Berita Hari Ini: Suku Bunga LPS Turun, Grab Minat Investasi Daur Ulang HP

Pemerintah akan prioritaskan penerima insentif dalam Omnibus Law; Virus Corona berdampak pada ekonomi
Bareksa • 27 Jan 2020
cover

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah (tengah) didampingi Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan (kanan) dan Direktur Eksekutif Riset, Surveilans, dan Pemeriksaan LPS Didik Madiyono (kiri) berbincang sebelum menyampaikan review suku bunga penjaminan LPS di Jakarta, Rabu (31/7/2019). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww)

Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait ekonomi, pasar modal dan investasi yang disarikan dari media dan keterbukaan informasi, Senin 27, Januari 2020.

Suku Bunga LPS

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) Jumat 24 Januari 2020, menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan di BPR sebesar 25 bps menjadi 6 persen dan 8,50 persen.

Sementara itu, LPS juga mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk valuta asing di Bank Umum tetap 1,75 persen berlaku sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

Investasi Grab

Menteri Perindustrian (Memperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa Grab telah menyampaikan minatnya untuk investasi remanufacture mobile phone atau daur ulang ponsel usang. Hal ini merupakan hasil pertemuan Menperin Agus dengan pihak Grab pada rangkaian agenda menghadiri World Economic Forum (WEF) 2020 di Davos, Swiss.

“Saya juga sudah berbicara dengan pihak Grab. Mereka ada niat melakukan investasi remanufacturing dari mobile phone yang sudah relatif tua atau sudah rusak, yang nantinya menjadi mobile phone baru,” ujarnya dikutip beritasatu.com, Minggu (26/1/2020).

Agus berharap, investasi Grab dapat mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia dalam kesiapan memasuki perkembangan industri 4.0. Sebab, di era tersebut, salah satunya yang dibutuhkan adalah penggunaan teknologi komunikasi digital seperti ponsel.

Prioritas Omnibus Law

Daftar prioritas yang tengah digarap pemerintah dalam draf omnibus law 'Cipta Lapangan Kerja' akan mengutamakan sektor-sektor yang mendapatkan insentif fiskal. Sementara teknisnya akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Mengutip bisnis.com, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan penentuan bidang usaha yang masuk dalam daftar prioritas masih mengacu pada sektor yang telah mendapat insentif fiskal seperti tax holiday.

Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan daftar tersebut juga akan mencantumkan bidang-bidang usaha yang mendapat fasilitas selain insentif fiskal. Hal tersebut mencakup percepatan izin usaha, pengadaan lahan, dan lainnya.

Dampak Virus Corona

Pemberlakuan travel warning ke China dan sejumlah negara yang terdampak wabah virus Corona dapat berimbas pada kinerja sektor pariwisata Tanah Air, meski Indonesia belum melarang masuknya turis dari China.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai  dampak jangka pendek penyebaran virus Corona terhadap perekonomian Indonesia adalah berkurangnya jumlah wisatawan mancanegara. Hal ini juga disebabkan oleh sejumlah anjuran travel warning dari berbagai negara.

Di sisi lain, tidak adanya obat penawar serta vaksin untuk penanganan virus ini membuat situasi kian tidak menentu.  Sementara itu, kunjungan wisatawan asal China selalu mendominasi data kunjungan wisatawan asing ke Indonesia

"Tahun 2018, wisatawan asal China ke Indonesia sebanyak 2,14 juta jiwa, terbanyak kedua setelah Malaysia yang sebanyak 2,5 juta jiwa," kata Tauhid seperti dikutip Bisnis, Minggu (27/1/2020).

Indonesia sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan travel warning dengan alasan belum ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan World Health Organisation atau WHO. Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melarang maskapai lokal untuk menerbangi rute Wuhan.