Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 11 Desember 2017 ;

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS)

Pemerintah menunjuk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN menjadi penjual gas alam cair yang dihasilkan dari Kilang Badak dan gas yang berasal dari Blok Sanga-Sanga. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ego Syahrial, mengatakan pihaknya selama ini membuka peluang kepada emiten gas berkode saham PGAS itu untuk menjual gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang menjadi bagian negara.

Dalam kontrak blok migas, pemerintah mendapatkan bagi hasil dari blok tersebut baik berbentuk minyak maupun gas bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menetapkan surat keputusan penugasan penjualan LNG bagian negara kepada PGN. Surat tertanggal 4 Desember 2017 itu diteken Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang mencakup sebelas poin. Keputusan tersebut dibuat untuk merespons surat permohonan penunjukkan sebagai penjual bagian negara atas penjualan LNG yang dikirimkan PGN pada 30 Oktober 2017.

Setelah pengiriman surat itu, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PGAS, dan VICO Indonesia Company sebagai operator Blok Sanga-Sanga, mengadakan rapat tentang penjualan kargo yang belum terserap dari Kilang LNG Bontang, khususnya yang mendapat pasokan dari Blok Sanga-Sanga. Kemudian, pada 22 November 2017, telah disampaikan pula strategi penjualan kargo yang belum terserap tersebut.

PT Hanson International Tbk (MYRX)

Perseroan baru saja melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non HMETD) tahap pertama pada 8 Desember 2017. Dari jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 1,57 miliar, harga pelaksanaannya Rp127 per saham. Adapun Benny Tjokrosaputro menjadi penyerap saham-saham dengan kode MYRX itu.

Untuk tahap pertama, jumlah setoran modal dari Benny mencapai Rp199,99 miliar. Dana tersebut akan digunakan perseroan untuk tambahan modal disetor pada entitas anak yaitu PT Mandiri Mega Jaya (MMJ) yang bergerak di bidang properti.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

Meski punya rencana, PTBA belum memutuskan tambang batu bara mana yang akan diakuisisi. Sebagai informasi, emiten berkode saham PTBA itu memiliki sejumlah rencana untuk mengakuisisi tambang batu bara sebagai bagian dari ambisi perusahaan menambah cadangan batu bara.

Rencana akuisisi tambang batu bara sejalan dengan tujuan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) tambang. Bukit Asam menjadi anggota holding bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Timah Tbk (TINS), sedangkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk usaha. Sebagai gambaran, berdasarkan laporan tahunan sebagian besar tambang Bukit Asam sekarang terletak di Sumatra Selatan.

PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)

Untuk memacu pendapatan pada 2018, emiten perikanan ini akan merambah dua pasar ekspor baru, yakni Afrika Selatan dan Eropa. Dua tujuan itu merupakan pasar ekspor yang potensial. Pengapalan perdana ke masing-masing negara wilayah tersebut diperkirakan dapat terealisasi pada kuartal I 2018 dan kuartal III 2018.

Emiten berkode saham DPUM ini akan mengirimkan produk perikanan olahan ke agen distribusi di Afrika Selatan. Agen tersebut yang akan menyebarkan produk DPUM ke negara-negara lain di wilayah Afrika. Pada Januari 2018, DPUM akan menjalin perjanjian kerja sama sehingga uji coba pengiriman dapat segera dilakukan.

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk (BPFI)

Emiten dengan kode saham BPFI berencana menggalang dana dari pasar modal melalui penerbitan saham baru atau rights issue Rp100 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mengambilalih aset dan kewajiban sebuah perusahaan multifinance yang bergerak di segmen pembiayaan alat berat.

Aksi korporasi itu rencananya akan direalisasikan pada Maret 2018. Namun, hingga kini rencana itu belum mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses pengajuan izin rencananya dilakukan pada Januari 2018, setelah perseroan mengantongi restu dari pemegang saham. (AM)