Benarkah Negara Banyak Utang Banyak Masalah? Berikut Ulasannya

Bareksa.com – Untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia membutuhkan sumber dana eksternal yang salah satunya melalui pinjaman.

Salah satu cara untuk menghitung tingkat utang suatu negara adalah dengan membandingkannya dengan produk domestik bruto (gross domestic product/GDP). GDP dianggap sebagai modal negara sehingga bisa menjadi tolok ukur kemampuan negara untuk membayar pinjaman.

Pada 2017, total utang Indonesia dibandingkan dengan GDP (debt to GDP) tercatat mencapai 28,7 persen. Sebagai informasi, nilai GDP Indonesia pada 2017 tercatat US$1,01 triliun.

Secara nilai dan persentase terhadap GDP, utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir meningkat. Pada 2014, rasio utang terhadap GDP sebesar 24,7 persen. Kemudian pada 2015 hinga 2016 rasionya masing-masing 26,9 persen dan 27,9 persen.

Meski begitu, pertumbuhan utang tersebut mengikuti dengan pertumbuhan GDP Indonesia. GDP Indonesia pada 2014 adalah US$890,81 miliar, kemudian pada 2015 dan 2016 GDP Indonesia tercatat US$860,85 miliar dan US$932,26 miliar.

Bagaimana perbandingan rasio utang Indonesia dengan negara lain?

Dilansir dari data tradineconomics.com, pada 2017 Indonesia merupakan negara dengan rasio utang terhadap GDP terendah ketiga dibandingkan dengan 20 negara dengan GDP terbesar di dunia (G-20). Hanya dua negara yang rasio utangnya lebih rendah dibandingkan Indonesia, yakni Turki dan Rusia.

Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dibanding 5 Negara G-20 (2017)

Sumber: Bareksa

Mencari utang untuk memenuhi kebutuhan anggaran merupakan hal yang lumrah bagi negara-negara di dunia. Bahkan beberapa negara maju, rasio utang terhadap GDP-nya sudah melampaui 100 persen.

Hal itu yang terjadi pada Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Rasio utang terhadap GDP tertinggi hingga 2017 dipegang oleh Jepang, yakni 253 persen terhadap GDP. Sementara AS memiliki rasio terhadap utang 131,8 persen terhadap PDB Negeri Abang Sam.

Di Asia Tenggara, di luar Timor Leste, hanya Brunei Darussalam yang rasio utang terhadap GDP-nya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Sisanya, yakni Singapura, Vietnam, Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Kamboja dan Myanmar memiliki rasio utang terhadap GDP lebih tinggi.

Rasio Utang Terhadap GDP Negara ASEAN 2017

Sumber: Bareksa

Pemerintah Indonesia berkomitmen menggunakan utang untuk kesejahteraan masyarkat dan meningkatan efektivitas dan efisiensi logistik dalam negeri. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi logistik adalah dengan membangun infrastruktur.

Sejak 2014, Indonesia gencar membangun infrastruktur. Untuk infrastruktur yang memiliki nilai bisnis, pemerintah bekerjasama dengan investor. Sedangkan infrastrukruktur yang kurang menguntungkan akan dibangun oleh pemerintah melalui pendapatan negara atau mencari pinjaman baru.

Pinjaman baru diperlukan untuk menyokong pembangunan infrastruktur yang belum atau tidak memiliki nilai bisnis tetapi berdampak positif pada masyarakat luas.

Upaya pemerintah membangun infrastruktur mulai terlihat hasilnya. Pada 2018, World Bank memberikan nilai indeks performa logistik (logistics performance index/LPI) sebesar 3,15 atau bertengger pada urutan 46 dunia. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian pada 2016, yakni mendapatkan poin 2,98 dan bertengger pada posisi 63 di dunia.

Dengan membaiknya alur logistik dalam negeri, pemerintah berharap perputaran ekonomi dalam negeri menjadi lebih efisien dan berdaya saing dibanding negara lain. Di masa mendatang, lebih efisiennya pergerakan ekonomi Indonesia diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah memperoleh pinjaman untuk memenuhi anggaran belanja adalah dengan menerbitkan surat berharga negara (SBN). Jenis SBN yang akan diterbitkan pemerintah dalam waktu dekat adalah Savings Bond Retail (SBR) seri 004.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerbitkan instrumen surat utang negara (SUN) khusus investor ritel atau saving bond ritel (SBR) seri terbaru, yakni SBR004 secara online, setelah sukses dengan penerbitan SBR003 pada bulan Mei lalu.

SBR004 adalah suatu produk keuangan yang menawarkan keuntungan, dengan adanya pembayaran bunga atau kupon dan potensi peningkatan harga (capital gain).

Masyarakat yang memiliki modal atau investor bisa memesan SBR004 pada masa pemesanan yang menurut jadwal akan berlangsung pada 20 Agustus sampai 13 September 2018. Kemudian, setelmen atau penyelesaian transaksi akan dilakukan pada 19 September 2018. Adapun penetapan besaran kupon, menurut jadwalnya, akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2018.

Pembelian hanya bisa dilakukan pada periode penawaran, yakni mulai tanggal 20 Agustus hingga 13 September 2018. Sembari menunggu waktu penetapan kupon dan masa pemesanan, ada baiknya kita mulai mendaftar agar bisa dengan mudah membeli SBR004 secara online di homepage SUN ritel Bareksa mulai saat ini.

(Baca Juga : Beli SUN di Bareksa Bisa Untung dan Mudah, Begini Cara Daftarnya).

Bareksa terpilih oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu penjual atau mitra distribusi Surat Utang Negara Online, yang merupakan inovasi pertama di Indonesia. Selain proses registrasi dan transaksi sangat cepat dan mudah, investasi kita bisa dipantau dari mana saja dan kapan saja.

Daftar jadi nasabah, klik tautan ini

(AM)