Realisasi Hingga Juli Baru 46,8 Persen, Sri Mulyani Awasi Penerimaan Pajak

Bareksa.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan selalu memantau dan mengawasi penerimaan pajak. Dia menegaskan pemerintah harus berhati-hati sebab selain menggenjot penerimaan pajak, ekonomi juga harus dijaga agar momentum pertumbuhannya terus berlanjut.

“Kita akan selalu melihat dan mengawasi penerimaan dan tentu kita harus hati-hati karena di satu sisi ekonomi terus terjaga supaya momentum pertumbuhan jalan terus. Namun penerimaan pajak bisa sesuai yang ditargetkan," ujarnya, di Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2017.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mengumumkan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 sudah mencapai Rp 601,1 triliun atau 46,8 persen dari target yang ada dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) 2017.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu Yon Arsal mengaku capaian tersebut tumbuh 12,4 persen secara year on year (YOY).

Sementara jika tanpa pajak penghasilan (PPh) migas maka penerimaan pajaknya hanya Rp 569,4 triliun atau 45,9 persen dari target APBNP 2017 yakni dengan pertumbuhan pajaknya hanya 10,3 persen. Artinya, penerimaan PPh migas menyumbang Rp 31,7 triliun.

Sedangkan untuk penerimaan PPh non migasnya sebesar Rp336,1 triliun atau 45,3 persen dari target, atau tumbuh 8,7 persen year on year. Untuk PPN dan PPnBM sebesar Rp 228,7 triliun atau 48,1 persen dari target APBNP atau tumbuhan 13,4 persen.

Adapun untuk penerimaan bea cukai hingga Juli mencapai Rp17,0 triliun yang terdiri dari penerimaan bea masuk Rp 2,8 triliun, bea masuk Rp 272,1 triliun serta cukai Rp 13,9 triliun. Alhasil, jika digabungkan maka penerimaan perpajakan hingga Juli mencapai Rp 618,1 triliun.

Sosialisasi Pajak ke Pelajar Melalui Media Sosial

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan sejumlah upaya agar penerimaan pajak bisa mencapai target sesuai yang sudah ditentukan dalam APBNP 2017. Salah satu yang dilakukan adalah Sri Mulyani memberikan pemahaman tentang membayar pajak kepada para pelajar.

Dalam hal ini, Ani, biasa ia disapa, tidak hadir secara langsung melainkan menggunakan jejaring media sosial untuk menjadi pembicara dan menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak sejak dini. Menurut Ani, kesadaran membayar pajak sejak dini menjadi penting karena membayar pajak berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.

Adapun pada kesempatan ini Ani terhubung melalui sejumlah monitor dengan siswa SD dari Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan siswa SMP-SMA dari Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Interaksi antara Menkeu dan pelajar tersebut disiarkan langsung melalui live instagram dan dilihat oleh ribuan pengikut Ani di akun @smindrawati.

Dalam paparannya, Ani menilai, seluruh lapisan masyarakat harus berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing guna membangun bangsa melalui sebagian kecil pendapatannya yakni membayar pajak. Pajak ini nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur yang mampu menjawab berbagai macam persoalan yang mendera saat ini.

Adapun infrastruktur yang dimaksudkan seperti membangun jalan raya, membangun sejumlah sekolah yang layak di seluruh wilayah di Indonesia, membangun sejumlah rumah sakit yang mumpuni, hingga membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kesemuanya itu tentu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

"Menyumbang bersama itu namanya pajak yang digunakan untuk bangun sekolah, bayar guru, dan bangun jalan, serta buat fasilitas kesehatan dan taman bermain. Itu butuh uang karena negara dapat dari sumbangan masyarakat dengan bayar pajak," kata Ani.

Ani menilai, masyarakat yang enggan membayar pajak maka akan sulit berdiri dengan kaki sendiri atau mandiri. Bahkan, tanpa pajak akan sulit bagi Indonesia bersaing dengan negara lain. Tentu hal itu diharapkan tidak terjadi mengingat sekarang ini pemerintahan Jokowi sedang gencar membangun infrastruktur dan memacu perekonomian.

Lebih lanjut, ia berpendapat, jika di zaman kolonial para petani menyumbangkan hasil kebunnya kepada para penjajah. Di zaman kemerdekaan, rakyat menyumbangkan sedikit pendapatannya untuk membangun negara bukan memperkaya negara penjajah seperti dahulu kala.

"Kalau warga tak berkontribusi negara tak punya sumber pendapatan. Kalau kalian ingin memiliki negara keren itu tak datang dengan sendirinya karena itu hasil kerja keras rakyat lewat pajak dan juga jerih payah para pejuang buat negara merdeka," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. (K03)