Bareksa.com - Pemerintah pusat dan Daerah DKI Jakarta saat ini sedang merampungkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) baru pekerjaan proyek pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Biaya pembangunan pun dikaji dan kemungkinan membengkak dari rencana Rp12 triliun akibat properti yang sudah dibangun sekitar tanggul.

Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Mudjiadi, di Jakarta, Jumat 13 Februari 2014 mengatakan proyek tahap A ini adalah memperkuat tanggul utama. Namun, selama ini pemerintah tidak mempunyai Amdal dan Detail Engineering Design (DED) mengenai pembangunan tanggul A dalam proyek yang biasa disebut Giant Sea Wall ini.

"Pekerjaan ini wajib dilakukan sebelum membangun tanggul B dan C," katanya.

Gambar Tanggul Giant Sea Wall

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Namun, menurutnya program ini harus mendapatkan penyesuaian karena ketika dilakukan penyesuaian data banyak garis pantai yang sudah berubah. Menurut Mudjiadi tanggul yang tadinya akan dibangun lurus kini harus berkelok-kelok karena ada properti di sekitar area tanggul.

Dalam rencana sebelumnya, pembangunan tanggul akan mencapai 32 kilometer tetapi kini bertambah 53 persen menjadi 54 kilometer. Selain itu, ketinggian tanggul pun akan berubah dari posisi saat ini setinggi 1-2 meter menjadi 3-4 meter.

"Kalau tidak kuat maka jebolnya tanggul ini akan sangat berbahaya dan efeknya akan lebih besar daripada jebolnya tanggul Letuharhari," katanya.

Pemerintah, menurut Mudjiadi, hanya menganggarkan Rp107 miliar untuk pembangunan tanggul pada tahun ini. Nilai yang dianggarkan tersebut hanya mampu membangun tanggul sepanjang 600 meter.

Kaji Ulang Biaya

Pemerintah juga akan mengkaji ulang biaya dan juga pembagian pembangunan tanggul raksasa tersebut. Pada awalnya pemerintah akan membangun sepanjang delapan kilometer dimana empat kilometer akan dibangun oleh pemerintah pusat alias Kemenpupera sedangkan empat lainnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sisa pengerjaan sepanjang 24 kilometer sendiri akan dibagi ke 17 pengembang yang mendapatkan jatah reklamasi di Utara Jakarta tersebut.

Pemerintah terakhir kali melakukan rapat gabungan ketika jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih dipegang oleh Chairul Tanjung. Setelah itu belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai megaproyek ini.

Tadinya pengerjaan untuk tanggul A ini ditargetkan akan rampung dalam empat tahun dan selesai pada akhir tahun 2017. Dengan adanya penyesuaian ini pemerintah masih belum bisa memastikan kapan tanggul pelindung tersebut akan berdiri.

"Sekarang dengan kebijakan 54 kilometer ini perlu ada studi lebih lanjut lagi dan melihat persepektif lainnya. Namun tahap ini harus segera dilaksanakan," katanya.

Jika sebelumnya pembangunan tanggul sepanjang 34 kilometer dengan tinggi 1-2 meter menghabiskan dana Rp12 triliun, untuk pembangunan kali ini Mudjiono mengaku harus melakukan penghitungan ulang.

AMDAL untuk pembangunan tanggul A ini menurutnya akan rampung pada pertengahan tahun ini. Ia berharap setelah AMDAL ini selesai pihaknya bisa langsung melakukan diskusi dengan pemerintah untuk memutuskan pembagian pembangunan.

Walaupun demikian, ia menjamin perubahan ini tidak akan mengganggu proyek reklamasi oleh 17 pengembang properti di teluk Jakarta tersebut. Pasalnya ini merupakan proyek yang berbeda dan tidak akan mengganggu pengerjaan proyek.

"AMDAL dan proyek yang kita lakukan berbeda dengan proyek reklamasi yang AMDAL nya masuk proyek NCICD secara keseluruhan. Amdal yang kita lakukan lebih spesifik ke tanggul A yang belum dibahas secara detail di AMDAL NCICD," katanya. (hm)