Berita Hari Ini : Debat Kandidat Presiden AS Dongkrak Harga Emas, APBN 2021 Disahkan

Harga minyak anjlok 3 persen, Bank Dunia revisi turun prediksi ekonomi RI, OJK dorong fintech salurkan pembiayaan produktif
Abdul Malik • 30 Sep 2020
cover

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan tanggapan pemerintah atas pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 kepada Ketua DPR Puan Maharani (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (tengah) dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 30 September 2020 :

Harga Emas

Harga emas naik hampir menyentuh level tertingginya sepekan pada Selasa kemarin, didorong sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat, seiring para investor menunggu pelaksanaan debat kandidat presiden Negeri Abang SAM, serta perkembangan terkini penanganan kasus Covid-19.

Harga emas di pasar spot (29/9/2020) naik 0,1 persen di level US$1.883 per ounce, senada harga emas berjangka AS meningkat 0,4 persen jadi US$1.889 per dolar. Harga emas spot hampir mendekati level tertinggi sepekan di US$1.886 per ounce

Sebaliknya kurs dolar AS melemah 0,2 persen dibandingkan mata uang negara-negara utama di dunia, menjelang debat kandidat Presiden AS yang berlangsung 90 menit di televisi antara Presiden Donald Trump dengan Joe Biden dari Partai Demokrat.

"Kita bisa melihat sedikt penguatan di emas dalam jangka menengah, namun sentimen tampak sedikit bergeser menuju downside," ujar Michael Hewson, Kepala Analis Market pada CMC Markets, Inggris.

Kepala Analis ActivTrades, Carlo Alberto De Casa mencatat sepanjang harga emas masih berada di atas level US$1.850 hingga US$.860, maka trennya masih akan positif. Namun jika turun di bawah US$1.850 maka berpotensi terus melemah.

Menurut dia, penurunan 10 persen harga emas sejak level tertiingginya pada Agustus merupakan penurunan signifikan atau jeda untuk konsolidasi, ketimbang pembalikan arah yang tepat.

Setali tiga uang, harga emas Antam kemarin juga juga menguat. Dilansir Kontan, harga emas 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik Rp8.000 per gram (29/9). Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam pada Selasa (29/9) berada di Rp1.014.000, atau naik dibandingkan Senin (28/9) di Rp1.006.000. Adapun harga pembelian kembali atau buyback emas Antam kemarin menjadi Rp904.000.

Jika ditinjau dari 7 hari lalu (22 September 2020), harga emas hari ini naik Rp5.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.009.000. Di Butik Emas Logam Mulia - Pulo Gadung, Jakarta, harga emas ukuran 0,5 gram di Rp537.000. Adapun harga emas ukuran 2 gram dan 5 gram, masing-masing Rp1.968.000 dan Rp4.850.000.

Harga Minyak

Harga minyak anjlok lebih dari 3 persen pada Selasa, yang merupakan level terendah dalam dua pekan seiring kekhawatiran lemahnya permintaan akibat kasus positif Covid-19 di Eropa dan AS yang melonjak. Dilansir Reuters, harga minyak Brent anjlok 3,3 persen atau US$1,4 jadi US$41,03 per barel dan harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 3,2 persen jadi US$39,29 per barel.

Penurunan harga itu seiring rilis data the American Petroleum Institute (API) dan the U.S. Energy Information Administration (EIA) yang diperkirakan pasokan minyak naik 1,6 juta barel pekan lalu. "Situasi terkini kasus Covid-19 mengakibatkan harga minyak mengalami risiko tren menurun," ujar Analis Senior OANDA, Craig Erlam.

APBN 2021

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, APBN 2021 sudah bisa dilaksanakan pada tahun depan. Persetujuan ini ditandainya dengan pengesahan yang dilakukan pada sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Selanjutnya kami akan menanyakan ke 9 fraksi apakah RUU tentang APBN 2021 dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?," tanya Puan, Selasa (29/9/2020). "Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir di sidang Paripurna dilansir CNBC Indonesia.

Dalam UU APBN 2021 ini, pendapatan negara tahun depan disepakati Rp1.743,64 triliun. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp1.742,74 triliun dan pendapatan hibah Rp902,8 miliar. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.444,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp298,2 triliun.

Sedangkan belanja negara disepakati Rp2.750,02 triliun. Belanja ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam RAPBN 2021 yang sebesar Rp2.747,52 triliun. Belanja 2021 ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp795,47 triliun.

Dengan kondisi belanja yang lebih besar dari pendapatan negara ini maka defisit anggaran ditetapkan Rp1.006,37 triliun atau setara 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Asumsi makro 2021 ditetapkan sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi : 5 persen
- Inflasi : 3 persen
- Nilai tukar rupiah : Rp14.600 per dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun : 7,29 persen|
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) : US$45 per barel
- Lifting minyak bumi : 705 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi : 1,00 juta barel setara minyak per hari

Sasaran dan Indikator pembangunan 2021 :

- Tingkat pengangguran terbuka : 7,7-9,1 persen
- Tingkat Kemiskinan : 9,2-9,7 persen
- Rasio gini : 0,377-0,379
- Indeks Pembangunan Manusia : 72,78-72,95
- Nilai tukar petani : 102-104
- Nilai tukar nelayan : 102-104

Bank Dunia

Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkontraksi pada kisaran -1,6 persen, dengan skenario terburuk turun hingga -2 persen terdampak pandemi Covid-19. Dilansir Bisnis.com (29/9/2020), Bank Dunia sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia tidak akan mengalami pertumbuhan atau 0 persen pada tahun ini. Pada 2021, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan yang lebih optimistis, yaitu pada kisaran 4,4 persen, dengan batas bawah 3,0 persen.

Vice President for East Asia and the Pacific at the World Bank Victoria Kwakwa mengatakan perlu adanya tindakan cepat untuk memastikan pandemi Covid-19 tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan melonjaknya tingkat kemiskinan di tahun-tahun mendatang. “Covid-19 tidak hanya menyerang orang miskin, tetapi juga menciptakan orang miskin baru. Kawasan ini dihadapkan pada serangkaian tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemerintah menghadapi pilihan yang sulit,” katanya dalam laporan World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2020.

“Secara umum, outlook Bank Dunia ini masih sejalan dengan asesmen pemerintah terkini yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam rentang -1,7 persen dan -0,6 persen”, jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangannya.

Di samping World Bank, beberapa institusi internasional lainnya juga telah menyampaikan outlook perekonomian Indonesia 2020 terkini, yakni Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan perkirakan sebesar -1,0 persen, dan OECD sebesar -3,3 persen.

Bank Dunia menilai berbagai faktor akibat eskalasi pandemi Covid-19, seperti pembatasan mobilitas, peningkatan risiko kesehatan, dan pelemahan ekonomi global telah memberikan tekanan terhadap permintaan domestik, baik aktivitas konsumsi maupun investasi. Di sisi lain, kondisi permintaan domestik yang masih relatif lemah tersebut menahan indikator makro lainnya tetap terjaga, yakni inflasi sebesar 2,1 persen dan defisit neraca transaksi berjalan sekitar 1,3 persen terhadap PDB.

Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan kontribusi pembiayaan produktif pada fintech peer to peer (P2P) lending mencapai 60 persen dari total pembiayaan yang disalurkan. Untuk itu, otoritas mewajibkan penyelenggara fintech lending menyalurkan pembiayaan produktif pada persentase tertentu.

Dilansir Investor, Analis Senior Direktorat Pengaturan Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Tomi Joko Irianto menyampaikan, literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau Thailand.

Data OJK, dari jumlah UMKM sekitar 60 juta hanya sekitar 26 persen yang mendapat akses keuangan. Dia menyatakan, sebesar 74 persen UMKM yang belum mendapat akses keuangan menjadi lahan untuk fintech lending turut menyalurkan pembiayaan, khususnya pembiayaan produktif.

Dari 156 penyelenggara, lebih dari 50 persen masih terpusat pada wilayah Jabodetabek. Meski punya akses teknologi yang bisa merambat ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, pembiayaan dari fintech lending diharapkan bisa lebih merata.

"Kontribusi fintech lending menjadi concern kami, kami ingin mendorong industri ini dan diharapkan bisa lebih masif ke sektor produktif. Kini hampir 34 persen porsi pembiayaan untuk sektor produktif. Harapan kami bisa mendorong penyaluran pembiayaan ini bisa optimal di angka 60 persen. Dalam regulasi kami, ini diatur fintech lending wajib menyalurkan pembiayaan produktif dalam persentase tertentu," kata Tomi pada acara Fintech Talk dengan tema Ready, Get Set, Go! Kolaborasi Ekosistem Digital dan UMKM Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (29/9/2020).

Statistik OJK mengenai perkembangan fintech lending tidak mencantumkan kinerja pembiayaan produktif maupun konsumtif. Namun demikian, sampai Juli 2020 diketahui akumulasi pembiayaan mencapai Rp116,97 triliun. Dengan pembiayaan di Jawa mencapai Rp100,32 triliun dan Luar Jawa Rp16,65 triliun. Kedua wilayah yang berbeda itu memiliki pertumbuhan yang relatif sama yakni lebih dari 130 persen secara tahunan (year on year/yoy).

(*)​