Resmi Sudah, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Melaju 31 Desember 2019

Bareksa.com - Pemerintah hari ini menandatangani perjanjian pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Perjanjian ini diteken oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan.

Hanggoro mengatakan poin-poin penting yang selama ini mengganjal, telah disepakati bersama."Walaupun prosesnya lama tetapi kita sudah bersepakat. Mewakili perusahaan saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan," katanya di Jakarta, Rabu 16 Maret 2016.

Ruang lingkup perjanjian konsesi ini di antaranya meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana. Masa konsesi proyek adalah 50 tahun dan dihitung semenjak 31 Mei 2019. Konsesi tidak dapat diperpanjang kecuali dalam keadaan kahar. Pembangunan kereta api dijadwalkan paling lama selama tiga tahun terhitung semenjak izin pembangunan prasarana dikeluarkan.

Pada akhir konsesi, semua prasarana perkeretaapian termasuk tanah milik pemerintah yang digunakan, harus masih dalam kondisi laik operasi dan bebas dari jaminan pihak ketiga. Pendapaan proyek akan didanai oleh pihak ketiga dan hak penyelenggaraan dijadikan jaminan.

Izin usaha dan pembangunan akan dikeluarkan setelah perjanjian ditandatangani. Perjanjian konsesi tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terakhir, perjanjian mengatur bahwa penyelesaian perselisihan akan dilakukan di Singapore International Arbitration Centre.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pihaknya memberikan konsesi pengusahaan perkeretaapian selama 50 tahun. Ia mengatakan dalam minggu ini izin usaha dan pembangunan akan diterbitkan. "Saya meminta KCIC juga proaktif untuk memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan," katanya.

Jonan mengatakan ini kali pertama Indonesia memberikan konsesi kepada badan usaha patungan dengan asing. Oleh karena itu konsesi dan perjanjian diproses dengan sangat teliti.

Dalam konsesi ini pemerintah tidak memberikan jaminan apapun kecuali dalam bentuk regulasi. Konsesi ini diberikan 50 tahun karena proyek ini diproyeksikan baru mencapai BEP (break even point) setelah 40 tahun lebih. "Makanya kami kasih spare karena mereka harus mendapatkan untung," kata Jonan.

Jangka waktu konsesi ini sudah tetap. Jadi, jika misalnya pelaksanaan proyek molor maka periode konsesi akan tergerus. Selain itu, ditegaskan bahwa pemerintah pusat tidak berhak mengintervensi kebijakan pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten. "Untuk itu kami akan meminta PT KCIC untuk menyelesaikannya sendiri," Jonan menegaskan.

Nilai investasi turun

Komisaris PT KCIC, Sahala Lumban Gaol, mengatakan pengurangan trase yang tadinya dari Gambir - Tegalluar menjadi Halim - Tegalluar juga menurunkan nilai investasi. Nilai proyek ini menjadi $5,135 miliar dari sebelumnya bernilai $5,5 miliar.

"Pemerintah mengatakan nantinya akan ada LRT ke Halim Perdanakusuma," ujarnya.

Sahala mengungkapkan pihaknya yakin bisa menyelesaikan pembangunan proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini tepat pada waktunya.

Nantinya, kereta cepat ini akan melewati empat stasiun pemberhentian, yakni Halim Perdanakusuma, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Kereta yang dibiayai oleh dana pinjaman China ini akan memiliki jalur bawah tanah sepanjang 22,5 kilometer.

Waktu tempuh untuk Jakarta - Bandung diperkirakan hanya 35 menit. KCIC memproyeksikan proyek ini akan menyerap 39 ribu tenaga kerja pada tahap konstruksi kereta cepat, 20 ribu saat konstruksi Transit Oriented Development (TOD), dan 28 ribu pada saat operasional TOD.

KCIC juga mengatakan pada setiap stasiun yang dilewati kereta cepat akan dibangun TOD untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta - Bandung. Di stasiun Walini akan dibangun Kota Baru Walini dan di Tegalluar dibangun kawasan industri kreatif berbasis informasi teknologi.

Pada tahap pertama, KCIC akan mengadakan 11 set electrical multiple unit (EMU), di mana satu set terdiri dari delapan gerbong. Dengan 11 set ini KCIC mampu mengangkut 583 orang dalam satu keberangkatan. (kd)