukul 10:00 WIB, US$1 dihargai Rp14.610 di mana rupiah melemah 0,34 persen. Kala pembukaan pasar, rupiah menguat 0,21 persen. Sepertinya koreksi teknikal mulai menghampiri rupiah. Pada Senin, rupiah menutup perdagangan pasar spot dengan penguatan 0,38% di hadapan dolar AS. Ini membuat rupiah menguat dalam tiga hari perdagangan beruntun. Selama tiga hari itu, penguatan rupiah tercatat 0,75%.

Tren penguatan itu membuat rupiah rentan terserang koreksi. Investor yang merasa sudah mendapat untung dari rupiah tentu berhasrat untuk mencairkannya. Tekanan jual membuat rupiah melemah. Aksi ambil untung membuat rupiah tidak bisa bergabung dengan sebagian besar mata uang Asia lainnya di zona hijau. Praktis hanya rupiah yang nyangkut di jalur merah. Rupee India sebenarnya juga melemah, tetapi pasar keuangan Negeri Bollywood belum dibuka sehingga rupee masih mencerminkan nilai kemarin.

Reksadana

Sejumlah manajer investasi percaya diri dana kelolaan industri reksadana bakal terus meningkat hingga akhir 2020, setelah diterpa penurunan cukup tajam, dana kelolaan mulai kembali menanjak dan mendekati level sebelum pandemi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Agustus 2020, dana kelolaan reksa dana sepanjang Agustus mencapai Rp520,83 triliun, naik 3,34 persen dibandingkan dengan Juli 2020 sebesar Rp504 triliun. Angka tersebut hanya terpaut tipis dari jumlah dana kelolaan sebelum pandemi (Februari 2020) sebesar Rp525,27 triliun. Sejalan dengan tren industri, Avrist Asset Management (Avrist AM) juga mengakui dana kelolaan terus bertumbuh hingga Agustus 2020.

Dilansir Bisnis.com, Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich mengatakan sepanjang Agustus dana kelolaan tumbuh 6 persen secara bulanan. Selain itu, unit penyertaan juga naik 5 persen. “Jadi kontributor terbesar dari kenaikan dana kelolaan lebih banyak dari kenaikan subscribe [pembelian reksa dana],” ungkapnya (1/9/2020).

Dia menyebut reksadana yang paling banyak diminati atau dibeli sepanjang Agustus adalah produk-produk reksadana pendapatan tetap. Pasalnya, reksadana tersebut dinilai menarik seiring dengan tingkat inflasi yang semakin rendah, pelonggaran kebijakan moneter, dan imbal hasil lebih tinggi dari deposito.

Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) Alvin Pattisahusiwa mengatakan produk reksadana pasar uang menjadi jenis reksadana yang dana kelolaannya naik cukup signifikan sepanjang Agustus. Namun, dia belum memiliki detail angkanya. “Saat ini yang naik cukup banyak adalah RDPU [reksadana pasar uang],” katanya.

Jouska

CEO PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska) Aakar Abyasa Fidzuno akhirnya buka suara mengenai masalah kerugian klien akibat transaksi saham. Ia mengakui ada kelalaian. Namun, ia menepis tudingan melampaui kewenangan dengan mengelola dana bahkan melakukan transaksi saham klien. Aakar mengatakan, pihaknya tak pernah melakukan transaksi jual beli saham atas nama Jouska.

"Seluruh advisor dan karyawan Jouska tidak mempunyai akses ke rekening dana nasabah, username, password aplikasi trading saham klien. Hanya ada dua pihak yang memiliki akses ke RDN, username dan password yaitu klien itu sendiri dan broker saham," katanya dalam teleconference, Selasa kemarin (1/9/2020) dilansir Detik Finance.

Dia mengatakan, tuduhan klien bahwa rekening saham diakses dan diperjualbelikan Jouska tidak benar. Menurutnya, yang terjadi ialah saham klien ditransaksikan oleh broker PT Mahesa Strategis Indonesia. Dia bilang, transaksi itu berdasarkan surat kesepakatan bersama antara klien dan Mahesa.

"Yang terjadi adalah broker dalam hal ini di Mahesa mentransaksikan jual beli saham klien atas kesepakatan tertulis surat kuasa dari klien itu sendiri dalam surat kesepakatan bersama antara klien dengan Mahesa bukan dengan Jouska," ujarnya.

Dia menjelaskan Jouska sendiri memiliki tiga izin usaha yakni lembaga pendidikan lainnya, manajemen konsultasi, dan pengelolaan data. Ia melanjutkan, Jouska dan Mahesa merupakan dua entitas yang berbeda serta tidak memiliki perjanjian kerja sama. "Mahesa adalah semacam klub broker trading berisi broker-broker saham yang berlisensi di mana saya pemegang saham mayoritas artinya mayoritas pasif artinya selama ini saya tidak aktif terlibat operasional Mahesa," terangnya.

Aakar yang juga mewakili PT Mahesa Strategis Indonesia menyatakan telah mencapai kesepakatan damai dengan sejumlah klien yang mengalami kerugian karena transaksi saham. Uang yang digelontorkan untuk kesepakatan damai ini Rp13 miliar. "Jumlah uang sudah dikeluarkan kesepakatan damai sampai saat ini Rp 13 miliar," katanya.

Ia melanjutkan, kesepakatan damai tersebut berasal dari 45 klien dari 63 klien yang mengajukan komplain.

(*)