Lin Che Wei: Berbahaya, Janji Prabowo Jadikan Utang Luar Negeri 0% di 2019

Bareksa.com - Analis senior dan Direktur Utama Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI) Lin Che Wei menyoroti program-program ekonomi yang dijanjikan Prabowo-Hatta jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan 9 Juli mendatang. Menurut analisis Che Wei, ada banyak program yang sejatinya bakal sulit direalisir dan bisa mengancam stabilitas perekonomian nasional. Salah satunya adalah target Prabowo-Hatta untuk mengurangi pinjaman luar negeri baru, baik multilateral maupun bilateral, menjadi 0 persen di tahun 2019. Maksudnya adalah tidak ada hutang baru yang berasal dari luar negeri pada tahun 2009. "Janji itu sangat berbahaya," kata Che Wei di sebuah diskusi dengan wartawan dan analis, Selasa, 3 Juni 2014.

Kenapa? Mari kita tengok data-data berikut.

Menurut data Kementerian Keuangan RI, hingga April 2014, total utang pemerintah pusat adalah sebesar Rp2.420 triliun -- pinjaman bilateral Rp672 triliun pinjaman melalui SBN (Surat Berharga Negara) sekitar Rp1.748 triliun. Jika diperinci lagi, pinjaman bilateral luar negeri mencapai Rp673 triliun. Adapun dari data SBN yang diperdagangkan, kepemilikan asing hingga akhir April 2014 mencapai Rp377 triliun. Berdasarkan data pinjaman bilateral luar negeri dan kepemilikan asing di SBN yang diperdagangkan, maka total pinjaman asing telah mencapai Rp1.049 triliun per akhir April 2014. Jika mengasumsikan tidak ada yang baru hingga 2019, maka dalam periode tahun 2014-2019, total pinjaman asing kurang lebih sebesar nilai tersebut. Selama ini pembayaran hutang dilakukan melalui refinancing dari hutang baru. Jadi kalau tidak ada hutang baru, maka pembayaran hutang setelah tahun 2019 secara logis akan menggerus anggaran di tahun berjalan.

Grafik: Posisi Utang Pemerintah per 30 April 2014 (Rp triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan – Republik Indonesia, diolah Bareksa.com

Jika dilihat di grafik Bareksa.com di bawah tentang data SBN, dalam lima tahun terakhir nilai kepemilikan asing setiap tahunnya bertambah. Walaupun saat ini pemerintah mengurangi utang luar negeri dari pinjaman bilateral, namun investor asing masih juga dapat melakukan pembelian SBN. Pertanyaannya, bagaimana cara pemerintahan Prabowo-Hatta akan melarang investor asing untuk membeli SBN ini?

Grafik: Arus Dana Asing

Sumber : Bareksa.com

Sementara itu, jika kita melihat tabel APBN di bawah, meskipun tingkat pertumbuhan Pendapatan Negara dan Hibah tergolong stabil, tetapi Belanja Negara tumbuh lebih tinggi karena mengejar target pertumbuhan ekonomi. Di APBN 2014, pemerintah telah menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp185,1 triliun.

Alhasil, jika pemerintahan Prabowo kelak -- andaikata ia terpilih -- ingin melunasi semua hutang luar negeri pada tahun 2019, ditambah lagi pemerintah harus mencari sumber pembiayaan untuk menambal defisit anggaran negara setiap tahunnya, Che Wei melihat cashflow pemerintah terancam jadi negatif. Dia mengingatkan bahwa melunasi hutang luar negeri memerlukan tahapan jangka panjang, dan jika dipaksakan dalam jangka pendek akan menimbulkan krisis likuiditas.

Tabel APBN 2009-2014

Sumber: Kementerian Keuangan – Republik Indonesia, diolah Bareksa.com

Dilihat dari profil utang per 30 April 2014, pemerintah sudah menjadwalkan pembayaran utang hingga tahun 2055. Sehingga, dapatlah dibayangkan dampak kejutnya jika pokok hutang yang semula bisa dibayar secara bertahap pada kurun 2020-2055 harus dipaksakan dibayar sekaligus pada 2014-2019. "Ini sangat berbahaya bagi anggaran kita," Che Wei mengingatkan.

Diagram Profil Jatuh Tempo Utang per 30 April 2014

Sumber: Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Che Wei menekankan saat ini ada salah kaprah bahwa utang negara cenderung dilihat sebagai hal yang negatif. Padahal, jika dikelola dengan baik, sehat dan pruden, utang bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan. "Sama saja seperti di perusahaan. Yang bilang utang itu selalu negatif adalah orang yang tidak mengerti public finance," kata Che Wei yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Danareksa.

Menurut dia, negara boleh dan absah saja berhutang sepanjang pendapatan yang diperoleh, melebihi bunga yang dibebankan. Yang harus ditekankan adalah persoalan pemanfaatannya pada sektor-sektor produktif, bukan soal hutangnya itu sendiri,

Tabel Rasio Utang terhadap PDB Indonesia dan Beberapa Negara Lain

Sumber: Kementrian Keuangan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan di atas, tentang perbandingan rasio utang terhadap PDB antar berbagai negara, Indonesia saat ini termasuk ke dalam kategori negara yang rasio utangnya masih dalam level managable. Juga terlihat, betapa di negara-negara maju, rasio utang mereka terhadap PDB jauh lebih besar, karena dimanfaatkan untuk membiayai defisit anggaran yang dimanfaatkan untuk mendorong sektor-sektor yang produktif buat roda perekonomian mereka. (NP, KD)