Potensi Inflasi Makin Besar, Pemerintah Ambil Langkah Ini

Bareksa.com - Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga atau mengendalikan tingkat inflasi agar tidak bergerak terlalu liar dengan harapan bisa mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu langkah tegas yang kembali dilakukan adalah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.

Berdasarkan data BI, tingkat inflasi tahunan (year-on-year/YOY) pada Mei 2017 terpantau sebesar 4,33 persen. Angka ini membengkak bila dibandingkan dengan 3,33 persen pada Mei 2016. Hingga akhir tahun ini, BI memperkirakan inflasi mencapai 4,36 persen. Sejauh ini, harga bahan pangan menjadi salah satu kontributor terbesar inflasi di Indonesia.

Grafik: Pergerakan Inflasi Indonesia Year on Year

Sumber: Bank Indonesia

Maka dari itu, pemerintah pun meluncurkan PIHPS ini untuk memantau sekaligus mengkoordinasikan pengendalian harga pangan dalam skala nasional. Hal ini juga seiring dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada acara Sinergi Aksi Ekonomi untuk Rakyat di Brebes 11 April 2016 lalu.

Pengembangan PIHPS Nasional menjadi bagian dari komitmen bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga inflasi 2017 terkendali dalam sasarannya yakni pada kisaran 4 persen (plus minus 1 persen). Tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali menjadi penting karena menjadi salah satu indikator tercapainya target perekonomian di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, pada tahap awal, data di dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar tradisional untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi pangan.

"PIHPS Nasional dapat diakses oleh masyarakat luas dengan membuka laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi PIHPS Nasional versi android dan iOS yang tersedia secara cuma-cuma," ungkap Agus, di Jakarta, Senin 12 Juni 2017.

Pengembangan PIHPS Nasional akan terus dilakukan secara bertahap. Pada tahap berikutnya, cakupan data dalam PIHPS Nasional akan diperluas hingga meliputi data di pasar modern, pedagang besar, dan produsen. Selain itu, PIHPS Nasional akan dilengkapi fitur yang mendorong partisipasi masyarakat untuk turut memantau perkembangan harga-harga pangan di daerah.

"Kehadiran PIHPS Nasional diharapkan melengkapi dan menambah referensi bagi publik dalam memperoleh informasi terkait pangan dari aplikasi serupa di level nasional maupun daerah," ujar Agus.

Informasi terkait pangan yang dapat secara mudah diakses oleh masyarakat diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan informasi harga yang pada gilirannya menciptakan stabilitas harga pangan. Selain itu, ketersediaan data dan informasi yang kredibel, akurat, dan terkini turut menentukan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Filipina dalam menciptakan tingkat inflasi yang rendah jika dibandingkan dengan sesama negara kepulauan di ASEAN. Namun, tidak ditampik bila pemerintah dan pihak terkait sudah berusaha keras untuk menekan inflasi di level yang mendukung laju perekonomian.

"Saya perhatikan Filipina pertumbuhan ekonominya membaik dari sebelumnya serta inflasinya mulai di bawah kita secara konsisten di awal 2000-an," kata Darmin.

Darmin mengaku, pemerintah secara terus menerus mencari cara guna mengubah kerangka kebijakan ekonomi dan mempertajam faktor apa saja yang membuat harga pangan sering mengalami gejolak. Selain itu, mempertajam kerja sama dengan pihak terkait juga akan dilakukan secara kontinu untuk mencapai target inflasi sesuai harapan.

Di dalam APBN 2017, pemerintah menetapkan tingkat inflasi berada di angka 4,0 persen atau berada di bawah dari target inflasi di APBN 2016 yang mencapai 4,7 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,1 persen di APBN 2017 dan nilai tukar rupiah dipatok di posisi Rp13.300 per dola AS.

Kebijakan fiskal di APBN 2017 diklaim dibuat secara kredibel, efisien, efektif dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan, upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama. (K03)