Bareksa.com - Berikut sejumlah berita kebijakan pemerintah yang dirangkum dari surat kabar nasional:

Target Pertumbuhan 2016

Pemerintah menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi 2016 menjadi 5,5 - 6,0 persen menyusul alotnya proses negosiasi penanganan utang Yunani sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar keuangan global dan membuat perekonomian dunia makin melambat, termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tahun ini dan tahun depan merupakan periode penuh ketidakpastian. Drama penyelesaian utang Yunani menambah ketidakpastian spekulasi kenaikan suku bunga The Fed. Namun, dia menjamin penurunan laju produk domestik bruto (PDB) dari proyeksi awal tidak akan memengaruhi target penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan kesenjangan pendapatan.

Penerbitan Regulasi PMN BUMN

Sekitar tiga bulan setelah keputusan pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp70,37 triliun kepada 39 BUMN dari APBN-P 2015, pemerintah belum menerbitkan sebagian besar peraturan yang dibutuhkan untuk pencairan dana tersebut.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) PMN harus dilakukan mengingat UU No.19/2003 tentang BUMN mengharuskan setiap perubahan penyertaan modal negara, baik berupa penambahan atau pengurangan, termasuk struktur kepemilikan negara atas saham perusahaan, ditetapkan dengan PP dan satu PP untuk satu BUMN yang menerima.

Baru lima PP yang diterbitkan untuk lima BUMN, yaitu Hutama Karya, Waskita Karya Tbk, Adhi Karya Tbk, Geo Dipa Energi dan Perum Damri. Sisa 34 PP harus diterbitkan lagi.

Dana Sawit

Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit berani menargetkan penghimpunan pungutan pada tahun ini mencapai Rp8 triliun, meskipun peraturan menteri keuangan mengenai jumlah item ekspor dan besaran tarif yang terkena pungutan belum dilansir.

Berdasarkan basis data ekspor 2014, seperti ekspor minyak sawit mentah (CPO) 9,92 juta ton dan produk turunan 13,65 juta ton, serta rentang tarif antara $20 - 50 per ton, potensi dana yang bisa dihimpun selama setahun sedikitnya Rp14 triliun. Pemungutan ini akan dimulai per 1 Juli 2015 setelah administrasi organisasi dan jajaran direksi lengkap serta peraturan tarif diterbitkan.

Pasar Modal Global

Otoritas pasar modal sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, tengah menyusun roadmap guna meningkatkan kinerja masing-masing negara tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida baru saja menghadiri acara Konferensi Tahunan International Organization of Securities Commission (IOSCO) di London, Inggris pekan lalu.

Menurut dia, ada sejumlah agenda penting dalam roadmap termasuk peningkatan good governance dan kerja sama antar negara berkembang. Selain itu, dibahas juga tentang persiapan negara regional menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA).