Bareksa.com - Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan perombakan Kabinet Kerja Jilid II pada Rabu 27 Juli 2016, dengan membawa masuk 9 nama baru dan merotasi 4 nama lama. Salah satu nama baru adalah Arcandra Tahar, yang menggantikan Sudirman Said untuk menduduki kursi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Sudah banyak yang dikerjakan oleh pejabat lama, tetapi masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan.

Dilantik bersama Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014, Sudirman Said langsung menggebrak dengan pembentukan Tim Reformasi Tata Niaga Migas Indonesia, alias Tim Anti-Mafia Migas. Tim yang bertujuan mengubah struktur pengelolaan minyak dan gas nasional ini dikepalai oleh Faisal Basri sejak dibentuk 17 November 2014. Setelah 1 tahun beroperasi, Tim ini memberikan rekomendasi yang menghasilkan pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), sebagai badan yang membuat tata niaga minyak menjadi tidak efektif. (Baca juga Faisal Basri: "Keterlibatan Riza Chalid di Impor Minyak Bermula dari Purnomo")

Setelah pembubaran itu, pemerintah dan Pertamina memastikan melikuidasi Petral dan mengambil alih tanggung jawab pengadaan bahan bakar minyak (BBM) secara langsung melalui integrated supply chain (ISC). Dengan demikian rantai distribusi lebih pendek sehingga harga BBM dapat lebih efisien. Sejak mengambil alih peran Petral dalam pengadaan BBM, Pertamina sedikitnya sudah berhemat tidak kurang dari $22 juta dalam tiga bulan.

Selain itu, Kementerian ESDM juga ikut dalam upaya penghematan anggaran negara dengan memangkas subsidi BBM jenis RON 88 atau bermerek Premium yang dijual oleh Pertamina. Harga BBM pun ditinjau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan harga minyak dunia. Pemangkasan subsidi ini berlaku sejak 1 Januari 2015.

Grafik: Perbandingan Nilai Subsidi BBM dalam APBN-P 2014-2016

Sumber: Kementerian Keuangan

Di samping keberhasilan tersebut, masih banyak tugas yang menanti dibereskan oleh Kementerian ESDM. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang baru.

Salah satu program yang paling penting dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 MW, yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian ESDM. Sejauh ini, sudah tercatat ada perjanjian jual beli listrik (PPA) setara 17.000 MW dan financial closing 4.000 MW.

Namun, per April 2016 kapasitas pembangkit listrik yang sudah dibangun hanya 223 MW, atau sekitar 0,6 persen dari total target. Dari angka tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sudah membangun 220 MW dan 3 MW sisanya adalah miliki swasta (independent power plant, IPP).

Selain itu, implementasi dari pemangkasan harga gas untuk industri tertentu juga masih belum selesai, meski Peraturan Menteri ESDM No. 16/2016 sudah terbit. Ketentuan ini mengatur lebih rinci tentang penetapan harga gas untuk tujuh industri prioritas. Para pelaku industri pada umumnya masih belum akan menikmati secara langsung penurunan harga gas, pasca terbitnya Permen ESDM tersebut karena memerlukan sejumlah proses dan persyaratan lanjutan.

Di bidang mineral dan batu bara, proyek smelter untuk nilai tambah produk mineral juga belum berjalan. Apalagi terkait dengan yang dibuat oleh Freeport dan Newmont, sebagai perusahaan asing pengekspor terbesar mineral dari Indonesia. Sementara itu, batas akhir ekspor konsentrat adalah 2017.

Sementara itu, terkait proyek energi baru dan terbarukan, saat ini masih banyak yang perli dilakukan. Proyek-proyek EBT menghadapi kendala soal tarif, padahal bauran energi ditargetkan mencapai 25 persen dari EBT pada 2025.