Bareksa.com - Produsen batu bara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyelesaikan restrukturisasi kerja sama pengelolaan pertambangan Banko Tengah melalui anak usahanya PT Bukit Asam Banko. Restrukturisasi usaha patungan dengan Grup Rajawali itu mencakup pengalihan sebagian wilayah operasi seluas 5.400 hektare.

Berdasarkan keterbukaan informasi, PTBA bersama dengan partnernya yaitu PT Rajawali Asia Resources telah meneken Addendum Perjanjian Penjualan Saham dengan Hak Membeli Kembali pada 6 April 2015. Sebagai informasi, PTBA memegang kepemilikan 65 persen dalam usaha patungan tersebut dan sisanya 35 persen dipegang Rajawali Asia.

Dalam perjanjian yang baru tersebut, Rajawali Asia akan menjual 3.368 saham Bukit Asam Banko kepada PTBA dengan harga total Rp842 juta sesuai dengan nilai nominal penyertaan saham. Adapun hak untuk membeli kembali saham tersebut senilai $49 juta (Rp630 miliar) dan dapat dilakukan setelah pengalihan izin usaha pertambangan dari PTBA kepada anak usahanya tersebut. Harga pembelian kembali tersebut ditentukan oleh Deloitte sebagai penilai independen yang ditunjuk kedua belah pihak.

Pembelian kembali saham Bukit Asam Banko oleh Rajawali Asia dari PTBA akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kelender terhitung sejak terjadinya financial closing, yaitu kepastian penyaluran dana untuk proyek jalur kereta api Bukit Asam Transpacific Railway (BATR). BATR adalah proyek yang sahamnya dipegang PTBA (10 persen), Rajawali (80 persen) dan sisanya China Railway Group.

Sementara itu, apabila financial closing tidak tercapai dalam jangka waktu ditetapkan, PTBA memiliki hak untuk membeli dan Rajawali Asia wajib menjual satu lembar saham sisa yang ada di Bukit Asam Banko senilai Rp250.000 sehingga PTBA memegang 100 persen saham Bukit Asam Banko. (Baca Juga: Anak Usaha PTBA Teken Pinjaman $1,2 Miliar Dari China Untuk PLTU Banko)

Komposisi Kepemilikan Saham di PTBAB

Sumber: PTBA

Seperti diberitakan sebelumnya, latar belakang restrukturisasi ini adalah aturan pemerintah UU nomor 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang sempat membuat proyek mangkrak dua tahun. Aturan itu menyatakan hanya pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang berhak melakukan kegiatan usaha penambangan. Akhirnya, pemindahan IUP dari PTBA ke Bukit Asam Banko pun direstui dengan PP No.32.