Jokowi Rombak Kabinet Setelah Lebaran; Siapa Target Empuk? (Update2)

Sejak awal dilantik sebagai presiden, Jokowi sudah menetapkan bahwa evaluasi menteri-menterinya akan dilakukan setelah enam bulan pertama mereka ditunjuk, mengingat mandat lima tahun sebagai presiden bukan waktu yang panjang -- perbaikan-perbaikan harus dilakukan seawal mungkin, termasuk mengganti menteri-menteri yang ternyata sangat lemah capaian dan prestasinya.

Lebaran tahun ini diperkirakan jatuh pada minggu ketiga bulan Juli.

"Dalam suatu kesempatan pembahasan menyangkut reshuffle kabinet, terlontar ucapan Jokowi: 'Biarlah mereka merasakan Lebaran di Widya Chandra dan Denpasar Raya dulu'," ujar sumber Bareksa di lingkungan Istana, mengacu pada dua nama jalan di kawasan elit di Jakarta Selatan, tempat dimana rumah dinas para menteri berada.

Sekretaris Negara Pratikno tidak mengangkat telepon genggamnya saat dihubungi untuk dikonfirmasi. Pesan melalui SMS yang dikirimkan belum dijawab. Informasi mengenai perombakan kabinet ini hanya berasal dari satu sumber di kalangan Istana dan belum terkonfirmasi kebenarannya.

Namun demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti dilaporkan Bloomberg hari ini, menegaskan bahwa perombakan kabinet memang akan dilakukan. Ini karena untuk meningkatkan kinerja diperlukan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya. JK tidak bersedia menjelaskan kapan perombakan kabinet itu persisnya akan dilakukan.

Tanggal 19 April lalu adalah tepat bulan ke-6 umur pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Lembaga-lembaga survei sejak dua minggu lalu mulai ramai memberitakan hasil temuan mereka -- bahwa rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan sekarang ini menurun.

Bidang ekonomi dan hukum menjadi sektor yang paling lemah di mata masyarakat. Berlanjutnya perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap menunjukkan lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sementara itu harga-harga kebutuhan pokok cenderung naik, yang selain memang disebabkan pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar AS, masalah tidak lancarnya pasokan yang menjadi tugas pemerintah menjadi salah satu sebab utamanya juga.

Pada bulan Maret lalu, Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US$1,13 miliar, tetapi ini disebabkan karena impor bahan baku dan barang modal yang menurun, bukan disebabkan ekspor yang meningkat.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelemahan perekonomian.

Daya beli masyarakat juga menurun, ditandai dengan penjualan semen di kuartal pertama tahun ini yang anjlok 2,6 persen dibanding kuartal yang sama tahun lalu.

Penjualan mobil PT Astra International Tbk (ASII) pada kuartal I-2015 turun 9,3 persen dibanding kuartal yang sama di 2014. Astra menguasai sekitar setengah pangsa pasar mobil di dalam negeri.

"Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi dan Menteri Hukum dan HAM adalah empat posisi krusial yang seandainya diganti oleh orang dengan profil yang lebih bagus, maka ada peluang market akan menanggapi positif," ujar pengamat pasar modal Robertus Danny. "Pada kuartal pertama ekonomi kita melambat. Terlepas dari alasan faktor luar negeri, ada hal yang belum diurus dengan benar di dalam negeri. Saya percaya seharusnya pertumbuhan ekonomi kita tidak selambat ini."

"Menteri-menteri dan pejabat tinggi yang terkait dengan pengendalian harga-harga bahan pokok dan penciptaan daya beli masyarakat akan menjadi salah satu fokus utama evaluasi. Presiden menaruh perhatian yang tinggi soal ini," ujar pejabat tinggi yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

Ada satu menteri yang sempat ramai diberitakan media termasuk yang mungkin menjadi sasaran perombakan kabinet, kemungkinan besar akan survive, karena alasan 'strategis' tertentu dan karena kemampuannya berkomunikasi dengan sebagian elit-elit di PDI-P, tambah sumber ini.