Fintech Bisa Penuhi Kebutuhan Kredit Rp988 Triliun

Bareksa.com - Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) dipercaya bisa menjangkau masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan dan dapat menutup kebutuhan pembiayaan di Indonesia yang selama ini masih belum terpenuhi. Bahkan, industri yang baru berkembang akhir-akhir ini disinyalir bisa mengisi 60 persen permintaan kredit masyarakat yang belum terpenuhi.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tuahta Aloysius Saragih, mengatakan di Indonesia ada kesenjangan keuangan (financial gap) yang cukup tinggi. Pasalnya, hanya sedikit masyarakat yang bisa dijangkau oleh pinjaman perbankan.

"Ada riset yang mengatakan bahwa ada gap yang belum bisa dibiayai oleh perbankan nilainya mencapai Rp988 triliun," katanya dalam acara Empowering Financial inclusion Through Financial technology di Jakarta, Senin 19 September 2016.

Berdasarkan data OJK saat ini total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp1.649 triliun, sedangkan kapasitas pembiayaan yang dimiliki oleh industri jasa keuangan tradisional hanya Rp660 triliun, atau sekitar 40 persen saja dari kebutuhan. Padahal, segmen usaha kecil dan menengah (UKM) nasional yang belum terjamah bank berpotensi menjadi nasabah industri keuangan di Indonesia. (Baca juga: UKM Sasaran Potensial Bisnis Fintech)

Bahkan, lanjutnya, bank milik pemerintah dengan jaringan terbesar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) saja belum tentu bisa memberikan pinjaman ke daerah yang belum ada kantor cabang atau perwakilannya. Tidak hanya itu, sekitar 60 persen masyarakat Indonesia masih belum mengenal layanan perbankan.

Maka dari itu, ia mengungkapkan meningkatkan inklusi keuangan dengan menggunakan fintech merupakan cara paling mudah dan cepat. Apalagi untuk daerah-daerah seperti Indonesia yang pulau-pulaunya terpisah-pisah. Pasalnya, jangkauan fintech akan jauh lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.

Bisnis finctech di Indonesia saat ini menurutnya masih bayi tetapi kedepannya akan tumbuh dengan cepat. Presiden Joko Widodo juga telah menyebutkan potensi besar yang dimiliki oleh industri fintech ini.

Walaupun demikian, OJK juga menilai sisi keamanan transaksi keuangan harus dijaga agar masyarakat merasa aman. Untuk itu ia mengatakan OJK akan segera mengeluarkan peraturan untuk mengatur fintech.

"Aturan ini tidak akan terlalu ketat tetapi tidak juga terlalu longgar. Hal ini agar perkembangan Fintech bisa semakin pesat sekaligus menjaga keamanan konsumen," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Eksekutif Senior Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK, Hendrikus Passagi, mengungkapkan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat saat ini adalah seberapa cepat uang tersebut sampai kepada mereka. Hal ini yang tidak didapatkan oleh masyarakat dari perbankan konvensional, tetapi bisa disediakan oleh fintech.

"Kalau mereka mendapatkan uang pada hari ini dan mereka langsung belanjakan untuk modal usaha dan jual kembali hari itu mereka sudah dapat untung tanpa menggunakan modal," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Amar Bank dan pendiri Tunaiku.com, Vishal Tulsian, mengatakan saat ini sebagian masyarakat sudah terbiasa dengan keberadaan fintech. Bahkan, dia percaya bahwa keberadaan fintech bisa mengubah model bisnis perbankan di Indonesia.

Selain itu masyarakat semakin senang karena proses peminjamannya tidak sulit dan juga tanpa perlu menggunakan agunan. Tunaiku, yang sudah berdiri sejak 2014, memberikan pinjaman batas minimum kredit dari Rp2 juta hingga Rp10 juta. Peminjam akan dikenakan bunga sebesar 3 persen setiap bulannya dan tidak dimintakan agunan. (hm)