Ingin Tahu Manfaat Investasi SR012? Ini Daftar Proyek yang Dibiayai Sukuk Negara

Bareksa.com - Selain halal dan menguntungkan, berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR012 juga sangat bermanfaat. Sebab berinvestasi di instrumen ini, investor telah membantu negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur fasilitas publik mulai jalan tol, rel kereta, kampus hingga asrama haji.

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan 728 proyek sebagai target penyaluran pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 2020. Hal ini sejalan dengan peresmian kick off Pelaksanaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2020 dalam Forum Koordinasi Penyiapan Proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2021.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Luky Alfirman mengatakan jenis SBSN yang digunakan adalah jenis SBSN proyek yang dilakukan melalui akad. Forum ini terdiri dari Kemenkeu, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek SBSN.

"SBSN biasa, untuk membiayai defisit (secara umum), ada SBSN proyek (khusus untuk membiayai proyek). Sudah di-earmark untuk proyek-proyek tertentu. Ada semacam akad, pengikatan, kesepakatan atau janji di situ," ungkap Luky.

Pada tahun anggaran 2019, melalui SBSN telah dilakukan pembiayaan proyek infrastruktur pada 7 Kementerian/Lembaga 1 nilai pembiayaan sebesar Rp28,43 triliun. Cakupan proyek yang dibiayai juga semakin meningkat, mencapai 619 proyek yang tersebar di 34 propinsi.

Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2020, pembiayaan proyek melalui SBSN dialokasikan Rp27,35 triliun. Jumlah K/L pemrakarsa proyek SBSN pada tahun 2020 juga semakin banyak, meliputi 17 unit eselon I di 8 K/L dari tahun sebelumnya hanya 16 unit eselon I di 7 K/L. Sementara itu, cakupan proyek yang dibiayai juga semakin meningkat, mencapai 728 proyek yang tersebar di 34 propinsi.

Proyek-proyek yang akan diluncurkan pada tahun anggaran 2020 adalah 728 proyek di 34 provinsi sebagai berikut:

- 30 proyek infrastruktur transportasi pada Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp6,9 triliun
- 171 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kemen PUPR dengan nilai pembiayaan Rp10,6 triliun
- 66 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen SDA Kemen PUPR dengan nilai pembiayaan Rp4,5 triliun.
- 10 proyek embarkasi haji dan 40 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Ditjen PHU Kemenag senilai Rp460 miliar.
- 6 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 136 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag senilai Rp2,09 triliun.
- 228 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas Islam Kemenag senilai Rp356,25 miliar.
- 6 proyek pembangunan pusat konservasi, 1 proyek pembangunan sekolah menengah kehutanan negeri dan 2 pembangunan laboratorium di Kemen LHK senilai Rp237,41 miliar.
- 24 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di Kemen Ristekdikti senilai Rp1,49 triliun.
- 1 proyek pengembangan laboratorium di BSN senilai Rp70 miliar.
- 4 proyek pembangunan laboratorium di LIPI senilai Rp500 miliar.
- 1 proyek laboratorium pengujian komponen peseta di LAPAN senilai Rp125 miliar.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah menambahkan beberapa proyek yang pembangunannya dibiayai oleh Sukuk Negara seperti pembangunan Tol Solo-Ngawi, fly over Amplas Medan, gedung perkuliahan Universitas Islam Negeri Manado hingga Asrama Haji di Makassar.

"Jadi selain halal dan untung, berinvestasi di SR012 juga ibarat kita melakukan amal jariyah, sebab membantu pembiayaan pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya saat peluncuran SR012 pada Sabtu (29/2/2020) di Jakarta.

Daftar proyek yang pembangunannya dibiayai oleh Sukuk Negara :

1. Pembangunan Tol Solo – Ngawi seksi I – Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2017-2018

Peresmian jalan tol Solo-Ngawi oleh Presiden Joko Widodo. (Sumber :pu.go.id)

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum, pada 2018 pembiayaan sebagian infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air didanai melalui SBSN sebesar Rp 12,78 triliun. Alokasi tersebut terbagi untuk Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 7,5 triliun yang akan digunakan bagi 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 5,28 triliun untuk 144 proyek.

2. Pembangunan Ramp on/off Flyover Amplas Medan, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2016

(Dok. Ist)

3. Pembangunan Jalan Gerung Mataram NTB, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015

(Dok. ist)

4. Pembangunan gedung perkuliahan UIN Manado Sulawesi Utara, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2018.

Gedung IAIN Manado (Dok. ist)

5. Pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015-2016

(Sumber : iainsalatiga.ac.id)

6. Pembangunan Jalur Kereta Double Track Selatan Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun-Jombang, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2013-2019

7. Asrama haji Makassar

(Sumber : kemenag.go.id)

8. Jembatan Youtefa (Holtekamp) - Papua

(Dok. ist)

9. UIN Sunan Gunung Jati

(Dok. ist)

10. Jembatan Musi 4 Palembang

(Dok. ist)

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman pada 8 Oktober 2019 lalu telah melaksanakan penandatanganan prasasti penanda aset dan closing pembiayaan SBSN Proyek Jembatan Musi IV di kota Palembang. Proyek ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jembatan Musi IV dan sudah dirasakan manfaatnya sejak beberapa bulan lalu oleh warga Palembang.

Perencanaan pembangunan Jembatan Musi IV telah dilakukan sejak tahun 2010, namun karena keterbatasan anggaran, konstruksinya baru dilaksanakan pada tahun 2015-2018 menggunakan dana APBN dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total dana Rp553,57 miliar.

Penantian panjang ini dirasakan warga di sekitar Pasar Kuto dan Seberang Ulu. Di mana selama ini warga dari Kuto ke Ulu harus melintas di Jembatan Ampera. “Jembatan Musi IV Palembang dibiayai melalui investasi masyarakat di instrumen pembiayaan Sukuk Negara dan ini adalah infrastruktur yang dibiayai oleh uang rakyat, uang kita bersama sehingga harus dimanfaatkan dan dirawat bersama dengan sebaik-baiknya”, terang Luky.

Jembatan Musi IV adalah jembatan dengan tipe extradozed (perpaduan kabel dengan gelagar kotak/box girder), memiliki panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter bertujuan mengurangi beban lalu lintas Jembatan Ampera dan meningkatkan konektivitas di Kota Palembang.

Jembatan yang menghubungkan Ulu dan Ilir Kota Palembang ini pun memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa. Panjang jembatan lebih dari 1.300 meter dan telah menelan dana sekitar Rp553 miliar selama pembangunan 4 tahun terakhir.

Pembangunan Jembatan Musi IV ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Palembang dalam beraktifitas serta sebagai bentuk pengelolaan APBN yang baik dan tepat untuk membangun infrastruktur Indonesia.

11. Double-Double Track KA Manggarai -Cikarang

(Dok. ist)

12. Terowongan KA Notog - Banyumas

(Sumber : ist)

13. Revitalisasi Asrama Haji Medan

(Sumber : djppr.kemenkeu.go.id)

Revitalisasi asrama haji di kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan yang mendapat alokasi pembiayaan dari penerbitan Sukuk Negara pada tahun 2014 dan 2015. Gedung yang diberi nama Madinah Al Munawwarah tersebut merupakan salah satu dari 9 asrama haji yang termasuk dalam program revitalisasi asrama haji oleh Kementerian Agama. Pengerjaan gedung dan fasilitas di dalamnya yang setara dengan hotel bintang tiga ini baru selesai pada Februari 2016 dan pertama kali digunakan untuk kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Asrama Haji pada Maret 2016 lalu.

Pada tahun 2014 dan 2015 Kementerian Agama menerima alokasi dana yang bersumber dari Sukuk Negara untuk kegiatan revitalisasi asrama haji di beberapa propinsi di Indonesia, masing-masing Rp200 miliar untuk tahun 2014 dan Rp382 miliar untuk tahun 2015. Dengan adanya alokasi dana APBN dari penerbitan Sukuk Negara, Kementerian Agama tidak perlu menunggu alokasi dana APBN dari rupiah murni seperti selama ini sehingga dapat mempercepat perwujudan program-programnya.

Masa penawaran Sukuk Ritel seri SR012 kepada investor individu Warga Negara Indonesia berlangsung pada 24 Februari dan berakhir 18 Maret 2020. Luky Alfirman, optimistis mencapai target penjualan SR012 senilai Rp8 triliun, meskipun saat ini pasar surat utang pemerintah sedang dibayangi dampak wabah virus corona.

"Justru inilah yang saat kondisi tekanan seperti ini, saatnya kita memperkuat basis investor domestik kita. Salah satunya lewat Surat Berharga Negara (SBN) ritel, yakni melalui produk SR012 ini," ujarnya.

SR012 memiliki tenor 3 tahun, dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap 6,3 persen per tahun. Tujuan penerbitan SR012 secara online adalah untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel, menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2020.

Pokok-pokok ketentuan dan persyaratan SR012 ialah sebagai berikut :

- Periode registrasi investor, setiap saat pada mitra distribusi yang telah ditetapkan. Masa penawaran SR012 mulai 24 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB hingga penutupan pada 18 Maret 2020, pukul 10.00 WIB.
- Bentuk dan karakteristik Sukuk Negara, tanpa warkat, dapat diperdagangkan (tradable). Tanggal penetapan penjualan yaitu 23 Maret 2020 dan tanggal setelmen 26 Maret 2020.
- SR012 memiliki tenor 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 10 Maret 2023. Minimum pemasanan SR012 Rp1 juta dan maksimum pemesanan Rp3 miliar.
- Underlying asset SR012 ialah Barang Milik Negara (BMN) dan proyek APBN 2020. Dengan akad ijarah asset to be leased. Jenis imbalan/kupon berupa fixed coupon, pembayaran secara periodik setiap bulan. Tingkat imbalan/kupon 6,3 persen per tahun (per annum).
- Tanggal pembayaran kupon pertama kali pada 10 April 2020 (short coupon) dan tanggal pembayaran imbalan/kupon, setiap tanggal 10 setiap bulannya.
- Dalam hal tanggal pembayaran imbalan/kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran imbalan/kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi imbalan/kupon. Hari kerja adalah hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).
- Minimum holding period yaitu selama 3 (tiga) kali pembayaran kupon (dapat diperdagangkan mulai tanggal 11 Juni 2020) :

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

Hingga akhir 2020, pemerintah berencana menerbitkan setidaknya 6 SBN ritel, di mana SBN ritel pertama di 2020 yakni Savings Bond Ritel seri SBR009 sudah ditawarkan pada 27 Januari hingga 13 Februari 2020 lalu.

***

Ingin berinvestasi sekaligus bantu negara?

Pemerintah telah resmi membuka masa penawaran Sukuk Ritel seri SR012 mulai 24 Februari 2020. Masa penawaran investasi syariah itu hingga 18 Maret 2020. Belum memiliki akun Bareksa tetapi ingin berinvestasi SBN? Segera daftar di sbn.bareksa.com sekarang, gratis hanya dengan menyiapkan KTP dan NPWP. Baca panduannya di sini.

Bagi yang sudah pernah membeli SBR, ORI atau Sukuk di Bareksa sebelumnya, Anda bisa menggunakan akun di sbn.bareksa.com untuk memesan SBN seri berikutnya.

Bila sudah memiliki akun Bareksa untuk reksadana sebelumnya, segera lengkapi data Anda berupa NPWP dan rekening bank yang dimiliki.

Kalau belum punya NPWP, tapi mau beli SBN? Kita juga bisa meminjam NPWP punya orang tua atau suami.

PT Bareksa Portal Investasi atau bareksa.com adalah mitra distribusi resmi Kementerian Keuangan untuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, Anda juga dapat memantau investasi Anda dari mana saja dan kapan saja.