Dirut Syailendra: DPR Tidak Beri PMN ke Bank Mandiri, Impaknya Ke Infrastruktur

Bareksa.com - Ada beberapa kalangan yang menyayangkan soal penolakan DPR atas suntikan dana ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Walaupun tidak butuh dana segera, tapi BMRI butuh dana untuk memperkuat modal guna membantu pemerintah melancarkan pendanaan infrastruktur.

Direktur Utama PT Syailendra Capital -- perusahaan investasi yang mengelola dana hingga sekitar Rp6,5 triliun -- mengatakan penyertaan modal untuk BMRI tidak terlalu mendesak karena kecukupan modalnya masih tinggi. Namun, rencana BMRI mendorong kredit kepada sektor infrastruktur yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintah bisa terganggu.

"Total nilai proyek infrastruktur mencapai ratusan triliun. Kalau bank BUMN tidak dapat mengucurkan cukup pendanaan, proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah bisa terhambat," ujarnya kepada Bareksa.com Rabu 11 Februari 2015.

Sebelumnya Presiden Direktur BMRI Budi Gunadi Sadikin kepada Bareksa.com mengatakan target pertumbuhan kredit ke sektor infrastruktur tahun ini tumbuh 20 persen sampai 30 persen. (baca juga: PMN Ditolak Panja, Bank Mandiri Minta Menteri BUMN Turunkan Setoran Deviden)

Menanggapi hal tersebut, Jos menilai BMRI dapat mencapai target tahun ini karena dalam pembuatan target manajemen tidak memasukan unsur tambahan modal dari pemerintah -- suatu hal yang belum pasti biasanya belum diperhitungkan dalam pembuatan target --. Tapi jika modal BMRI bertambah tentunya dapat menambah target penyaluran kredit ke sektor infrastruktur.

"Saya pikir waktu membuat target itu, BMRI belum memperhitungkan PMN sehingga modalnya pasti cukup. Namun, pertanyaannya apakah (pemerintah) mau cepat atau lambat? Kalau mau fast track, saya pikir harus menambah modal," tambah Jos.

Sejak krisis ekonomi 1997-1998, pembangunan infrastruktur kita mati suri sepanjang 13 tahun. Hal ini ditunjukan dari penjualan semen jenis bulk -- yang biasa dipakai untuk sektor infrastruktur -- yang baru mulai kembali ke level penjualan sebelum krisis pada tahun 2010 yakni level di atas 6 juta ton per tahun.

Grafik Penjualan Semen Bulk (Jt Ton)

Sumber: Bareksa.com

Penyebab utama terhentinya pembangunan infrastruktur terkait persoalan biaya, karena sejak krisis Indonesia membenahi kembali fundamental ekonomi dan baru pulih di akhir tahun 2010 yang ditunjukan oleh produk domestik bruto (PDB) -- pendapatan kotor negara -- yang mulai hampir mencapai level $3.000 per kapita yang merupakan indikasi tumbuhnya perekonomian domestik.

Grafik PDB per kapita

Sumber: Bareksa.com

Tahun 2015 sampai tahun 2019 saja, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp5.519 triliun untuk membangun infrastruktur berdasar pada data Bappenas yang tidak bisa sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rancangan Bappenas pendanaan sekitar Rp1.048 atau 19 persen berasal dari BUMN. (np)