Berita Hari Ini : Merger Bank Syariah BUMN Rampung Februari, Harga Vaksin Covid-19 Rp200.000

Naskah UU Cipta Kerja diserahkan ke Jokowi, BI sudah borong SBN Rp289 triliun, bank-fintech berkolaborasi salurkan dana PEN
Abdul Malik • 14 Oct 2020
cover

Pegawai Bank Syariah Mandiri (kiri) melayani nasabah yang melakukan gadai emas di Kantor Cabang Mandiri Syariah area Mayestik, Jakarta, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Audy Alwi/hp

Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 14 Oktober 2020 :

UU Cipta Kerja

Naskah final Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) rencananya diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke pemerintah hari ini, Rabu (14/10/2020). Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemarin. "Mungkin besok (hari ini, Rabu) DPR akan menyerahkan itu kepada eksekutif," kata Bahlil dalam diskusi virtual bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Selasa (13/10/2020) dilansir Detik.com.

Dia menjelaskan draf UU Ciptaker tersebut terdiri dari 15 bab, 11 klaster, 186 pasal, dan terdiri dari 812 halaman. Menurutnya, kepala daerah sudah memegang draf final tersebut. Namun itu baru akan diserahkan secara resmi ke pemerintah oleh DPR pada Rabu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menyatakan batas akhir finalisasi naskah tersebut adalah hari ini, Rabu (14/10). Azis, yang merupakan pemimpin sidang dalam rapat paripurna (rapur) pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, menegaskan RUU Cipta Kerja memiliki batas waktu hingga 7 hari kerja sejak diputuskan menjadi UU. Hal ini tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI Bagian Ketujuh tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pasal 164 Ayat 5.

Azis menjelaskan, rapat paripurna diadakan pada 5 Oktober 2020. Menghitung 7 hari kerja, maka, kata Azis, tanggal jatuh tempo untuk RUU Cipta Kerja adalah pada tanggal 14 Oktober 2020.

Diketahui, sejumlah naskah UU Cipta Kerja beredar dengan berbagai jumlah halaman. Setidaknya terdapat 5 versi halaman terkait naskah final UU Cipta Kerja. Pertama adalah draf naskah sejumlah 1.028 halama yang tersedia di situs resmi DPR. Kemudian, ada draf sejumlah 905 halaman yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2020. Terdapat pula draf 1.052 halaman yang tersebar pada 9 Oktober 2020. Selain itu, ada juga draf 1.035 halaman pada 12 Oktober 2020 yang dikonfirmasi Sekjen DPR RI sebagai naskah final UU Ciptaker. Terakhir, beredar naskah berjumlah 812 halaman yang disebut telah ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi DPR dan akan dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merger Bank Syariah BUMN

Setelah meneken conditional merger agreement (CMA) pada Senin (12/10) malam, proses penggabungan tiga bank syariah entitas anak bank pelat merah ditargetkan rampung pada Februari 2021. “Sekarang baru tandatangan CMA, dua minggu lagi kami sampaikan rancangan merger, kemudian masing-masing bank bakal RUPSLB, dan kami akan meminta izin  kepada OJK perbankan, dan OJK pasar modal, setelahnya baru pada Februari 2021 proses legal merger,” kata Ketua Tim Project Management Office Merger Hery Gunardi dilansir Kontan.

Hery yang juga merupakan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) enggan membeberkan lebih detil rencana penggabungan usaha tiga entitas bank syariah ini yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Hery menyatakan bank hasil meger bisa jadi 10 besar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan nilai valuasinya, sekaligus menjadi 10 besar bank dengan aset terbesar di Tanah Air.

“Pada 2025 bank hasil merger dengan asumsi konservatif bisa menyalurkan pembiayaan Rp272 triliun, dana pihak ketiga (DPK) Rp355 triliun dengan aset Rp390 triliun,” sambung Hery. Adapun jika merujuk laporan keuangan tiga bank tersebut sampai akhir semester I 2020, total gabungan asetnya telah mencapai Rp214,74 triliun. Sampai akhir tahun, Hery manaksir aset tersebut bisa tumbuh hingga Rp220 triliun hingga Rp225 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing sesuai tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi.

"OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yg direncanakan," ungkap Wimboh dalam keterangannya.

Menurut Wimboh, penggabungan tiga bank BUMN Syariah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia menjadi sentra pengembangan keuangan syariah yang saat ini peringkat Indonesia sudah berada di posisi empat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah berdasarkan Islamic Finance Development Indicator.

Vaksin Covid-19

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memastikan harga vaksin Covid-19 dari Sinovac di Indonesia tidak akan memberatkan. Dia memperkirakan harga vaksin berada dikisaran Rp200.000 per dosisnya. Hal ini diungkapkan Honesti untuk menanggapi pemberitaan yang menyatakan Sinovac sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brazil yang akan menjualnya dengan harga US$1,96 dollar per dosis.

“Informasi harga vaksin Covid-19 di Brazil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma yang memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak US$90 juta dengan pemerintah Brazil tidak tepat, dan mengenai harga US$1,96 per dosis pun tidak tepat,” ujar Honesti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/10/2020) dilansir Kompas.com.

Menurut Honesti, Sinovac saat ini tengah menelusuri atas informasi tersebut. Pihaknya sendiri saat ini berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia. Honesti melanjutkan, dalam surat resmi yang disampaikan oleh Sinovac, menyampaikan bahwa dalam penentuan harga vaksin Covid-19, ada beberapa faktor yang menentukan harga vaksin.

“Salah satu faktornya adalah tergantung pada investasi pada studi klinis fase tiga, terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia, mengikuti prinsip–prinsip tadi. Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin Covid-19 ini, tidak dapat disamakan,” kata dia.

Untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin Covid-19 mulai dari bahan baku dan lainnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan terbang ke China guna melakukan visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin corona di fasilitas Sinovac di Beijing, China. Termasuk juga LP POM MUI untuk melaksanakan audit halal. BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi vaksin Covid-19 di Bio Farma memenuhi standar.

Saat ini, uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 masih berjalan di minggu kedua Oktober 2020 ini. Data terakrhir menunjukan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, 843 relawan yang sudah mendapat penyuntikan kedua, dan 449 relawan dalam tahap pengambilan darah pasca penyuntikan kedua/masuk periode monitoring. Hingga saat ini Uji Klinis tajap 3 berjalan lancar dan belum ada dilaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius akibat pemberian suntikan calon vaksin Covid-19.

SBN

Bank Indonesia mencatat telah merealisasikan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Rp289,86 triliun hingga 8 Oktober 2020. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pembelian SBN tersebut merupakan bentuk komitmen BI untuk pendanaan APBN Tahun 2020, dalam rangka pelaksanaan UU No. 2/2020.

"Sinergi ekspansi moneter BI dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/10/2020) dilansir Bisnis.com.

Perry memaparkan, pembelian SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar tercatat Rp60,18 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, greenshoe option (GSO) dan private placement. Mekanisme pembelian tersebut sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada tanggal 16 April 2020

Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods melalui mekanisme pembelian SBN secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan pada 7 Juli 2020, berjumlah Rp229,68 triliun. Di samping itu, BI juga telah merealisasikan pembagian beban dengan pemerintah untuk pendanaan nonpublic goods-UMKM sebesar Rp90,88 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan tanggal 7 Juli 2020.

Dengan sinergi ini, Perry mengatakan pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Kolaborasi Bank dan Fintech

Bank Himbara terus mendorong penyaluran kredit dari penempatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang diberikan pemerintah. Berbagai upaya dilakukan bank untuk mengoptimalkan penyaluran kredit tersebut termasuk dengan menggandeng platform digital atau fintech peer to peer landing (P2P).

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sudah berkolaborasi dengan Grab, Gojek, Tokopedia dan Shopee untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari penempatan dana PEN. Tahap pertama, bank ini menerima dana PEN Rp5 triliun dan kemudian mendapatkan tambahan Rp2,5 triliun tahap kedua.

Sis Apik Direktur Hubungan Kelembagaan BNI mengatakan, kerjasama dengan platform digital dan e-commerce tersebut bukan channeling. BNI hanya mendapatkan data mitra platform tersebut yang memang membutuhkan dukungan permodalan. "Ini bukan channeling karena BNI yang eksekusi langsung ke mitra atau para pelapak di platform tersebut untuk diberikan  kredit," katanya dilansir Kontan (13/10/2020).

Kerja sama untuk penyaluran dana PEN dengan keempat platform tersebut dimulai sejak 23 September. Terhitung sejak saat ini, BNI sudah menyalurkan KUR Rp65 miliar kepada mitra dari empat platform itu. Sementara hingga 25 September 2020,  BNI sudah menyalurkan kredit dari dana PEN Rp18,47 triliun ke lebih dari 75.000 debitur.

Potensi kerjasama dengan fintech ini tetap terbuka namun membutuhkan waktu untuk koordinasi skema kerjasama dan integrasi sistem. "Saat ini kami melakukan penjajakan dengan Amartha, Tani Fund, Crowde, Danapala, Dompet Kilat," tambah Sis Apik.

Adapun Bank Mandiri telah berhasil menjalin kerja sama dengan fintech P2P lending.  Pada awal September lalu, perseroan telah meneken kerja sama dengan PT Investree Radhika Jaya untuk mengoptimalkan penyaluran dana PEN. Dalam sinergi ini, dana PEN dari Bank Mandiri akan disalurkan kepada UKM melalui platform Investree pada periode Juli hingga September 2020.

Sinergi ini dilakukan dengan mekanisme channeling. Bank Mandiri sebagai lender atau pemberi pinjaman institusi, tetap dapat menentukan para penerima dana PEN melalui platform Investree. Executive Vice President Bank Mandiri, Agus Haryoto Widodo menambahkan sinergi ini merupakan inisiatif Bank Mandiri untuk memperluas akses PEN melalui sarana digital sehingga dapat terbentuk digital ekosistem pelaku UKM.

(*)