Secara Historis Efektifkah Buyback BUMN Meredam Kepanikan Pasar Saham?

Bareksa.com - Sejak Menteri BUMN, Rini Soemarno mengarahkan BUMN untuk melakukan buyback saham ditengah merosotnya indeks saham, praktis mendorong kenaikan saham selama tiga hari berturut-turut.

Hari ini IHSG melonjak 4,55 persen menjadi 4.430,63. Artinya dalam tiga hari secara total IHSG sudah meningkat 6,41 persen.

Bagi pelaku pasar yang memiliki saham di bursa, tentunya instruksi buyback dianggap sangat positif. Tapi bagi sejumlah pengamat, instruksi buyback dianggap sia-sia.

Dibalik pro kontra terkait buyback sebetulnya instruksi ini pernah dilakukan pada saat pasar modal Indonesia terimbas krisis global tahun 2008, dan juga pengetatan kebijakan ekonomi Amerika di tahun 2013. Alasannya sama yakni untuk meredam kepanikan pasar. Bagaimana buyback memberi dampak pada pasar dikala krisis?

Pengalaman di tahun 2008 memang menunjukan bahwa buyback tidak serta-merta langsung memperkuat indeks. Oktober 2008 SBY memberikan instruksi buyback, penguatan indeks baru bisa dipastikan pada bulan Januari 2009. Demikian juga pada 2013, instruksi buyback diberikan pada bulan Agustus, sementara penguatan IHSG baru dipastikan pada bulan Desember 2015.

Tapi grafik dibawah ini menunjukan bahwa buyback efektif memberikan sentimen positif ke investor sehingga menahan IHSG agar tidak mengalami penurunan lebih dalam.

Grafik: Pergerakan IHSG Tahun 2004-2014

Sumber: Bareksa

Dan kenyataannya kala itu, nilai buyback yang dilakukan BUMN tidak mencapai nilai yang dianggarkan sebelumnya

Berkaca dari kejadian tahun 2008. Realisasi buyback yang dilakukan BUMN rata-rata jauh dari anggaran awal. Berdasarkan penulusuran Bareksa pada laporan tahunan perseroan di tahun 2009, realisasi buyback SMGR yang dilakukan sepanjang 13 Oktober 2008 - 9 Januari 2009 hanya Rp192,68 miliar atau hanya 20 persen dari anggaran awal Rp1 triliun.

Demikian juga dengan BUMN lain yang melaukan buyback di periode yang sama yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). TLKM hanya merealisasikan buyback Rp465,28 miliar jauh lebih kecil dari rencana sebesar Rp3 triliun.

Walaupun demikian, tetap saja buyback masih jadi perdebatan. Minimnya cadangan kas yang dimiliki BUMN, serta kebutuhan investasi yang besar membuat ekonom senior Faisal Basri menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya, akan lebih baik jika dana yang dimiliki BUMN digunakan sepenuhnya untuk percepatan investasi dibanding untuk melakukan buyback.

"Kalau BUMN punya uang lebih, dorong mereka untuk mempercepat investasi, jangan buyback saham" Kata Faisal seperti dikutip dari laman blog faisalbasri01.blogspot.com.

Kontribusi Dana Pensiun

Tipisnya dana kas BUMN, mendorong instruksi pemerintah agar dana pensiun (dapen) turut berkontribusi dalam rangka buyback BUMN kali ini. Padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2008 tentang investasi dana pensiun secara jelas menyebut bahwa investasi dapen harus objektif, semata-mata untuk kepentingan peserta, dana pensiun, dan/atau pemberi kerja.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan bahwa saham bukan tujuan utama investasi perusahaan dana pensiun. Sampai dengan bulan Juli 2015 presentase alokasi saham dari seluruh dana pensiun yang beroperasi di Indonesia hanya sebesar 15 persen dari total dana investasi. Sementara mayoritas alokasi diberikan pada aset yang jauh lebih aman yakni deposito dengan kontribusi hampir menyentuh 30 persen. (np)

Grafik: Alokasi Investasi Dana Pensiun

Sumber: OJK, diolah Bareksa