Jokowi Harapkan Fintech Bisa Bantu Tingkatkan Literasi Keuangan Indonesia

Bareksa.com - Pemerintah meminta perusahaan teknologi keuangan (financial technology/fintech) untuk dapat membantu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dalam acara Indonesia Fintech Festival & Conference di Tangerang, Presiden Jokowi menyebutkan potensi finctech di Indonesia masih sangat besar.

Menurut Jokowi, dengan kondisi daratan Indonesia yang tersebar di 17 ribu pulau, tumbuhnya fintech akan sangat membantu masyarakat yang berada di daerah terpencil untuk menjangkau layanan keuangan."Tingkat literasi keuangan di Indonesia tercatat baru mencapai 21,8 persen," katanya di Tangerang, Selasa 30 Agustus 2016.

Padahal, di negara-negara lain tingkat literasi keuangannya sudah sangat tinggi. Di Singapura, menurut Jokowi, literasi keuangan sudah mencapai 96 persen. Sedangkan di Malaysia dan Thailand tingkat literasinya masing masing berurutan sebesar 81 dan 78 persen.

Menurutnya dengan adanya fintech para penduduk, pengusaha mikro, nelayan, petani bisa mengkorporasikan diri mereka sehingga mempunyai akses terhadap permodalan. Hal ini tidak mungkin dilakukan di jaman dahulu namun saat ini menjadi semakin mudah dan juga cepat.

"Bayangan saya itu petani dan nelayan bisa langsung terhubung dengan pasar dan juga konsumennya. Kalau ini bisa dilakukan, maka petani dan nelayan kita akan sejahtera," katanya.

Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D Hadad, mengatakan bahwa secara global memang industri fintech sedang mengalami kemajuan yang besar. Industri ini juga mulai berkembang di Indonesia seiring dengan semakin tingginya pemanfaatan mobile internet. Menurut Muliaman, potensinya sangat besar untuk mendorong program peningkatan inklusi keuangan nasional.

"Oleh karena itu kita mendorong adanya sinergi antara fintech, lembaga keuangan dan juga perusahaan telekomunikasi," katanya.

Dengan adanya sinergi seperti ini maka pelayanan keuangan akan menjangkau sampai ke pulau-pulau terkecil. Dengan demikian akses masyarakat ke produk keuangan, e-cash, reksa dana, dan juga perusahaan start up akan jauh lebih terbuka dengan adanya fintech.

"Kita menaruh perhatian besar terhadap perkembangan fintech ini dan kita sudah membentuk satgas gabungan dengan lembaga lain untuk memberikan guideline pada masa yang akan datang," ujarnya.

OJK, menurutnya, akan menerbitkan perubahan peraturan bagi industri keuangan yang ingin bersinergi dengan fintech. Ia mengatakan hal ini dilakukan agar fintech bisa memiliki kesempatan berkembang lebih besar dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. "Di saat yang sama kita juga harus melihat isu mengenai konsumen yang harus dilindungi," ujarnya.

Saat ini banyak perusahaan fintech yang menemukan kesulitan untuk memajukan inklusi keuangan karena lebih dari sebagian pasar Indonesia tidak paham atau salah informasi tentang sistem keuangan. Oleh sebab itu kolaborasi antara perusahaan fintech dan lembaga keuangan dibutuhkan untuk bersama-sama melakukan edukasi sehingga akan menciptakan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. (Baca juga Survei Deloitte: Kolaborasi, Kunci Utama Perkembangan Fintech Indonesia)