POLICY FLASH: Komitmen Investasi Baru Dari Jepang & Tiongkok $73,46 M

Bareksa.com - Berikut isu kebijakan yang diperoleh dari koran hari ini:

- Presiden Joko Widodo telah menandatangani revisi peraturan pemerintah (PP) nomor 52 tahun 2011 terkait fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu (tax allowance) pada rabu (1/4). PP hasil revisi tersebut akan berlaku efektif dalam 30 hari kedepan.

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, komitmen investasi baru dari haril kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Jepang dan Tiongkok mencapai $73,46 miliar. Dari Jepang pemerintah berhasil menjaring komitmen investasi $10,06 miliar sedangkan Tiongkok sebesar $63,40 miliar.

- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) idealnya di bawah 30 persen. Menurutnya kepemilikan asing yang saat ini pada kisaran 37 persen menimbulkan kerentanan pada ekonomi indonesia jika terjadi dana keluar.

- Kementerian Perdagangan memberi dispensasi khusus untuk sektor migas terkait kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi ekspor. Kementerian ESDM berpendapat, pemberian dispensasi khusus ini dapat mendukung terjaganya lalu lintas devisa negara, serta turun memperkuat pengelolaan ekspor.

- Pemerintah akan membagi rencana pembangunan infrastruktur dalam tiga kawasan untuk mengefisiensikan anggaran dan menyesuaikan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pada masing-masing wilayah tersebut. Kawasan pertama yakni Jawa, Bali, dan Sumatra, kawasan kedua adalah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, serta kawasan ketiga adalah Papua dan Maluku.

- Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum di jakarta menyusul keputusan pemerintah menaikan harga BBM. Salah satunya yakni menaikan tarif angkutan kota (angkot) mikrolet sebesar Rp500.