Berita Hari Ini : 9 Equity Crowdfunding Ajukan Izin, Jokowi Bantu Divestasi INCO

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 24 September 2019 :

Bursa Efek Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan sudah ada 9 perusahaan yang mengajukan izin sebagai penyelenggara fasilitas urun dana berbasis saham atau equity crowdfunding (ECF) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI Fithri Hadi menjelaskan posisi BEI dalam kapasitasnya membantu OJK dalam menilai perusahaan-perusahaan yang mengajukan diri sebagai platform equity crowdfunding (ECF) tersebut.

"Ada 9 perusahaan yang sudah masuk ke OJK dan kami bantu OJK untuk menilai, itu tinggal melihat proses berikutnya akan live mulai kapan," kata Fithri Hadi, di BEI, Sudirman, Jakarta, Senin (23/9/2019) dikutip CNBC Indonesia.

Nantinya, platform ini akan berdiri sendiri di luar fasilitas perdagangan di BEI. ECF juga akan memiliki fasilitas pasar perdana maupun pasar sekunder sendiri. Namun, bila kinerja perusahaan yang sudah mengajukan platform tersebut memiliki performa yang bagus, bisa berpeluang naik kelas menjadi emiten melalui papan akselerasi, yakni papan yang khusus disiapkan bursa bagi perusahaan rintisan.

Sebab BEI sudah mengetahui daftar perusahaan yang menjadi penyelenggara ECF dan berpotensi melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO (initial public offering).

Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bunga pinjaman online atau pinjol dari perusahaan teknologi berbasis finansial (fintech) tidak boleh lebih dari 0,8 persen per hari. Padahal, aturan bunga pinjol tidak memiliki regulasi.

Kendati tidak diatur dalam peraturan OJK, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pengenaan bunga maksimal 0,8 persen per hari merupakan bagian dari kode etik yang disusun oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Jika ada perusahaan fintech yang ketahuan melanggar kode etik tersebut, Wimboh mengimbau masyarakat untuk melapor dan akan ditindaklanjuti oleh OJK. "Kalau ada fintech yang memberikan bunga lebih besar dari 0,8 persen per hari, silakan lapor ke asosiasi," jelasnya, Senin (23/9) dikutip CNN Indonesia.

Perlindungan Data

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sepakat, pemerintah perlu membuat aturan khusus untuk meningkatkan perlindungan data. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjoyo, menyatakan ada tiga hal yang sangat dibutuhkan saat ini yakni data, pemrogaman (coding) dan inovasi.

“Data adalah minyak di era digital,” kata dia dalam acara Fintech Summit 2019, Jakarta (23/9) dikutip katadata.co.id.

Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mengatur tentang perlindungan data “Indonesia perlu belajar dari India. Sebagian datanya bisa dilihat publik dan ada yang tidak,” katanya. Namun, mereka juga mengatur tentang lokalisasi data. Perry menilai, kebijakan itu cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah bisa mengumpulkan data publik untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). “Jadi, kami harus membangun infrastruktur data publik,” katanya.

Pajak Fintech

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk meramu pajak fintech pemerintah akan melakukan dialog dengan para pelaku usaha. Tujuannya untuk memberikan pajak yang adil terhadap pelaku fintech.

"Pemerintah Indonesia, terutama Kemenkeu, secara berkelanjutan menciptakan dialog dengan industri mengenai tax regime yang bisa dilihat sebagai pemajakan yang adil," ujarnya dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di JCC, Jakarta (23/9/2019), dikutip Detik Finance.

Sri Mulyani melanjutkan, keadilan perpajakan akan diciptakan bukan hanya terhadap antar pemain ekonomi digital di Indonesia saja, tapi juga dengan kebijakan perpajakan di negara lain. Sebab tak ada batasan dalam kegiatan ekonomi digital. "Banyak transaksi yang borderless. Jadi kita akan buat kebijakan yang semakin global dan borderless, tapi tetap adil," tambahnya.

Namun untuk merealisasikan hal itu, menurutnya perlu adanya tata kelola data yang baik, seperti pengumpulan, penggunaan dan keamanan data nasabah.

Bank Indonesia

Arifin M. Siregar, Gubernur Bank Indonesia periode tahun 1983-1988, tutup usia pada Senin, 23 September 2019, di Jakarta. Almarhum wafat pada usia 85 tahun di Jakarta.

BI dalam keterangan tertulisnya menyatakan almarhum pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 1988-1993 dan Duta Besar RI untuk Amerika pada 1993-1997.

Sosok almarhum Arifin M. Siregar terkenal sebagai seorang ahli ekonomi moneter perbankan, dengan menyandang PhD di bidang ekonomi dari Munster University, Germany pada tahun 1960. "Anggota Dewan Gubernur dan segenap jajaran pegawai serta keluarga besar BI mengungkapkan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya beliau," demikian pernyataan BI.

GOJEK dan Bukalapak

Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan sudah intens mendekati startup Indonesia, yang sudah menjadi unicorn (bernilai US$ 1 miliar), agar mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Otoritas bursa kembali menyerahkan kepada unicorn tersebut untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk melakukan saham perdana (initial public offering/IPO).

Otoritas bursa juga sudah memfasilitasi bagi perusahaan rintisan menjadi perusahaan publik melalui papan akselerasi. Fithri Hadi, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia menyampaikan, BEI sudah melakukan sosialisasi kepada unicorn Indonesia seperti Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka agar bisa menjadi perusahaan publik di Indonesia.

Namun, kata Fithri, keputusan untuk melangsungkan IPO ada di tangan manajemen unicorn tersebut. "Unicorn sudah kita dekati, kasih sosialisasi bahkan kelas khususTinggal mereka yang memutuskan untuk IPO di sini atau tidak," katanya dikutip CNBC Indonesia.

PT Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG)

Perusahaan menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG) berencana menerbitkan surat utang bermata uang asing atau notes sebanyak-banyaknya US$650 juta.

Direktur TBIG, Helmy Yusman Santoso, mengatakan penerbitan notes ini bertujuan untuk memperluas dan mendiversifikasi sumber dana bagi pengembangan perusahaan. "Selain itu juga untuk mencari sumber dana dengan cost of fund yang murah," kata dia dikutip Kontan.co.id (23/9).

Menurut hitungannya, dana hasil penerbitan notes ini dapat digunakan sebagai sumber dana pengembangan perusahaan induk TBIG beserta entitas anak untuk satu sampai dua tahun ke depan.

IPO

Sebanyak 37 perusahaan telah menggelar penawaran umum perdana saham melalui skema initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia sepanjang 2019 jelang pekan terakhir September ini.

Terbaru, PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) yang mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka pada Senin (23/9). OPMS melepas 400 juta saham baru dalam IPO atau 40 persen dari modal yang disetor perseroan dengan harga yang ditetapkan Rp135 per saham. Perseroan mengantongi dana IPO Rp54 miliar.

Direktur Utama OPMS Meilyna Widjaja mengatakan, IPO ini menjadi upaya perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan memperkuat modal kerja. Sehingga seluruh dana yang diraupnya ini akan digunakan untuk membeli kapal bekas yang akan dijadikan besi scrap.

"Dengan kucuran dana segar yang diperoleh dari publik melalui mekanisme IPO ini berarti dapat semakin memperkuat fundamental bisnis perseroan dalam menyediakan bahan mentah besi baja berkualitas," ujar Meilyna dikutip katadata.co.id.

Dengan raupan dana dari OPMS, nilai total fund raising dari perusahaan-perusahaan yang mencatatkan diri di bursa sepanjang 2019 ini menjadi Rp10,99 triliun. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (LIFE) yang IPO pada 9 Juli 2019 menjadi perusahaan yang meraup dana terbesar saat IPO senilai Rp4,76 triliun.

Meski begitu, LIFE tidak mengantongi dana dari IPO tersebut karena ada investor yang melepas saham LIFE ke publik. Sehingga LIFE tidak melepas saham baru ke publik sama sekali, hanya saham lama yang dilepas ke publik.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan membantu induk usaha PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Vale, dalam proses pelepasan atau divestasi 20 persen saham perusahaan yang mendekati tenggat Oktober mendatang usai pertemuan para petinggi perusahaan tambang mineral asal Brazil tersebut.

"Oh itu divestasinya. Tadi yang ke [kami] Pak Presiden itu yang paling penting [adalah] investasinya, kita akan investasi di Indonesia. Presiden, untuk divestasi, akan membantu untuk mempercepat prosesnya," kata Nico Kanter, President and CEO Vale Indonesia, di Istana Presiden, setelah pertemuan dengan Presiden (23/9/2019) dikutip CNBC Indonesia.

Sebagai informasi, para petinggi Vale yang hadir menemui Jokowi yakni Eduardo Bartolomeo, President and CEO Vale SA (Brazil) dan Mark Travers, Executive Director Vale Base Metal (Kanada), serta Nico sebagai perwakilan dari Vale Indonesia.

Mengacu data laporan keuangan Juni 2019, struktur kepemilikan saham Vale Indonesia yakni Vale Canada Limited 58,73 persen (Penanaman modal asing/PMA), Sumitomo Metal Mining Co Ltd 20,09 persen (PMA), Vale Japan Limited 0,55 persen (PMA), Sumitomo Corporation 0,14 persen (PMA) dan publik 20,49 persen.

Ruas Tol Semarang- Demak

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ( PPJT) ruas Semarang- Demak yang Terintegrasi dengan Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang resmi ditandatangani kemarin. Penandatangan dilakukan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan tol sepanjang 27 kilometer sempat mundur dari target karena ada usulan untuk menggabungkan dengan proyek tanggul laut Kota Semarang.

"Saat ini, rob sudah kita atasi dengan beberapa polder di Semarang timur, kita bangun beberapa polder dari Semarang timur sampai Terminal Terboyo, dan kita pasang pompa dan sudah selesai. Saya kira sudah tidak ada rob lagi sampai Universitas Sultan Agung sampai Sayung," jelas Basuki dikutip Kompas.com.

Ia menambahkan, proyek yang menelan investasi Rp15,3 triliun ini menjadi cikal bakal Tol Trans Jawa bagian utara. Setelah ini, akan dilanjutkan pembangunan hingga ke Tuban, Jawa Timur, yang sudah ada pemrakarsanya.

"Akan kita lanjutkan dari Demak, Kudus, Pati, terus ke Tuban. Untuk itu kami tetap mohon dukungan dari Kemenkeu, dan PII untuk teruskan pembangunan Trans Jawa bagian utara. Karena nanti kita akan butuh sirip-siripnya," ungkap Basuki.

(*)