Pembangunan Infrastruktur Dikebut, Kuatkah Modal Emiten Konstruksi?

Bareksa.com - Perusahaan konstruksi membutuhkan modal besar untuk memulai pembangunan sebuah proyek. Modal tersebut di antaranya digunakan untuk membeli perlengkapan alat berat sampai dengan bahan baku utama, seperti baja dan semen. Untuk itu, biasanya kontraktor menarik fasilitas pinjaman modal kerja sebelum memulai pembangunan proyek.

Misalnya saja, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) pada April 2014 mendapat fasilitas utang modal kerja senilai Rp480 miliar dari Bank Mandiri. Hal yang sama juga terjadi pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang memperoleh kredit modal kerja dari Indonesia Eximbank sebesar Rp829 miliar, Bank Mandiri Rp357 miliar, dan beberapa bank BUMN lainnya. Dalam perjanjian pinjaman, bank mewajibkan perusahaan untuk memenuhi beberapa persyaratan.

Indonesia Eximbank mewajibkan WSKT untuk menjaga rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) maksimal 3 kali. Bank Mandiri mewajibkan DER WSKT maksimal 4 kali. Dari segi kesehatan finansial, nilai DER di atas 2 kali menandakan bahwa neraca perusahaan sudah sangat ketat karena utang perusahaan sudah lebih besar dari modal yang dimiliki.

Berdasarkan pada laporan keuangan kuartal pertama 2015, rata-rata DER empat perusahaan konstruksi BUMN berada di level 1,32 kali. Artinya, perusahaan perlu berpikir dua kali untuk kembali menarik pinjaman modal kerja.

Grafik DER Perusahaan Konstruksi BUMN

Sumber: Bareksa.com

Ketatnya modal perusahaan konstruksi membuat pertanyaan kalangan investor. Apakah percepatan pencairan belanja pemerintah dapat mempercepat dimulainya pembangunan proyek infrastruktur?

Dengan kebutuhan modal yang tinggi tentunya perusahaan konstruksi lebih membutuhkan suntikan ekuitas secepatnya. Hal ini dilakukan dengan penyertaan modal negara melalui aksi penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/rights issue). Baca juga: Ini Perkiraan Jumlah Saham Baru Yang Akan Diterbitkan WSKT, ADHI & ANTM

Sayangnya ADHI dan WSKT baru akan melaksanakan rights issue pada pertengahan tahun ini. Dari prospektus, Waskita baru akan melaksanakan perdagangan rights pada 15 sampai 22 Juni 2015. Begitu pula dengan ADHI baru akan melaksanakan proses rights issue pada Juni mendatang.

***

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Kiswodharmawan, mengatakan dengan kondisi keuangan saat ini perseroan memiliki keterbatasan. Namun, ADHI masih bisa mengumpulkan hingga Rp8 triliun dari total ekuitas yang ada.

"Nilai ini masih cukup untuk mengerjakan proyek-proyek yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi setiap proyek pemerintah memberi modal awal sebesar lima persen," katanya kepada Bareksa.com, Kamis 7 Mei 2015.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Ki Syahgolang Permata juga mengatakan hingga Maret perseroan masih mempunyai modal hingga Rp1,7 triliun. Angka ini tidak jauh berbeda dengan posisi modal pada akhir 2014.

Ia mengatakan per akhir Maret posisi total kontrak perseroan baru mencapai Rp2,5 triliun. Padahal target nilai kontrak perseroan pada 2015 mencapai Rp15,2 triliun.

Kontrak ADHI dari pemerintah pun tidak terlalu besar. Dari total kontrak Rp2,5 triliun pada Maret 2015, proyek swasta lebih mendominasi sebesar 56 persen, sedangkan 16 persen proyek milik BUMN dan sisanya sebesar 28 persen barulah berasal dari proyek pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi khusus kepada para menteri untuk segera mempercepat realisasi penyerapan anggaran, terutama proyek pembangunan infrastruktur. Pelaku pasar merespons positif instruksi tersebut dengan memborong saham emiten sektor konstruksi dan infrastruktur. Walhasil harga saham kedua sektor itu melesat. (hm)