Banjir Proyek Infrastruktur Jokowi, Ini Dampak Terhadap Kinerja BUMN Konstruksi

Bareksa.com – Hampir tiga tahun Indonesia berda di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ini memiliki sejumlah gebrakan untuk masa jabatan 2014 - 2019 yang sudah mulai terlihat hasilnya, meski tidak terlepas dari berbagai opini kontra.

Salah satu kebijakan yang membuat sejumlah kalangan meradang adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang selama pemerintahan sebelumnya menghabiskan Rp 229 triliun atau 67,5 persen porsi subsidi dalam anggaran belanja negara 2014. Terhitung sejak 2015, dana subsidi untuk BBM, yang kebanyakan dinikmati kalangan masyarakat menengah, dialihkan kepada program-program lain yang lebih berguna seperti pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut secara konstan dilanjutkan pada rencana tahun selanjutnya sehingga subsidi bidang energi untuk Tahun 2016 tercatat sebagai yang terkecil selama 7 tahun terakhir menjadi Rp 121 triliun. Sebagai gantinya, Jokowi mengalihkan sebagian dana subsidi tersebut untuk mendorong anggaran infrastruktur menjadi Rp 313,5 triliun. Anggaran infrastruktur ini meningkat 8 persen dibanding alokasi infrastruktur dalam APBNP-2015.

Pengalihan dana tersebut diharapkan bisa mendorong pembangunan infrastruktur, yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan fokus di sektor ini, emiten-emiten konstruksi, khususnya yang dikendalikan oleh negara, bisa menikmati tambahan proyek yang signifikan. Apalagi, kebijakan-kebijakan lainnya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur ini.

Sepanjang 2016, pendapatan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi konstruksi naik cukup signifikan dibandingkan 2014, terutama yang berasal dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjadi emiten yang paling menikmati kenaikan proyek dari pemerintah.

Pada tahun 2016 ADHI berhasil mengantongi kontrak baru sebesar Rp 16,5 triliun atau naik 18,7 persen jika dibandingkan kotrak Tahun 2015 yang hanya Rp 13,9 triliun.

Adapun porsi proyek pemerintah mencapai Rp 6,4 triliun atau setara 38,7 persen. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan proyek pemerintah di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Sementara proyek BUMN Tahun 2016 melonjak menjadi Rp 5,67 triliun atau naik 86 persen jika dibandingkan porsi tahun sebelumnya yang hanya Rp 3 triliun.

Grafik: Pendapatan BUMN Konstruksi Dari Proyek Pemerintah (Rp triliun)

Sumber: Perusahaan, diolah Bareksa.com

Kondisi serupa juga dirasakan oleh perusahaan milik negara lainnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengalami pertumbuhan nilai pendapatan dari proyek BUMN, meski porsinya terhadap pendapatan secara umum mengecil.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, nilai proyek strategis yang dikerjakan oleh Waskita Karya pada 2016 sebesar Rp 67 triliun dengan perolehan porsi proyek pemerintah sebesar 23,7 persen atau sebesar Rp15,9 triliun, BUMN 26,8 persen setara Rp 18,14 triliun dan sisanya 49,5 persen berasal dari proyek swasta Rp 33,4 triliun.

Sementara pada 2015 Waskita mengantongi proyek pemerintah tahun hanya Rp 9,86 triliun dan pada 2014 hanya sebesar Rp 7,89 triliun..

Adapun Wijaya Karya berhasil mengantongi kontrak di 2016 sebesar Rp 54,76 triliun. Sebanyak 20,73 persen di antaranya merupakan proyek pemerintah yang sebesar Rp 11,3 triliun dan 15,85 persen atau setara Rp 8,68 triliun merupakan proyek BUMN dan sisanya pihak swasta menyumbang Rp 34,7 triliun atau setara 63,42 persen.