Singaraja Putra (SINI) Rencana Rights Issue Rp3,6 T & Akuisisi KMS dari PTRO Rp1,73 T

Bareksa - PT Singaraja Putra Tbk (SINI) mengumumkan rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD/rights issue) sekaligus melakukan transaksi material berupa akuisisi PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dari PT Petrosea Tbk (PTRO), emiten terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu.

Mengutip keterangan perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (16/40, nilai transaksi akuisisi ini mencapai sekitar Rp1,73 triliun, dan akan didanai sebagian dari dana hasil rights issue.

Aksi ini juga termasuk transaksi afiliasi sesuai POJK 42/2020 karena keterkaitan pihak penjual dengan pengendali tertentu, namun tidak mengandung benturan kepentingan.

Detail Rencana Rights Issue

Sumber: SINI

Penggunaan dana

Dana hasil rights issue akan digunakan untuk:

• Akuisisi 99,995% saham KMS
• Pelunasan sebagian utang Perseroan
• Modal kerja perusahaan

Detail Akuisisi KMS

Sumber: SINI

Kenapa Akuisisi Ini Dilakukan?

Manajemen menyebut strategi ini untuk:

• Memperkuat bisnis holding

• Masuk ke sektor batu bara yang masih punya permintaan stabil

• Mendukung pertumbuhan jangka menengah dari energi berbasis fosil

• Diversifikasi portofolio usaha

Permintaan batu bara global masih didorong negara seperti China dan India, sementara di Indonesia batu bara masih dominan dalam bauran energi nasional.

Dampak ke Keuangan

Jika rights issue dan akuisisi berjalan, kondisi keuangan Perseroan diproyeksikan berubah signifikan:

Sumber: SINI

Rasio keuangan

• Liabilitas/aset turun dari 1,44 → 0,62

• Liabilitas/ekuitas membaik dari negatif → 1,60

Artinya: struktur modal diperkirakan lebih kuat setelah aksi korporasi.

Dampak ke Pemegang Saham

Jika pemegang saham tidak mengikuti rights issue, maka:

• Kepemilikan akan terdilusi secara proporsional

• Namun perusahaan mendapatkan tambahan modal besar untuk ekspansi

Status Regulasi

Aksi ini tunduk pada:

• POJK 17/2020 (transaksi material)

• POJK 42/2020 (transaksi afiliasi)

• POJK PMHMETD

Perseroan wajib memperoleh:

• Persetujuan RUPS

• Pernyataan efektif dari OJK

• Laporan keterbukaan informasi ke publik

Jadwal Penting

Sumber: SINI

Kesimpulan

PT Singaraja Putra Tbk melakukan langkah besar berupa rights issue hingga Rp3,6 triliun untuk memperkuat struktur modal, melunasi utang, serta membiayai akuisisi KMS senilai Rp1,73 triliun. Aksi ini berpotensi memperkuat fundamental perusahaan, namun tetap membawa risiko dilusi bagi pemegang saham lama.

FAQ

1. Apakah rights issue ini wajib diikuti investor?
Tidak wajib, tetapi jika tidak ikut akan terdilusi.

2. Apakah akuisisi ini sudah pasti terjadi?
Belum, masih menunggu persetujuan RUPS dan efektif OJK.

3. Apakah ada risiko dari transaksi ini?
Ada risiko eksekusi, integrasi bisnis, dan perubahan kondisi pasar.

4. Apakah transaksi ini benturan kepentingan?
Tidak, meskipun termasuk transaksi afiliasi.

5. Kapan harga rights issue ditentukan?
Akan diumumkan dalam prospektus setelah efektif OJK.

Investasi di Aplikasi Trading Saham Online Terbaik – Bareksa

Bareksa adalah pioneer aplikasi investasi saham yang dirancang untuk membantu investor mengambil keputusan lebih percaya diri. Dilengkapi data market, riset, dan analisis fundamental, kamu bisa memantau saham dan membandingkan kinerja emiten secara praktis. Dalam satu aplikasi, Bareksa juga menyediakan reksa dana, SBN, dan emas untuk strategi investasi yang lebih lengkap.

Beli Saham di Sini

(Adam Nugoroho/AM)

Tentang Penulis

​*Abdul Malik adalah Managing Editor Bareksa dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di jurnalisme pasar modal. Memegang lisensi WPPE, ia fokus pada analisis makro, riset investasi, dan edukasi keuangan, serta merupakan peraih beberapa fellowship internasional.

***

D​ISCLAIMER​​​​​​​​​

Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Bareksa membuat informasi ini dari materi dan sumber-sumber terpercaya, serta tidak dipengaruhi pihak manapun. Informasi ini bukan merupakan ajakan, ataupun paksaan untuk melakukan transaksi dan Bareksa tidak memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan.