Ini Jawaban Sri Mulyani Saat Dicecar Komisi XI DPR Soal Utang Pemerintah

Bareksa.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas mengenai evaluasi pengelolaan utang pemerintah. Dalam kesempatan itu, Menkeu kembali menegaskan bahwa porsi utang Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Isu soal utang pemerintah Presiden Joko Widodo yang dinilai membengkak merebak akhir-akhir ini dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, isu tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan yang berkembang dan sempat memunculkan kekhawatiran di masyarakat akibat pemberitaan yang simpang siur.

Sri Mulyani menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia maka Indonesia adalah negara yang tingkat eksposur utangnya terbilang rendah. "Hal itu terjadi lantaran pemerintah terus mengendalikan tingkat utang agar berada dalam kondisi yang aman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Senin 4 September 2017.

Menurut Sri Mulyani, eksposur utang Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan Turki, Cina, Afrika Selatan, dan Argentina. Adapun Meksiko adalah salah satu negara yang memiliki tingkat eksposur utang terbilang tinggi yakni di atas 50 persen. Sedangkan India, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tapi eksposur utangya berada di atas 70 persen.

"Brazil defisitnya besar dan pertumbuhan ekonominya minimal. Amerika Serikat dan Inggris eksposur utangnya hampir 100 persen. Indonesia masih jauh di bawah negara-negara itu," ujar Ani, sapaan akrabnya. (Baca juga : Utang Pemerintah Melonjak Namun Masih Aman? Simak Analogi Sederhana Ini)

Posisi Utang Pemerintah per Juli 2017

Adapun posisi utang pemerintah hingga Juli 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 73,47 triliun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.706,52 triliun. Jumlahnya pada bulan ketujuh mencapai Rp 3.779,98 triliun.

Mengutip data dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan, kenaikan utang sebesar Rp 73,47 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 65,5 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp 7,96 triliun.

Sementara dari total utang, jumlah tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.045 triliun serta pinjaman sebesar Rp 734,98 triliun. Posisi utang outstanding jika dirasiokan yakni 28,1 persen terhadap PDB. Posisi itu masih jauh dari batas toleransi dunia internasional sebesar 60 persen dari PDB, dan batas kehati-hatian pemerintah yang menjaga agar tak melampaui 30 persen dari PDB.

"Jepang income per kapitanya US$ 40 ribu tapi eksposur utangnya hampir US$ 90 ribu. Kemudian AS income per kapitanya US$ 57 ribu dengan eksposur utang US$ 61 ribu. Kita paling kecil dan pruden," ujarnya. (Lihat juga : Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Kondisi Utang Pemerintah, Kemiskinan, dan Rupiah)

Sumber Anggaran untuk Bayar Utang

Di sisi lain, Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, mempertanyakan perihal sumber anggaran yang akan digunakan pemerintah untuk membayar utang. Hal itu dianggap penting lantaran pemerintah sekarang ini tengah gencar membangun infrastruktur yang artinya memerlukan sumber dana besar.

"Sumber pengembalian utang ini dari mana ya?. (Ini penting) supaya masyarakat nyaman. Utang kita kecil tapi kita punya kemampuan," kata Mekeng.

Tidak berbeda, Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, mempertanyakan mengenai strategi pemerintah dalam mengelola utang agar bisa lebih produktif terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu dilontarkan lantaran ia melihat masih ada alokasi utang yang belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah. (Baca juga : Setiap Utang Pemerintah Naik 1 Persen Sumbang 4,17 Persen ke PDB, Ini Analisanya)

"Banyak utang standby tapi belum digunakan. Sayang ada missmatch di waktu pemanfaatannya. Jika dibenahi akan lebih baik. Bagaimana caranya?," pungkasnya. (K03)