Perusahaan Jepang dan Timur Tengah Berminat Miliki Unit di Meikarta

Bareksa.com – Selain masyarakat umum, sejumlah perusahaan yang berbasis di Bekasi, Jawa Barat juga banyak yang berminat menjadi pemilik unit apartemen di kawasan kota terpadu, Meikarta. Salah satu perusahaan komponen asal Jepang juga dikabarkan berminat membeli sejumlah unit di Meikarta.

Chief Marketing Officer PT Lippo Homes, Jopy Rusli, mengungkapkan, berbagai perusahaan di sekitar Meikarta banyak yang tertarik pada Meikarta, salah satunya perusahaan komponen asal Jepang.

“Di daerah sana banyak yang tertarik, seperti yang terjadi pada fase pertama di proyek Orange County,” tuturnya kepada Bareksa, Rabu, 23 Agustus 2017.

Meski begitu, Jopy belum bersedia merinci secara spesifik pihak-pihak mana saja yang bakal membeli unit di Meikarta karena kesepakatannya belum terjalin.

Menurut dia, pihaknya juga masih terbuka pada berbagai perusahaan asing yang ingin bermitra dengan Grup Lippo untuk mengembangkan kawasan Meikarta. Di antara perusahaan-perusahaan asing yang tertarik juga berasal dari Timur Tengah.

Dia juga masih enggan menerangkan sejumlah perusahaan yang bakal masuk dalam pengembangan Meikarta ke depan.

Belum lama ini, Meikarta menggelar grand launching di MaxxBox Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kawasan kota terpadu di bawah bendera Grup Lippo tersebut mengumumkan bahwa sebanyak 100 ribu properti Meikarta sudah terpesan.

Ke depan, Meikarta diproyeksikan menjadi kota mandiri termegah di Asia Tenggara. Kawasan tersebut bakal dibangun di lahan seluas 2.200 hektare (ha) dengan nilai investasi pembangunan mencapai Rp 278 triliun.

Grup Lippo bakal membangun kawasan Meikarta tahap pertama seluas 500 hektare diproyeksikan rampung tahun depan. Saat ini pengerjaan konsturksi Meikarta terus dikebut agar dapat mencapai target pembangunan.

Master Plan Pembangunan Meikarta

Sumber : Riset Bahana

Dengan asumsi nilai booking fee sebesar Rp 2 juta per unit, maka dengan pemesanan sebanyak 100 ribu unit, Meikarta telah mengantongi nilai pesanan sebesar Rp 200 miliar atau hampir 6 kali lipat dibandingkan pemesanan pada saat awal proyek ini diluncurkan pada Mei 2017 lalu yang sebanyak 16.800 unit. Biaya pemesanan ini akan dikembalikan dengan jaminan 100 persen setelah pembeli melakukan pemilihan unit dan melakukan transaksi.

Menuai Kontroversi

Megaproyek Meikarta memang kontroversi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebelumnya meminta agar konsumen untuk menunda pemesanan unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara,” ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Agustus 2017.

Menurut Tulus, pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen.

YLKI juga mendesak manajemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang. “Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB,” ungkapnya.

Gandeng Mitra Korea Selatan, Cina, hingga Timur Tengah

CEO Lippo Group James Riyadi sebelumnya mengatakan akan ada tujuh mal dengan total luas lantai 1,5 juta meter persegi yang dibangun di Meikarta. Selain itu, sekitar 100 Sekolah Dasar (SD) dan 50 Sekolah Menengah Pertama (SMP) – Sekolah Menengah Atas (SMA) juga akan dibangun. Fasilitas lain yang disiapkan adalah tiga universitas, pusat riset, serta beberapa rumah sakit.

Adapun pembiayaan mega proyek ini akan mencapai Rp 278 triliun dengan 35 persen diantaranya dari total dana akan bersumber dari kas internal sementara 65 persen sisanya akan didanai oleh kemitraan lokal dan asing asal Korea Selatan, Cina, Taiwan, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa. Saat ini, beberapa proyek di Central Business District (CBD) Meikarta juga dikerjakan secara patungan (joint venture) dengan investor Jepang, seperti Mitsubishi dan Toyota.

Sekretaris Perusahaan Lippo Karawaci, Sri Mulyati Handoyo, menyatakan Lippo Cikarang mulai membangun kawasan yang saat ini dikenal sebagai Lippo Cikarang di Bekasi sejak pertengahan 1980. Dia menjamin perusahaan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dari total izin seluas 3.443 hektare, sudah dibebaskan dan sebagian sudah menjadi kawasan industri, komersial, residensial, dan lainnya. Pengembangan selanjutnya direncanakan untuk Orange County dan Meikarta.

“Perizinan nyang diperlukan untuk pengembangan tersebut kami proses sesuai aturan berlaku,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, 7 Agustus 2017 lalu.

Sri Mulyati menambahkan dalam pengembangan proyek tersebut dari awal hingga saat ini perseroan telah menunjuk konsultan dan kontraktor baik lokal maupun internasional. Grup Lippo juga bekerjasama dengan investor nasional maupun asing seperti Hyundai, Mitsubishi, Tokyuland, hingga Sumitomo. Kawasan Meikarta didukung fasilitas transportasi yang memadai. Infrastruktur tersebut di antaranya jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Light Rail Transit (LRT) koridor Cawang-Bekasi Timur-Cikarang.

Masalah Perizinan

Megaproyek Meikarta menuai kontroversi sejak 1 Agustus 2017 lalu ketika Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meminta Grup Lippo untuk menghentikan sementara proyek pembangunan. Sebab berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan, pengembangan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi bagian metropolitan harus mendapat rekomendasi pemerintah provinsi (Pemprov).

Di Jawa Bawat, kata Dedy, terdapat 3 kawasan metropolitan yang akan dikembangkan Pemprov. Pertama di Bandung Raya. Kedua, Cirebon Raya. Ketiga Bodebekkarpur (Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) yang merupakan twin metropolitan atau kembarannya Jakarta. “Nah yang metropolitan butuh izin dari Pemprov baru bisa dibangun. Apalagi yang lintas kabupaten/kota, yang satu kabupaten/kota saja kalau berskala metropolitan itu harus ada rekomendasi Pemprov," kata Deddy seperti dikutip Tempo.co