Tunggu Holding Bank BUMN, BTN Tunda Pembentukan Anak Usaha

Bareksa.com - Menyusul terbentuknya perusahaan induk perbankan, sejumlah bank milik negara berencana membentuk anak usaha baru. Pembentukan anak usaha tersebut ada yang ditunda hingga holding terbentuk, meski ada pula yang tetap dilanjutkan.

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iman Nugroho Soeko mengungkapkan, tahun ini, pihaknya berencana membentuk empat anak usaha baru. Salah satu usaha yang akan dibentuk adalah aset manajemen, yang dilakukan melalui akuisisi terhadap Danareksa Investment Management (DIM). Selain itu, target pembentukan lainnya termasuk perusahaan pembiayaan atau multifinance, asuransi umum, dan asuransi kerugian.

Iman menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp700 miliar untuk proses pembentukan anak usaha. Namun demikian, proses pembentukan anak usaha tersebut tertunda karena menunggu terbentuknya holding perbankan, yang bergantung pada pemegang saham yakni pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Arahan dari pemegang saham dwiwarna memang harus menunggu sampai terbentuknya holding perbankan agar tidak mengganggu proses pembentukan holding tersebut," jelasnya belum lama ini.

Hal yang menyebabkan tertundanya proses akuisisi adalah pengaruh terhadap nilai dari BTN. Pasalnya, apabila DIM diakuisisi sebum pembentukan holding bisa mempengaruhi value BTN. Akibatnya, nilai akuisisi saham pemerintah ataupun inbreng oleh Danareksa ikut berubah.

"Hal ini tentunya akan mengganggu proses holdingisasi karena harus melakukan due dilligence ulang terhadap value BTN," ungkap dia.

Sementara untuk proses pembentukan anak usaha lain, pihaknya tidak melakukan akuisisi. Khusus untuk pembentukan asuransi jiwa, pihaknya akan menggandeng PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Sampai saat ini, proses pembentukan perusahaan tersebut terus berjalan.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Achmad Baiquni mengaku, proses pembentukan anak usaha baru tidak akan menganggu proses holding bank BUMN. Pasalnya, tidak akan ada perubahan di permodalan BNI. Perubahan hanya terjadi di level holding, yakni saham pemerintah berganti menjadi saham Danareksa.

Direktur BNI Rico Rizal Budidarmo menambahkan, pada tahun ini, perseroan berencana membentuk tiga anak usaha baru, yaitu asuransi umum, modal ventura dan aset manajemen. Sebelumnya, perseroan sudah memiliki bank syariah, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, asuransi jiwa dan perusahaan remitansi.

Adapun alokasi investasi untuk membentuk anak usaha baru dan memperkuat anak usaha lama sebesar Rp2-3 triliun. "Alokasi investasi bisa lebih besar untuk anak usaha dan sisanya untuk investasi yang baru," katanya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN membentuk perusahaa switching, PT. Jalin Pembayaran Nusantara untuk mendukung sistem pembayaran di perusahaan holding bank milik BUMN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, dalam skema holding bank yang akan terbentuk kelak, perusahaan switching ini akan berada langsung di bawah induk usaha, yakni Danareksa. Selain perusahaan switching, di dalam holding tersebut terdapat pula PT. Pegadaian (Persero), PT. PNM (Persero) dan empat bank BUMN.

Sementara itu, untuk bank syariah yang dimiliki bank BUMN, Kementerian BUMN juga memiliki skema tersendiri. Gatot menjelaskan, saat ini ada tiga anak usaha bank BUMN yang berbentuk bank umum syariah (BUS) dan satu bank syariah berbentuk unit usaha syariah (UUS). Menurut rencana, dari keempat bank syariah tersebut akan disatukan menjadi dua bank syariah saja. ”Apakah nanti Bank Syariah Mandiri disatukan dengan BNI Syariah atau BTN Syariah dengan BRI Syariah, setelah itu baru cari mitra strategis,” ungkapnya.

Pembentukan holding bank BUMN ini, menurut Gatot bertujuan untuk memperkuat basis pasar domestik dari 37 persen menjadi 45 persen. Ditunjuknya Danareksa sebagai induk usaha lantaran kemampuan perusahaan tersebut di pasar modal. Hal tersebut sangat diperlukan oleh bank yang haus akan peningkatan modal dalam rangka pemenuhan ketentuan Basel III pada 2019.

"Jadi keempat bank milik negara tidak dimerjer, karena kalau disatukan asetnya juga hanya Rp 200 triliun, masih jauh di bawah aset bank Singapura dan Malaysia, sehingga lebih efisien dibentuk holding,"ujar dia.

Selain alasan permodalan, pembentukan holding bank BUMN juga bertujuan untuk memperkuat sistem teknologi melalui national payment gateway (NPG). Gatot mengungkapkan, dengan terintegrasinya sistem IT, biaya operasional yang bisa diefisiensikan oleh bank negara bisa mencapai 30-40 persen. Lagipula, untuk memiliki perusahaan switching sebagai eksekutor dari integrasi IT tidak bisa dilakukan langsung oleh bank, karena terbentur oleh aturan Bank Indonesia. Sehingga, perusahaan holding yang nantinya akan memiliki perusahaan switching sehingga bisa digunakan oleh bank milik negara. (K09)