Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia dan berita media hari ini, Rabu, 29 November 2017 ;

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan mendapatkan pembayaran sejumlah proyek turnkey senilai Rp12-15,7 triliun. "Ini untuk periode 2018 hingga 2019," ujar Tunggul Rajagukguk, Direktur Keuangan Waskita.

Sistem turnkey, merupakan penerimaan pembayaran setelah pembangunan proyek selesai. "Pembayaran proyek-proyek itu akan masuk dalam pendapatan sebagai kontraktor," ungkap Tunggul.

WSKT juga memperoleh pembayaran dari proyek turnkey tol Salatiga-Boyolali pada awal tahun ini. Nilainya mencapai Rp2,7 triliun. Selain itu, mereka mendapat pembayaran dari proyek turnkey light rail transit (LRT) Palembang senilai Rp10,9 triliun.

PT Bumi Resources Tbk (BUMI)

Manajemen BUMI mengkritik salah satu petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan, atas komentarnya saat memberikan gambaran tentang karakter investor pemula dalam sebuah acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menilai, investor pemula lebih memilih lot saham yang banyak tanpa mempertimbangkan kondisi fundamental emiten.

Dia menggambarkan, sama-sama memiliki duit Rp5 juta, namun investor pemula lebih memilih 200 lot saham BUMI ketimbang 5 lot saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Padahal, menurut Nicky, investor pemula tidak tahu sejarah BUMI. Komentar ini yang membuat manajemen BUMI angkat bicara.

"Kami menganggap komentar itu tidak pantas muncul dari seorang pejabat senior di BEI," ujar Dileep Srivastava, Direktur BUMI .Saham BUMI sudah meningkat hampir enam kali lipat. Kenaikannya juga memiliki dasar, yakni fundamental terutama cadangan batubara BUMI, operasional bisnis dan iklim sektor batubara yang kembali menarik. "Saham BUMI ada di dalam LQ45 dan Indeks MSCI Indonesia, maka tidak selayaknya disebut seperti itu," tegas Dileep. Dia meminta agar komentar tersebut kembali ditarik.

PT Phapros Tbk

Rencana perusahaan farmasi, PT Phapros Tbk., menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan diwujudkan pada semester II 2018.

Saat ini, anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tersebut telah menyandang status Tbk., tetapi sahamnya tidak tercatat di bursa dan tidak diperdagangkan melalui sistem Bursa Efek Indonesia. Adapun, dana IPO ditujukan untuk menjalankan sejumlah rencana investasi Phapros.

Ditjen Pajak siapkan regulasi pajak Airbnb

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa pihaknya tengah menggodok regulasi berkaitan dengan berkembangnya e-commerce pada sektor akomodasi ini.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah, memaparkan pemilik kamar atau rumah yang menyewakan huniannya, sesuai dengan ketentuan pajak di Indonesia yang menganut sistem self assesment, mereka wajib mendaftar, lapor, dan bayar PPh.

Apabila masih dibawah Rp4,8 miliar maka tarif pajak yang digunakan adalah PPh final 1 persen dari penghasilan bruto. “Kalau di atas Rp4,8 miliar baru mekanisme umum,” ucapnya.

Namun demikian, Airbnb sendiri hingga saat ini bukan BUT di Indonesia karena belum membentuk sebuah perseroan terbatas atau PT. Meski begitu, menurut Yunirwansyah, apabila Airbnb sudah sudah terdaftar sebagai WP, seharusnya melapor dan membayar PPh badan.

PT XL Axiata Tbk (EXCL)

PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan SK Planet Global Holding Pte Ltd (SK Planet) telah menjual dan mengalihkan seluruh saham perusahaan patungan kedua pihak, yakni PT XL Planet yang mengelola situs belanja online Elevenia pada 28 November 2017.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, EXCL telah menjual 50 persen saham Elevenia yang dimiliki perseroan. Tidak berbeda, 50 persen saham XL Planet milik SK Planet pun telah dijual kepada Superb Premium Pte Ltd. Namun manajemen perseroan tidak menyebut berapa nilai penjualan saham tersebut.

Manajemen XL menyatakan akan lebih fokus pada penyediaan layanan telekomunikasi seluler. Perseroan akan menyediakan fitur-fitur digital di layanan data untuk mendukung industri e-commerce.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP)

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) mematok belanja modal (capital expenditure) tahun depan sebesar Rp20 triliun. Angka itu naik hampir dua kali lipat, bila dibandingkan proyeksi realisasi belanja modal 2017 yang sebesar Rp11 triliun.

Tumiyana, Direktur Utama PTPP menyebutkan sumber pendanaan belanja modal berasal dari kas internal, obligasi, dan pinjaman perbankan. PTPP saat ini memiliki net gearing yang rendah sebesar 0,4x. Sementara total debt to equity ratio (DER) masih 150 persen atau 1,5 kali.

PTPP juga menyiapkan beberapa anak usahanya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini sebagai upaya PTPP memperbesar ekuitas perusahaan. Dalam waktu dekat, anak usaha PTPP di bidang energi yakni PT PP Energi akan melantai di BEI.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berencana menerbitkan surat utang dengan total nilai Rp2,5 triliun.Emiten dengan kode saham BJBR ini melakukan penawaran umum berkelanjutan melalui Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB dengan target dana Rp3,5 triliun serta Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB dengan target Rp1 triliun.

Perseroan akan menggelar penerbitan tahap pertama dari obligasi berkelanjutan dan obligasi subordinasi berkelanjutan tersebut masing-masing Rp1,5 triliun dan Rp1 triliun. Rencana penerbitan obligasi ini sudah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 27 November 2017 dan akan dilanjutkan dengan penawaran umum hingga 30 November 2017. Penjatahan, pembayaran dari investor, distribusi dan pencatatan di BEI akan dilakukan berturut-turut pada 4-7 Desember 2017.

Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2017 akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A memiliki tenor 3 tahun, atau jatuh tempo pada 6 Desember 2020 dengan nilai pokok Rp251,7 miliar dan kupon 7,5 persen per tahun.

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON)

PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) menargetkan kontrak baru hingga Rp 7 triliun dengan target kontrak carry over hingga mencapai Rp 3,9 triliun.

Direktur Independen WIKA Beton, Sidiq Purnomo, menyatakan hingga Oktober perusahaan baru mencatatkan kontrak baru Rp 3,96 triliun. Dari angka itu, sekitar 40 persen proyek yang diperoleh anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ini berasal dari pemerintah.

Sidiq berharap menjelang akhir tahun akan memperoleh kontrak cukup besar sehingga bisa memenuhi target perusahaan. (AM)