Bareksa.com – Pemerintah menawarkan pendanaan proyek jalan tol Tran Sumatera kepada Japan International Cooporation Agency. Tawaran tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan Presiden JICA, Shinichi Kitaoka, di Istana Merdeka, hari ini Rabu, 26 Juli 2017.

Dalam pertemuan itu, Jokowi yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, membahas soal proyek-proyek yang dapat didanai JICA, juga evaluasi terhadap proyek yang melibatkan JICA. Jokowi menawarkan agar JICA dapat terlibat dapat proyek jalan tol Trans Sumatera, mengingat panjangnya jalan tol tersebut. Jalan tol Trans Sumatera diperkirakan sepanjang lebih dari 2.000 kilometer dan menelan dana hingga Rp 360 triliun.

Jokowi menilai Indonesia tidak bisa mengandalkan hanya satu sumber dana dalam membangun proyek jalan tol Trans Sumatera. Selain mendapat alokasi dan dari APBN, proyek tersebut juga memperoleh dana pengadaan tanah dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). "APBN sudah, penyediaan tanah menggunakan LMAN sudah, BUMN dan privat. Kalau dia [JICA] berniat membiayai tol Sumatra, pelaksanaan bisa dipercepat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai bertemu pimpinan JICA di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Juli 2017.

Menurut Sri Mulyani, JICA akan mempelajari tawaran itu. Bila JICA bersedia terlibat dalam mega proyek tersebut, Indonesia harus mengikuti sejumlah syarat dari JICA. "Di kebijakannya JICA butuh penjaminan. Saya bilang ke tim ada syarat dan kebijakan yang baik sehingga sumber pendanaan baik. Namun, tetap hati-hati," kata Sri Mulyani.

JICA memiliki kebijakan dalam mengucurkan pinjaman. Pertama, tight loan, bunga yang dibebankan sebesar 0,1 persen sampai 0,25 persen, bertenor panjang, dan menggunakan kontraktor yang ditunjuk Jepang. Kedua, untight loan, bunga relatif lebih tinggi daripada tight loan, yakni sekitar 0,6 persen hingga 1,2 persen, dan menggunakan kontraktor siapapun.

"Setiap proyek yang penting punya pengembalian dan tingkat ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Selain soal tawaran proyek jalan tol Trans Sumatera, Presiden Jokowi dan Presiden JICA Shinichi Kitaoka membahas proyek pembangunan moda transportasi berbasis rel (mass rapid transit/ MRT) East–West. Namun, pembahasan tidak mengarah ke soal anggaran.

Sepakat Biayai Proyek Prioritas

Dari pembicaraan keduanya, JICA sepakat akan membiayai beberapa proyek prioritas dan proyek yang penting dalam mengurangi kesenjangan. "Presiden minta tidak hanya fokus di Jawa, Jakarta, tapi di pulau lain terutama di timur Indonesia," ucap Sri Mulyani.

JICA diminta untuk melibatkan diri dalam proyek air bersih dan irigasi karena Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan pengolahan. "Kami juga setuju pada proyek lain untuk mendukung kesejahteraan rakyat di wilayah lokal termasuk Sulawesi. Juga pentingnya keamanan maritim dan pentingnya mempercepat setiap proyek," tutur Kitaoka.

Kitaoka telah mengunjungi proyek Pelabuhan Patimban di Jawa Barat dan MRT di Jakarta. Penilaiannya, proses dua proyek itu cukup baik dan cukup cepat. Selain MRT dan Patimban, JICA juga berencana terlibat dalam proyek kereta cepat jalur utara Jawa.

"Kami dalam hal ini akan terus melakukan kerjasama dengan JICA dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia, terutama untuk mempercepat ketertinggalan daerah-daerah terutama di wilayah timur Indonesia," kata Sri Mulyani. (K10)