Bareksa.com – Pemerintah dipastikan tidak akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyederhanaan Mata uang (Redenominasi) untuk dibahas di parlemen tahun ini. Alasannya, ada belasan RUU terkait ekonomi yang masih harus dibahas di sisa enam bulan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak khawatir keputusan tersebut bakal membuat pemerintah kehilangan momentum untuk melakukan redenominasi. “Tidak ada (kehilangan momentum),” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, seperti dikutip Liputan6.com, Jumat 28 Juli 2017.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebut saat ini sebagai saat terbaik untuk mulai merealisasikan redenominasi. Sebab, perekonomian dalam kondisi baik dan inflasi tengah berada pada level yang rendah.

Kepastian soal pembatalan tersebut disampaikan Sri Mulyani sehari sebelumnya di sela-sela diskusi tentang utang di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut dia, pemerintah ingin fokus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. RAPBN 2018 akan disampaikan dalam nota keuangan pada 16 Agustus mendatang.

"Mungkin untuk saat ini, saya anggap redenominasi tidak masuk diskusi dululah. Karena saya lebih fokus pada APBN 2018. Kami akan tunda dulu (RUU Redenominasi)," kata dia. Penundaan juga dilakukan lantaran sekarang ini ada sekitar 14 sampai 15 RUU terkait ekonomi yang harus dibahas DPR.

Adapun pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sempat beberapa kali menyatakan akan mengusahakan agar RUU Redenominasi dibahas tahun ini. BI bahkan diketahui telah beberapa kali mengadakan diskusi dengan mengundang anggota DPR. Tujuannya, untuk menyamakan pemahaman agar pembahasan di DPR berlangsung cepat.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku, redenominasi membutuhkan persiapan matang.

"Memang redenominasi membutuhkan persiapan atau kajian dan masa transisi, tapi tidak otomatis harus ditunda," tegas Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2017.

Ia mengaku tidak mengetahui RUU Redenominasi batal diajukan ke perubahan Prolegnas tahun ini oleh Sri Mulyani. "Siapa yang bilang ditunda? Paling-paling yang ada adalah perlu persiapan," jelas Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.