Berita Hari Ini: Utang Pemerintah Rp4.680 Triliun, DPR AS akan Makzulkan Trump

Dana asing keluar Rp1 triliun susul aksi demo mahasiswa, shortfall penerimaan pajak bisa lebih dari Rp140 triliun
Bareksa • 25 Sep 2019
cover

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Raker tersebut membahas pengambilan keputusan Asumsi Dasar RAPBN 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pras.

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 25 September 2019 :

Seruan Pemakzulam Trump

Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) atau Senat AS akan melakukan penyelidikan untuk proses pemakzulan secara resmi terhadap Presiden Donald Trump atas tuduhan meminta bantuan asing untuk menyingkirkan pesaing politiknya menjelang pemilu presiden mendatang.

Seperti dikutip Bisnis.com, rencana penyelidikan itu diumumkan Ketua DPR Nancy Pelosi pada Selasa (24/9/2019) waktu setempat, setelah mengadakan pertemuan tertutup dengan anggota parlemen Partai Demokrat.

Menurut Pelosi, tindakan Trump tampaknya telah merusak keamanan nasional dan melanggar Konstitusi AS. Sebelumnya, tersebar laporan bahwa Trump meminta bantuan pihak asing untuk mencemarkan nama calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Di tengah perseteruan politik di dalam negeri, retorika Trump tentang China berubah ketika ia menyampaikan teguran keras terhadap praktik perdagangan Beijing di Sidang Umum PBB. Trump mengatakan tidak akan menerima "kesepakatan buruk" dalam negosiasi perdagangan AS-China.

Wall Street kompak memerah pada penutupan perdagangan Selasa (24/9) terseret oleh data kepercayaan konsumen yang mengecewakan sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang berkepanjangan serta kondisi politik di Amerika Serikat yang tengah memanas seiring dorongan pemakzulan Trump di Kongres AS.

Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemungkinan shotrfall penerimaan pajak tahun ini akan lebih besar dari outlook pemerintah sebelumnya yang sebesar Rp140,03 triliun. Hal ini akan berdampak pada defisit anggaran yang semakin lebar di pengujung tahun nanti.

“Kalau proyeksinya akan mengalami tambahan shortfall dari outlook kami sebelumnya, tentu konsekuensinya defisit akan lebih besar dari 1,93 persen PDB (outlook),” jelas Sri Mulyani Selasa dikutip Kontan (24/9).

Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak hingga Agustus 2019 hanya Rp801,16 triliun atau tumbuh 0,21 persen year on year (YoY). Sri Mulyani mengakui, tantangan penerimaan pajak di semester II akan makin berat. Sebab sentimen perlambatan ekonomi global turut menekan aktivitas ekonomi domestik sehingga setoran pajak ikut menurun, terutama dari wajib pajak perusahaan.

Arus Dana Asing

Aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi hampir diseluruh provinsi di Indonesia meningkatkan kecemasan pelaku pasar terutama investor asing. Pada perdagangan Selasa (24/9/2019), dana asing yang keluar hampir mencapai Rp1 triliun.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) hingga Rp993,94 miliar di pasar reguler. Ini menambah tren dana asing yang keluar dalam sebulan terakhir yang tercatat mencapai Rp7,15 triliun.

Banyaknya dana asing yang keluar pada perdagangan kemarin menjadi salah satu pemicu koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 1,1 persen menjadi 6.137,61. Koreksi tersebut merupakan yang terburuk di bursa saham Asia.

Aksi demonstrasi mahasiswa kemarin merupakan hari kedua dilakukan, yang pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Pertanahan.

Kepala Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma mengatakan aksi demo yang berlangsung saat ini menjadi sentimen utama pergerakan indeks. Sebab, aksi yang dilakukan ini dinilai mengangkat isu yang sensitif. "Kita [IHSG] turun sendirian [di Asia]. Jadi menurut saya karena faktor demo yang berpotensi berkepanjangan," kata Suria dikutip CNBC Indonesia.

Utang Pemerintah

Secara total posisi utang Pemerintah per akhir Agustus 2019 berada di angka Rp4.680,19 triliun. Posisi ini dinilai masih aman dengan rasio utang 29,8 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sepanjang tahun 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus mengalami penurunan sejalan dengan pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel dalam mendukung APBN yang semakin kredibel.

"Pemerintah secara konsisten mengelola utang dalam batas aman dan wajar, yang ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 1,23 persen yang masih jauh berada di bawah batas aman 3 persen serta realisasi rasio posisi utang 29,8 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen," ujarnya di Gedung DJP, Selasa (24/9/2019) dikutip CNBC Indonesia.

Utang pada Agustus ini didapatkan pemerintah melalui pinjaman dan juga lelang Surat Berharga Negara (SBN). Porsi utang terbesar berasal dari SBN mencapai 82,94 persen dan pinjaman sebanyak 17,06 persen dari keseluruhan total utang pemerintah.

Utang melalui pinjaman sebesar Rp798,28 triliun yang terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp7,69 triliun. Sedangkan, pinjaman luar negeri Rp790,59 triliun.

(*)