Berita Hari Ini : Utang Luar Negeri US$393,5 Miliar, Neraca Dagang Defisit Lagi

LPEI rilis obligasi Rp1,06 triliun, bank perbesar kepemilikan di SBN, OJK & BI dorong capaian inklusi keuangan 75 persen
Rabu, 16 Oktober 2019 08:48:08 WIB Issa Almawadi
Image
Petugas mengangkut tumpukan uang kertas pada bagian pelayanan kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Moch Asim

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 16 Oktober 2019 :

Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2019 tumbuh melambat dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir Agustus 2019 tercatat US$393,5 miliar, terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) US$196,3 miliar, serta ULN swasta (termasuk BUMN) US$197,2 miliar.

ULN Indonesia tersebut tumbuh 8,8 persen year on year (YoY), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 10,9 persen YoY, terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN. Perlambatan pertumbuhan ULN disebabkan oleh menurunnya posisi ULN publik dan ULN swasta dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya.

ULN pemerintah tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. ULN pemerintah pada Agustus 2019 tumbuh 8,6 persen YoyY menjadi US$193,5 miliar, melambat dari Juli 2019 yang tumbuh 9,7 persen YoY. Posisi ULN pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya karena berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing.

Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat. Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,9 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,9 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9 persen).

Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 mengalami defisit US$0,16 miliar, setelah pada bulan sebelumnya mencatat surplus US$0,11 miliar. Defisit tersebut terutama dipengaruhi oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang menurun di tengah defisit neraca perdagangan migas yang stabil. Penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas disebabkan oleh ekspor nonmigas yang belum kuat di tengah impor nonmigas yang meningkat.

Meski begitu, kinerja pertumbuhan ekspor secara keseluruhan menunjukkan perbaikan dari sebelumnya -10 persen YoY menjadi -5,7 persen YoY pada September 2019. Demikian pula kinerja pertumbuhan impor secara keseluruhan juga menunjukkan perbaikan dari -15,7 persen YoY menjadi -2,4 persen YoY pada September 2019.

Neraca perdagangan nonmigas pada September 2019 tercatat surplus US$0,6 miliar, menurun dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya yang sebesar US$0,87 miliar. Kondisi ini dipengaruhi oleh ekspor nonmigas yang belum kuat sejalan dengan perekonomian dunia yang melambat dan harga komoditas yang menurun.

Sebaliknya, kinerja impor nonmigas meningkat terutama didorong oleh naiknya impor barang konstruksi sejalan dengan masih kuatnya investasi bangunan. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas pada September 2019 tercatat US$0,76 miliar, tidak banyak berbeda dibandingkan dengan catatan bulan sebelumnya.

Ekspor migas dalam bentuk minyak mentah dan gas menurun lebih dalam, baik secara nilai maupun volume, sedangkan ekspor produk minyak meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan dari Malaysia. Adapun impor migas menurun antara lain dipengaruhi penurunan harga minyak dunia.

LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali merilis obligasi. Kali ini, perusahaan yang kerap disebut Indonesia Eximbank ini menerbitkan obligasi berkelanjutan IV tahap VII dengan total target dana Rp26 triliun.

Pada tahap VII ini, dalam rilis di KSEI tertulis yang dikutip Kontan, perusahaan ini akan menerbitkan Rp1,06 triliun. Ada lima seri obligasi yang akan ditawarkan. Seri A, tenor 370 hari senilai Rp600 miliar dengan kupon 7 persen. Seri B dalam jangka waktu tiga tahun senilai Rp101,3 miliar kupon tetap 7,8 persen. Seri C dirilis senilai Rp25,5 miliar dengan kupon 8,1 persen berjangka waktu lima tahun.

Seri D berjangka waktu tujuh tahun senilai Rp112 miliar memberi kupon tetap 8,5 persen. Sedangkan seri terpanjang yakni seri E dengan tenor 10 tahun senilai Rp219,75 miliar membayar kupon 8,75 persen.

Obligasi ini akan ditawarkan pada 23-24 Oktober, penjatahan pada 25 Oktober dan pencatatan obligasi di BEI pada 30 Oktober. Jika sukses, maka total obligasi berkelanjutan IV yang telah dirilis oleh LPEI ialah Rp14,18 triliun. Sehingga Eximbank masih berpeluang merilis Rp11,82 triliun hingga tahun depan.

SBN

Kepemilikan bank di surat berharga negara (SBN) terus menggemuk. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR), per 14 Oktober, porsi kepemilikan bank di SBN naik jadi 24,9 persen dibanding porsi di awal tahun yang sebesar 20,32 persen. Dari segi jumlah, perbankan memegang Rp670,32 triliun SBN. Jumlah tersebut naik sekitar 39,27 persen sejak awal tahun, setara dengan penambahan Rp188,99 triliun.

Dikutip Kontan, Head of Research & Consulting Service Infovesta Utama Edbert Suryajaya mengatakan penyaluran kredit yang melambat membuat bank memiliki kelebihan likuiditas. Alhasil, bank kemudian memarkirkan dana di SBN. Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp5.489,6 triliun pada Agustus 2019. Angka tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan penyaluran kredit tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 9,7 persen.

Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun kerja sama sinergis bersama Bank Indonesia, kementerian/lembaga terkait serta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan 75 persen pada akhir 2019.

Salah satu bentuk kegiatan sinergi yang dilakukan adalah dengan kembali menggelar bulan inklusi keuangan (BIK) sepanjang Bulan Oktober 2019, yang telah berjalan di seluruh Indonesia dengan melibatkan kantor regional/kantor OJK bekerja sama dengan kantor cabang PUJK dan stakeholder di daerah.

Program yang dilaksanakan adalah kampanye dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk/jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus di bulan Oktober.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan pelaksanaan BIK diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

“Dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan, kolaborasi aktif antara regulator dan PUJK sangat diperlukan. Hal ini penting untuk saling mendukung dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” katanya.

(*)



TOP
10
REKSA DANA

Jenis Reksa Dana 
loading...
Selanjutnya
BELI DAFTAR BERLANGGANAN
Kontak : 62-21-71790970 | marketing@bareksa.com
TERPOPULER