Berita / Kategori / Artikel

Target EoDB Naik ke Ranking 40, Ini Cara Jokowi Permudah Bisnis di Indonesia

Target Jokowi naikkan ranking ease of doing business dari 72 saat ini ke 40 pada 2019
• 15 Jan 2018
cover

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kedua kanan) dan Dirut BEI Tito Sulistio (kanan) bersiap menyampaikan arahan saat penutupan perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (29/12). (ANTARA FOTO)

Bareksa.com - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia. Adapun kemudahan berusaha di Indonesia selama beberapa tahun terakhir secara perlahan menunjukkan perbaikan dan diharapkan kondisi ini bisa terus berlanjut di masa mendatang.

"Kita sudah tahun ketiga melakukan perbaikan ranking di dalam EoDB. Jadi kita lebih kurang tahu kiatnya bagaimana," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dalam Rapat Koordinasi Ease of Doing Business, di Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Menurut Darmin, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan pada enam indikator kemudahan berusaha. Indikator itu adalah indikator dengan peringkat di atas 100. Adapun perbaikan akan terus dilakukan secara kontinu dengan harapan perbaikan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan nantinya memberi efek terhadap EoDB.

Indikator yang akan jadi prioritas untuk diperbaiki di antaranya Memulai Bisnis/Starting Business (144), Kesepakatan Perizinan Pembangunan/Dealing with Construction Permits (108), Pendaftaran Properti/Registering Property (106), Penegakan Kontrak/Enforcing Contracts (145), Pembayaran Pajak/Paying Taxes (114) dan Perdagangan Lintas Batas/Trading Across Borders (112).

Darmin menjelaskan perbaikan di indikator-indikator tersebut sangat penting. Pasalnya Presiden Joko Widodo menargetkan agar EoDB Indonesia berada di posisi ke-40. Terkait hal tersebut, pemerintah akan segera melakukan sejumlah perbaikan khususnya dari aspek izin, prosedur dan waktu agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat.

"Kita akan banyak fokus kepada indikator-indikator yang masih jelek. Cara ini ditempuh untuk memastikan kita bisa mencapai perbaikan yang berarti pada tahun ini," tuturnya.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan perwakilan pejabat kementerian/lembaga terkait.

Seperti diketahui, Bank Dunia dalam laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada posisi ke-72 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha tahun 2018. Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat di tahun sebelumnya. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari posisi 106 ke peringkat 91.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyinggung peringkat daya saing Indonesia di global terus membaik yakni meningkat dari peringkat 41 menjadi peringkat 36 dari 137 negara di dunia. Bahkan, EoDB juga membaik secara kontinu di mana ketika di 2014 berada di urutan 120 dan kini sudah berada di peringkat 72.

"Menurut saya dalam tiga tahun merupakan loncatan yang sangat pesat. Tapi, target saya bukan di peringkat 72 untuk ease of doing business. Saya sudah perintahkan Menko Perekonomian targetnya itu di peringkat 40 pada 2019. Melihat angka ini artinya menurut saya harus optimis. Kita harus optimis," tegas Jokowi.

Sementara itu,  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar sosialisasi kemudahan berusaha atau EoDB di 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2018. Hal itu untuk mempercepat kenaikan peringkat Indonesia dari ranking 72 menjadi 40 di EoDB.

"Yang kita sepakati dengan kabinet sembilan bulan lalu bahwa kita sosialisasikan kemudahan berusaha di 90 kabupaten/kota di 2018," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.

Lembong menuturkan sosialisasi ini dikhususkan bagi daerah yang menjadi kantong-kantong investasi terbesar. Sosialisasi tersebut nantinya dilakukan oleh dua satgas single submission dan satu satgas reformasi ekonomi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Jadi saya kira akan memanfaatkan satgas ini, melakukan sosialisasi EoDB ke pemda-pemda," pungkas dia. (K03)

Tags: