Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait kebijakan pemerintah yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Fraksi Saham

Bursa Efek Indonesia (BEI) berniat mengubah ketentuan fraksi saham yang sudah berlaku sejak awal 2014. BEI sudah mengundang pihak terkait, termasuk perusahaan efek untuk mencari masukan.
Intinya, investor lokal ingin pemberlakuan fraksi harga membuka peluang meraup untung maksimal setiap ada kenaikan harga saham. Di sisi lain, investor asing ingin fraksi harga yang membuat volatilitas harga saham tak terlalu tinggi sehingga pergerakan harga tidak spekulatif.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio menyatakan, akan mempelajari masukan dan menyiapkan tim riset untuk mengkaji mengenai angka fraksi yang mengakomodasi dua kutub investor. Yang jelas 100 persen undangan meminta perubahan. Meski belum bisa memastikan angka fraksi yang diinginkan investor, Tito berambisi menaikkan nilai rata-rata transaksi harian di bursa menjadi Rp15 triliun dalam tiga hingga lima tahun ke depan, dibanding Rp5 - 6 triliun saat ini.

Penyertaan Modal Negara

Seluruh peraturan pemerintah (PP) yang menjadi syarat pencairan penyertaan modal negara (PMN) ditargetkan selesai Agustus 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan minimnya penerbitan PP serta eksekusi pencairan dana PMN berkaitan dengan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, payung hukum tersebut harus disesuaikan dengan business plan masing-masing BUMN.

Bambang menegaskan masih minimnya pencairan PMN dari mayoritas BUMN tidak akan berdampak pada realisasi belanja modal maupun menghambat kinerja pembangunan nasional. Setelah tiga bulan dari keputusan PNM senilai Rp70,37 triliun untuk 39 BUMN, pemerintah baru menerbitkan lima PP.

Defisit Transaksi

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan sepanjang tahun ini menyempit menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto. Nilainya hingga akhir tahun diperkirakan $21 miliar, turun dari $26,23 miliar tahun lalu.
Pelemahan konsumsi dan aktivitas industrial memberi dorongan besar terhadap stabilisasi perekonomian. Pada kuartal II/2015, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) diestimasi hanya 2,5 persen sekaligus melanjutkan periode defisit rendah seperti triwulan pertama 1,8 persen.

Penyerapan Anggaran

Pemerintah menyiapkan tiga beleid baru untuk memayungi percepatan penyerapan anggaran mulai tingkat pusat hingga pemerintah daerah. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sedang menyusun satu rancangan peraturan pemerintah, satu rancangan peraturan presiden, dan satu rancangan instruksi presiden.

Rancangan Perpres memayungi percepatan pembangunan proyek-proyek strategis di pusat dan daerah. Dalam beleid tersebut, Presiden menginstruksikan kepada semua menteri, gubernur, bupati, dan walikota untuk mempercepat pemberian izin. Kalau pemerintah daerah tidak memberi izin, diambil alih pemerintah pusat. Realisasi anggaran modal hingga akhir Juni 2015 baru 39 persen dari pagu atau senilai Rp773,9 triliun.