Jokowi : Prioritas Perbaikan Mentalitas Dalam Pembangunan Ek

Bareksa.com – Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Jusuf Kalla, pada Rabu, 4 Juni 2014 memaparkan platform ekonomi kepada profesional bidang keuangan. Jokowi menekankan hal dasar yakni perlunya kemudahan dan kecepatan proses birokrasi seperti perizinan, sehingga dapat menumbuhkan investasi di Indonesia.

“Banyak yang mengatakan bahwa problem besar kita adalah masalah infrastruktur atau hal-hal lain yang berkaitan fisik, menurut saya problem yang paling besar bagi Indonesia adalah masalah yang terkait dengan mentalitas” ujar Jokowi di di ballroom hotel The Ritz Carlton, Sudirman.

Proyek-proyek infrastruktur di Indonesia tidak bisa berjalan karena banyaknya pungutan liar yang terdapat dalam proses pengambilan izin dan tidak ada perlindungan bagi investor atas proyek tersebut.

Prioritas kedua yang diusung dalam perbaikan ekonomi adalah pemerataan kekayaan disetiap daerah. Saat ini di Indonesia pertumbuhan ekonomi termasuk kedalam golongan tinggi, namun nilai indeks gini mengalami peningkatan. Indeks gini menunjukan ketimpangan pendapatan dimasyarakat, dimana jika nilai indeks membesar maka perbedaan pendapatan antara si kaya dan si miskin melebar.

Grafik Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2009-2013

Sumber : BPS, diolah Bareksa.com

Grafik Indeks Gini Indonesia Tahun 2009 - 2013

Sumber : BPS, diolah Bareksa.com

Yang akan dilakukan Jokowi dalam memenuhi pemerataan tersebut dengan pembangunan infrastruktur distribusi di Indonesia. Selama ini pemerintahan sebelumnya selalu menfokuskan pada pembangunan jalan di daratan, padahal 60 persen dari luas indonesia adalah lautan. Untuk memperbaiki itu Jokowi kembali menegaskan diperlukannya jalan tol laut yakni jalur pelayaran laut. Sedangkan pembangunan di daratan difokuskan pembangunan jalur kereta api double track.

Dengan begitu maka ongkos transportasi dapat ditekan sehingga produk-produk lokal dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan produk impor. Selama ini produk lokal kalah dibandingkan dengan produk impor karena harganya jauh lebih tinggi yang disebabkan mahalnya ongkos transportasi daerah.