MARKET FLASH: TLKM Cari Pinjaman Rp15 Triliun; ANTM Minat Lahan Bekas INCO

Bareksa.com - Berikut sejumlah berita terkait korporasi dan pasar modal yang dirangkum dari surat kabar nasional:

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)

PTBA berharap dapat segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Banko Tengah berkapasitas 2 x 620 megawatt (MW) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Saat ini PTBA masih menunggu letter of intent (LoI) untuk engineering transmisi pembangkit Sumatera–Jawa. PLTU yang juga disebut sebagai Sumsel 8 ini akan memanfaatkan batu bara di lokasi tambang batu bara milik PTBA di Muara Enim.

Untuk merealisasikan proyek senilai US$ 1,6 miliar ini, PTBA sudah membebaskan lahan seluas 103 hektare. PTBA menyiapkan belanja modal Rp 3,5 triliun tahun ini. Namun, jika LoI bisa didapat pada 2016, belanja modal PTBA bisa lebih besar atau bisa di sekitar Rp 5 triliun. Emiten batu bara pelat merah ini akan menutup kebutuhan dana belanja modal dari kas internal.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)

BBRI disebut-sebut menawarkan 40 persen saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) kepada sejumlah investor asing, termasuk miliarder asal Hong Kong, Richard Li yang membawahi bendera FWD Group. Selain itu, sejumlah nama calon investor lain bermunculan, seperti Hanwha Life Insurance Co dari Korea Selatan, dan BNP Paribas Cardif. BRI saat ini memegang 91 persen saham Bringin Life.

Sumber Bloomberg yang tidak disebutkan identitasnya menjelaskan, manajemen BRI menyatakan kepada para calon investor bahwa rencana penjualan 40 persen saham Bringin Life kepada mitra strategis kemungkinan ditunda. Namun, Sekretaris Perusahaan BRI Hari Sinaga mengatakan perseroan ingin mengoptimalkan kinerja Bringin Life sehingga BRI belum berfikir melepas sahamnya kepada investor lain.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

TLKM akan menggalang dana dari pinjaman perbankan dan penerbitan obligasi pada 2016 senilai total Rp10- 15 trilun. Saat ini, emiten jasa telekomunikasi itu tengah menjajaki pinjaman perbankan senilai Rp5 - 10 triliun untuk mendanai modal kerja pada 2016. Heri Sunaryadi, Direktur Keuangan TLKM mengatakan pinjaman sebesar itu berasal dari tiga perbankan badan usaha milik negara (BUMN).

Modal kerja tahun ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti pemeliharanan jaringan dan pembelian kartu SIM baru. Selain dari pinjaman perbankan, TLKM berencana menerbitkan sisa penawaran berkelanjutan obligasi senilai Rp5 triliun pada Mei atau Juni 2016.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

ANTM berminat mengelola lahan tambang hasil divestasi dari PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang dikembalikan kepada negara berupa sembilan blok dengan total luas 72.074 hektare. Pemerintah berencana melelang hanya 30.309 dari jumlah tersebut. ANTM masih menunggu kepastian dari Menteri ESDM.

Pengembalian lahan INCO merupakan hasil dari negosiasi Kontrak Karya yang membatasi jumlah wilayah yang dimiliki pemodal asing. Dalam amendemen tersebut, INCO sepakat mengurangi wilayahnya dari 190.510 ha menjadi 118.435 ha. Namun, rencananya hanya 30.309,48 ha yang akan ditetapkan statusnya menjadi delapan WIUPK untuk dikelola kembali. Sementara sisanya masih berstatus wilayah pencadangan negara (WPN).

PT Dyandra Media International Tbk (DYAN)

DYAN menargetkan pendapatan Rp 1,7 triliun sepanjang tahun ini. Target tersebut termasuk agresif dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 1,01 triliun. Dyandra Media, yang berada di bawah kelompok Kompas Gramedia, bergerak di lini bisnis event organizer (EO) alias penyelenggara acara.

Target Dyandra Media, bisnis EO bisa berkontribusi Rp703,49 miliar pada tahun ini, setara dengan porsi 41,38 persen target pendapatan. Dyandra Media akan mengejar target lewat bidang bisnis EO anyar, yakni pameran kuliner dan e-commerce. Bisnis itu dilakoni lewat anak perusahaan bernama PT Dyandra Promosindo.

Batas Bebas PPN Rusun

Pemerintah secara resmi menaikkan batasan threshold harga jual hunian rumah susun sederhana yang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) dari Rp144 juta menjadi Rp250 juta. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 269/ PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik.

Selain menaikkan threshold harga jual, pemerintah juga menaikkan batasan penghasilan wajib pajak (WP) yang boleh mendapatkan fasilitas pembebasan PPN itu. Batasan penghasilan tersebut senilai Rp7 juta per bulan dari Rp4,5 juta. Luas hunian masih sama dengan ketentuan sebelumnya, yakni paling sedikit 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2. Hunian tersebut juga harus unit pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang rumah susun.