Dirut APLN Ditahan KPK, Saham Properti Mana Saja yang Terkena Dampaknya?

Bareksa.com - Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), Ariesman Widjaja, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap kepada M. Sanusi, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Aksi oleh KPK itu membuat harga saham APLN turun tajam pada perdagangan hari ini (Senin, 4 April 2016). Hingga jam 10.15 harga saham APLN telah turun 10 persen menjadi Rp270 dari sebelumnya Rp300. Bahkan transaksi jual beli saham pengembang properti ini mengalami penolakan otomatis (auto reject) dengan antrean beli nol lot, sedangan antrean jualnya mencapai 615 ribu lot.

Mega Capital (CD) terpantau sebagai penjual terbesar saham APLN dengan melepas sebanyak 16 ribu lot pada harga rata-rata Rp270 per saham atau senilai Rp450 juta. Nilai transaksi oleh CD setara 28 persen jika dibandingkan seluruh transaksi APLN pagi ini yang mencapai Rp1,6 miliar.

Ciptadana Securities (KI) melepas 6 ribu lot saham APLN pada harga rata-rata Rp270,2 per saham atau senilai Rp160 juta.

Tidak hanya APLN, perusahaan lain yang telah mendapatkan izin prinsip proyek reklamasi Jakarta adalah PT Intiland Development Tbk (DILD), PT Jaladri Kartika Eka Pasti, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), PT Manggala Krida Yudha, PT Pelindo II, dan PT KEK Marunda.

Harga saham PJAA dan DILD juga sudah mulai terkena dampak negatif dari langkah KPK. Harga saham keduanya masing-masing menurun sebesar 2,1 dan 1 persen.

Grafik: Pergerakan Harga Saham Properti Secara Intraday

Sumber: Bareksa.com

Sementara saham properti lainnya yang tidak terkait projek reklamasi Jakarta bisa membukukan peningkatan harga. Saham PT Sentul City Tbk (BKSL) naik 4,2 persen, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) masing-masing naik 1,6 persen.

Perlu diketahui kasus suap tersebut berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015 - 2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Penangkapan dilakukan setelah Sanusi menerima uang dari karyawan APLN. Sanusi diduga menerima uang sebesar Rp1 miliar dan Rp140 juta yang merupakan bagian dari commitment fee suap dua Raperda. Angka tersebut merupakan setoran kedua, sedangkan setoran pertama sudah diserahkan senilai Rp1 miliar.