Berita / Kategori / Artikel

Harga IPO Saham Rp400, Borneo Sarana Listing 15 Februari

Dengan harga yang berada di tengah kisaran penawaran, perusahaan tambang ini bisa meraup Rp160 miliar
• 08 Feb 2018
cover

Petugas memantau heavy dump truck yang menurunkan batubara di kawasan tambang batubara milik Adaro, Tabalong, Kalimantan Selatan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bareksa.com – Dalam waktu seminggu ke depan, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kedatangan emiten baru. Adalah PT Borneo Olah Sarana Tbk, yang merupakan perusahaan pertambangan batu bara dengan basis wilayah di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Seperti mengutip pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini (Kamis, 8 Februari 2018), Borneo Sarana telah menetapkan harga perdana sahamnya yakni Rp400. Artinya, dengan melepas 400 juta saham, perseroan akan meraup dana Rp160 miliar.

Dengan harga perdana itu, perseroan dengan bantuan penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Mega Capital Sekuritas akan memulai masa penawaran umum pada 9 hingga 12 Februari 2018.

Setelah itu, secara berurutan mulai 13 dan 14 Februari dilakukan penjatahan dan distribusi saham secara elektronik. Jika semua berjalan lancar, saham perdana Borneo Sarana akan dicatatkan di BEI pada 15 Februari 2018.

Sebagai informasi, Borneo Sarana adalah perusahaan yang memiliki laba bersih Rp20,8 miliar per kuartal III 2017 atau tumbuh signifikan dari rugi Rp14 miliar pada kuartal III 2016. Adapun pencapaian laba tersebut sejalan dengan peningkatan signifikan penjualan sebesar 131 persen menjadi Rp120,6 miliar dari periode sama tahun 2016 Rp52 miliar.

Akhir Januari lalu, Borneo Sarana sudah menggelar public expose dan due diligence meeting penawaran perdana saham (IPO). Saat itu, perseroan yang akan melepas 400 juta saham menawarkan harga mulai dari Rp350 sampai Rp650 per saham.

Dengan kisaran harga itu, Borneo Sarana bisa meraup dana Rp140 miliar hingga Rp260 miliar. Hingga akhirnya, kemarin (7 Februari 2018), rencana IPO Boreno Sarana telah mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (hm)

Tags: