Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait korporasi dan pasar modal yang dirangkum dari surat kabar nasional:

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)

TLKM menargetkan kontribusi bisnis internasional terhadap pendapatan melonjak menjadi 10 persen pada 2018, dibanding sekitar 3 persen pada tahun ini. Emiten jasa telekomunikasi pelat merah itu menargetkan total pendapatan pada 2015 mencapai Rp100 triliun. Bila terealisasi, kontribusi bisnis internasional diperkirakan sekitar Rp3 triliun tahun ini.

Untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari bisnis internasional, perseroan akan fokus menggarap bisnis internasional di 10 negara yang sudah dimasuki perseroan. Negara-negara itu adalah Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Australia, Myanmar, Malaysia, AS, Macau, Taiwan, dan Arab Saudi. Untuk mendukung bisnis internasional, salah satu aksi korporasi yang direncanakan tahun ini adalah mengakuisisi AP Teleguam Holding Inc di Guam, pulau di utara Samudera Pasifik.

Diskon Listing Fee

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana memberi potongan harga bagi emiten yang terkena penaikan biaya pencatatan tahunan di atas 100 persen. Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan pemberian potongan itu akan dirangkum dalam satu ketentuan yang diperkirakan terbit pada 2016. Lewat ketentuan potongan harga, otoritas Bursa tidak akan mengubah aturan biaya pencatatan tahunan yang dirilis Januari 2014 tersebut. Aturan biaya pencatatan tahunan (annual listing fee) itu menghitung biaya pencatatan tahunan berdasarkan kapitalisasi pasar. Sebelumnya, biaya pencatatan tahunan dihitung berdasarkan modal disetor. Ongkos pencatatan tahunan yang sebelumnya minimal Rp5 juta dan maksimal Rp100 juta berubah menjadi Rp50 juta hingga Rp250 juta.

Rincian ketentuan yang terbit awal tahun lalu, yakni emiten dengan nilai kapitalisasi pasar Rp100 miliar ke bawah mesti membayar Rp50 juta. Sementara itu, perusahaan yang kapitalisasi pasar di atas Rp500 miliar dipukul rata Rp250 juta. Adapun, bagi emiten berkapitalisasi pasar Rp100 miliar–Rp500 miliar, dikenakan biaya pencatatan tahunan Rp500.000 per Rp1 miliar kapitalisasi pasar. Hingga 30 Oktober 2015 terdapat 327 emiten yang kapitalisasi pasarnya di atas Rp500 miliar. Oleh karena itu, biaya pencatatan tahunan yang masuk ke BEI bisa mencapai sekitar Rp81,75 miliar.

PT Express Transindo Utama Tbk. (TAXI)

Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk TAXI pada sembilan bulan 2015 jatuh 89,84 persen menjadi Rp11,07 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp109,04 miliar. Padahal, pendapatan perusahaan taksi itu bertumbuh 12,69 persen dari Rp640,14 miliar menjadi Rp721,4 miliar.

Tergerusnya laba disebabkan oleh melonjaknya beban. Beban langsung tercatat meningkat 34,39 persen menjadi Rp485,48 miliar, sedangkan beban umum dan administrasi naik 20,02 persen menjadi Rp74,28 miliar. Beban bunga juga meroket 53,74 persen menjadi Rp149,28 miliar. GM Corporate Secretary Express Group Merry Anggraini menuturkan kondisi pasar yang lesu menjadi penyebab, ditambah dengan maraknya layanan transportasi berbasis aplikasi mobile.

PT MNC Investama Tbk (BHIT)

BHIT pada sepanjang sembilan bulan pertama 2015 membukukan rugi bersih Rp1,04 triliun, membalikkan laba bersih Rp218,92 miliar pada periode sama tahun lalu. Bottom line emiten investasi Grup MNC itu merosot tajam karena membesarnya rugi kurs mata uang asing bersih. Sejak awal tahun hingga akhir September 2015, BHIT membukukan rugi kurs mata uang asing bersih sebesar Rp2,09 triliun, jauh lebih tinggi dari periode sama tahun lalu sebesar Rp36,7 miliar.

Bottom line juga tertekan oleh naiknya beban keuangan sebesar 28,81 persen serta meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar 15,56 persen. BHIT mendulang pendapatan bersih sebesar Rp9,53 triliun selama sembilan bulan pertama tahun ini atau naik 3,81 persen. Kontribusi terbesar pendapatan sepanjang tahun berjalan ini berasal dari media sebesar Rp7,95 triliun atau 83,4 persen dari total pendapatan bersih.

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA)

MPPA pada sembilan bulan pertama 2015 membukukan laba bersih jatuh 30,59 persen menjadi Rp245,66 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Dalam laporan keuangan yang dirilis Senin (2/11), pendapatan pengelola Hypermart itu juga hanya tumbuh 3,83 persen secara year on year menjadi Rp10,44 triliun. Padahal sebelumnya perseroan mengincar revenue naik 15 persen sepanjang tahun ini.

Pertumbuhan penjualan gerai yang sama rerata menyusut 0,3 persen, dilatarbelakangi oleh kondisi pasar yang lemah, penutupan gerai utama untuk direnovasi, ditutupnya gerai di Mataram, NTB karena kebakaran, serta perubahan format gerai lain menjadi Smartclub. CEO MPPA Noel Trinder menerangkan kondisi ini disebabkan lesunya pasar serta keterlambatan pembukaan gerai baru, yang berakibat pada berkurangnya bulan operasional.

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS)

WINS batal mengantongi dana segar Rp 307,2 miliar dari pasar modal. Tadinya, emiten ini berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (non-HMETD) atau private placement. Namun, emiten pelayaran ini memutar haluan. Padahal, WINS telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk aksi korporasi ini sejak Juni 2014.

Dalam rencana semula, WINS akan menerbitkan 340 juta saham baru atau setara dengan 8,78 persen modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaannya adalah Rp 903 per saham. Dengan batalnya private placement ini, WINS juga membatalkan program management and employee stock option (MESOP) III. Tadinya, WINS akan menerbitkan 19 juta hak opsi untuk membeli setara 0,49 persen saham baru perseroan.

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA)

TBLA memproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan hingga Rp7 — 7,5 triliun tahun depan, setelah pabrik gula perseroan beroperasi. Wakil Presiden Direktur Tunas Baru Lampung (TBLA) Sudarmo Tasmin mengatakan pertumbuhan bisnis gula cenderung memperlihatkan pertumbuhan yang stabil selama ini. Dia menghitung komposisi pendapatan itu disumbangkan dari bisnis sawit sebesar 60 persen, dan dari gula 40 persen.

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (MPMX)

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk MPMX selama sembilan bulan 2015 merosot 15,63 persen menjadi Rp336,43 miliar dari sebelumnya Rp398,76 miliar. Menyusutnya laba bersih sudah terjadi setidaknya sejak 2014. Sementara itu, sepanjang Januari-September 2015, pendapatan perseroan hanya tumbuh tipis 1,47 persen menjadi Rp12,18 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu.

EBITDA perseroan juga menyusut 5,5 persen dari Rp1,02 triliun ke posisi Rp971 miliar. Menurut laporan keuangan yang dirilis kemarin, perseroan mencatatkan kenaikan biaya pokok pendapatan sekitar 1,78 persen dari Rp10,28 triliun menjadi Rp10,46 triliun. Beban usaha juga meningkat 21,78 persen secara year on-year, dari Rp1,05 triliun menjadi Rp1,28 triliun, dan biaya keuangan naik 7,29 persen dari Rp200,78 miliar menjadi Rp215,42 miliar.

PNM BUMN

BUMN calon penerima tambahan modal menyiapkan rencana darurat (contingency plan) menyusul ditundanya pemberian tambahan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp34,32 triliun dalam APBN 2016. Salah satu BUMN calon penerima PMN yang tengah menyiapkan rencana tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). WIKA bakal segera menggelar pertemuan dengan jajaran dewan direksi dan dewan komisaris terkait kondisi tersebut. Namun, keputusan DPR dan pemerintah terkait APBN 2016 itu tidak memengaruhi rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) karena belum disahkan. Seperti diketahui, Wijaya Karya merupakan emiten BUMN yang di usulkan mendapatkan PMN senilai Rp4 triliun untuk sejumlah proyek infrastruktur pada tahun depan.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

BSDE mengeluarkan dana sebesar Rp2,07 triliun untuk pembelian lahan pada tahun ini. Pembelian lahan itu dibiayai oleh perolehan kas dari aktivitas operasional. Sebagian besar penambahan cadangan lahan itu dilakukan di kawasan proyek milik perseroan di BSD City, Serpong.

Pada tahun ini, BSDE mengalokasikan belanja modal sebesar Rp3,5 - 4 triliun, dengan alokasi sekitar Rp1 triliun dimanfaatkan untuk akuisisi lahan di lokasi yang telah mendapatkan izin pengembangan. Jika mengacu pada rencana tersebut, artinya jumlah dana yang dimanfaatkan untuk akuisisi lahan telah melonjak 100 persen dari anggaran awal.