POLICY FLASH: Izin Usaha Listrik Hanya 8 Bulan; Pemerintah Kenakan Anti Dumping

Bareksa.com - Berikut isu kebijakan yang diperoleh dari koran hari ini:

Pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) reasuransi. Pembentukan ini dilakukan dalam rangka mengurangi devisit neraca berjalan. Sejauh ini, sejumlah perusahaan menggunakan asuransi atau reasuransi asing untuk membagi resiko, sehingga arus dana keluar cukup tinggi.

Kementerian Pariwiasta (Kemenpar) menargetkan Indonesia mampu menjaring empat juta wisatawan mancanegara untuk tujuan sektor wisata bahari. Kemenpar menargetkan wisata bahari akan menyumbang devisa sampai 4 miliar dolar.

Dalam satu sampai dua bulan kedepan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengenaan bea masuk anti dumping sementara (BMDTPS) dan bea masuk pengamanan sementara (BMPTS). Dengan penerapan aturan tersebut, pemerintah berharap dapat menekan defisit neraca berjalan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengupayakan penyederhanaan proses perizinan investasi, khususnya di sektor kelistrikan dari tiga tahun menjadi delapan bulan. Terkait penyederhanaan perizinan, BKPM lebih fokus kepada izin lokasi atau perizinan pertanahan, perizinan pinjam pakai kawasan hutan, izin mendirikan bangunan (IMB), serta perizinan lingkungan.

Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan terdapat dua opsi dalam revisi perpajakan perusahaan pelayaran. Opsi pertama, tarif PPh final bagi perusahaan asing akan diturunkan sehingga sama dengan perusahaan domestik. Opsi kedua, PPh final dihapus sehingga tidak membebani perusahaan dalam negeri.