Berita Hari Ini : Upah Minimum Provinsi Naik 8,51%, Komitmen Investasi Rp507,2 T

Lima marketplace online kuasai e-commerce, AAUI optimistis premi naik 14 persen, Indonesia rujukan ekonomi syariah
Jumat, 18 Oktober 2019 08:54:54 WIB Issa Almawadi
Image
Ilustrasi seorang karyawan sedang menghitung gaji yang diterimanya (shutterstock)

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2019.

UMP

Upah Minimum Provinsi 2020 akan naik 8,51 persen, hal itu merujuk surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis, 17 Oktober 2019 seperti dikutip Bisnis Indonesia.

Nilai 8,51 persen tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi nasional 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51 persen. Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

"Gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2019.

Tax Holiday

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat peningkatan komitmen investasi yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday. Berdasarkan data per 15 Oktober 2019, total komitmen investasi yang dicatat oleh pemerintah melalui pemberian insentif libur pajak tersebut mencapai Rp507,2 triliun.

Angka itu terdiri dari komitmen investasi Rp208,5 triliun dari 10 investor pada tahun 2018 dan Rp298,7 triliun dari 32 investor sepanjang Januari-Oktober 2019.

Dikutip Kontan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan, sejak terbitnya ketentuan baru tax holiday, ada 42 wajib pajak yang terdaftar, yang terdiri dari 40 investasi baru dan dua ekspansi usaha.

"Investasi yang masuk bervariasi mulai dari kelistrikan, sektor baja atau industri hulu logam lainnya, industri petrokimia maupun sektor industri kimia organik," kata Robert.

E-Commerce

Bank Indonesia (BI) mulai mendata transaksi keuangan di lima marketplace online. Meski hanya lima, aktivitas mereka sudah mencerminkan transaksi perdagangan online atau e-commerce di Indonesia. Kelima marketplace tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan Blibli.

Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi seperti dikutip Kontan. Pencatatan data di lima e-commerce tersebut sudah mewakili perkembangan industri perdagangan online. Pasalnya, kelima marketplace itu merupakan penguasa pasar ecommerce di Tanah Air.

iPrice Group mencatat ada 49 e-commerce yang aktif menjalankan transaksi jualbeli di Indonesia. iPrice Group adalah situs meta-search yang beroperasi di Indonesia dan empat negara lain di Asia Tenggara serta Hong Kong.

iPrice mencatat jumlah trafik bulanan di seluruh e-commerce di Indonesia pada kuartal II 2019 sebanyak 481,59 juta. Dari jumlah itu, lima ecommerce mencatatkan 409,54 juta kunjungan atau 84,83 persen dari seluruh trafik.

Tokopedia menjadi juara dengan 140 juta trafik. Pada kuartal III 2019, dominasi lima e-commerce masih tetap. Tokopedia menguasai 25 persen pengunjung desktop atau setara dengan 65,95 juta pengunjung.

Shopee mengekor di posisi kedua dengan penguasaan pasar 21 persen dengan rata-rata kunjungan 55,96 juta pengunjung, diikuti Bukalapak 42,87 juta pengunjung, Lazada 27,99 juta pengunjung, serta Blibli dengan 21,39 juta trafik.

Asuransi Umum

Industri asuransi umum cukup percaya diri menjalani sisa bulan di tahun ini. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menaikkan proyeksi pertumbuhan premi industri menjadi 14 persen secara tahunan. Sebelumnya AAUI memproyeksikan, pertumbuhan pendapatan premi hanya mencapai 10 persen di bandingkan pencapaian tahun 2018.

"Hingga kuartal kedua 2019 pertumbuhan premi sudah mencapai 20,6 persen secara tahunan. Setelah kami hitung kembali, proyeksi dan harapan kami sampai akhir tahun tumbuh 14 persen," ujar Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Eksekutif AAUI dikutip Kontan.

Asosiasi juga melakukan estimasi pertumbuhan premi pada tahun 2020. Dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 sesuai target pemerintah 5,3 persen, maka pendapatan premi asuransi umum paling tidak bisa tumbuh 17 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019.

Dia menyatakan bilang bila pertumbuhan ekonomi tinggi, masyarakat tidak lagi melihat asuransi sebagai pengeluaran, Tujuannya agar asuransi bias menjadi gaya hidup. Adapun lini bisnis yang masih akan menjadi penopang bisnis asuransi umum masih pada properti dan kendaraan bermotor.

Ekonomi dan Keuangan Syariah

Bank Indonesia bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), serta otoritas/lembaga terkait lainnya berkomitmen mendukung Indonesia menjadi pusat rujukan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) global melalui penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-6 pada 12-17 November 2019 di Jakarta.

ISEF 2019 merupakan wujud implementasi pilar ke-3 cetak biru pengembangan eksyar Bank Indonesia yaitu penguatan riset dan edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah.

Upaya BI dalam mendukung pengembangan eksyar merupakan bagian dari strategi bauran kebijakan BI dalam rangka mencapai tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Hal tersebut sekaligus guna mendukung kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan potensi industri halal Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah.

BI telah menyusun cetak biru (blueprint) pengembangan eksyar yang menjadi acuan kebijakan, strategi, dan program pengembangan ekonomi syariah yang terintegrasi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi syariah nasional.

(*)



TOP
10
REKSA DANA

Jenis Reksa Dana 
loading...
Selanjutnya
BELI DAFTAR BERLANGGANAN
Kontak : 62-21-71790970 | marketing@bareksa.com
TERPOPULER