Bareksa.com - Tak dinyana, di tengah kabar terjadinya perlambatan ekonomi, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ternyata menunjukkan bahwa investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada semester I 2015 tumbuh 16,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp174,2 triliun.

Tak kalah pentingnya lagi, Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pun naik 17,4 persen menjadi Rp85,5 triliun. Jika dilihat secara historis, investasi PMDN bahkan mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan PMA. Realisasi investasi PMDN di semester I 2015 naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan semester I 2012.

Grafik: Realisasi Investasi Semester I Periode 2012-2015

Sumber: BKPM, diolah Bareksa

Investasi dalam negeri ini tumbuh pesat seiring meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat yang telah mencapai $3.475 per 2014, demikian menurut data Bank Dunia.

Kepala Badan Komisi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani membidik target investasi di Indonesia dapat tumbuh 12 persen per tahun dalam kurun empat tahun ke depan, seiring kian membaiknya iklim investasi di Indonesia.

Grafik: Proyeksi Pertumbuhan Investasi 2015-2019

Sumber: BKPM, diolah Bareksa

Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang kini menjabat sebagai Deputi III Bidang Isu Strategis Kepala Staf Kepresidenan, mengatakan derasnya arus masuk investasi asing ke Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2011 lalu. Arus PMA ini ikut mendorong penciptaan lapangan kerja dan melecut pertumbuhan ekonomi.

Namun, Yudhi mengingatkan agar “pemerintah juga harus fokus meningkatkan PMDN, untuk lebih mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja”.

Ekonom senior PT Samuel Sekuritas Indonesia, Rangga Cipta, mengakui jika dihitung memakai satuan dolar Amerika, sebetulnya realisasi investasi tetap bertumbuh, namun melambat terutama yang PMA. Ini akibat pertumbuhan ekonomi global yang memang sedang melambat. Untuk itulah, PMDN punya peran penting untuk menjaga laju investasi tetap stabil.

Sejalan dengan Yudhi dan Rangga, Kepala BKPM Franky Sibarani memasang target agar investasi PMDN bertumbuh dan kontribusinya meningkat menjadi 38,9 persen, dari saat ini yang masih di angka sekitar 36 persen. Investasi PMDN direncanakan bakal digenjot untuk tumbuh menjadi Rp933 triliun di tahun 2019 dari Rp463,1 triliun di tahun 2014.

Untuk menarik investasi dalam dan luar negeri, Franky menjelaskan instansinya telah menyiapkan enam langkah penguatan investasi. Pertama, BKPM akan meningkatkan kepastian hukum terkait investasi dan usaha. Kemudian, mengembangkan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi perijinan. Ketiga, pemerintah akan memberikan insentif dan memfasilitasi investasi. Keempat, mendirikan Forum Investasi yang terdiri dari pejabat lintas kementerian dan stakeholders untuk memonitor dan mengatasi permasalahan investasi. Kelima, mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif. Dan terakhir, peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Buah berbagai upaya pembenahan ini telah dirasakan dan diakui oleh dunia usaha. Salah satunya adalah PT Usaha Eka Pramata Nusantara yang mengelola Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) -- sebuah kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan di kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan kerjasama antara PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dan PT Pelindo III dengan kontribusi 40 persen dan 60 persen.

"Kami difasilitasi oleh BKPM untuk bertemu perusahaan lainnya seperti PT KAI dan juga Badan Pengatur Jalan Tol," kata Presiden Direktur AKRA, Haryanto Adikoesoemo.

Haryanto mengatakan JIIPE merupakan salah satu kisah sukses proyek Public Private Patnership (PPP) di Indonesia. Dalam membangun kawasan industri seluas 2.000 hektare ini, AKRA bekerjasama dengan PT Pelindo III.

Presiden Direktur PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, mengungkapkan setelah difasilitasi BKPM dalam proses perizinan, pembangunan JIIPE tahap satu bisa dirampungkan dalam waktu tiga tahun. Padahal, jika berkaca dari pengalaman sebelumnya, jangka waktu tiga tahun hanya bisa digunakan untuk pembebasan tanah.

Izin Berbelit

Satu kendala utama yang kronis bagi investor adalah proses perizinan yang nauzubillah berbelit dan begitu lama – di beberapa sektor bahkan memakan waktu tahunan!

Untuk mulai menerobos persoalan kronis inilah, Kepala BKPM Franky Sibarani per Januari 2015 meluncurkan sistem Pelayanan Terpadu Sistem Perizinan (PTSP). (Baca juga: PTSP Memangkas Izin Berbelit, Tunjang Kepastian Waktu Bagi Investor).

Mendesaknya terobosan di area perizinan ini diungkapkan Agus Gunawan, Managing Director PT Daya Radar Utama, PMDN usaha galangan kapal. Dia mengungkapkan saat berinvestasi beberapa waktu lama, ada begitu banyak izin yang harus diurusnya. Padahal, nilai investasi yang ditanamkan tidak kecil, sekitar Rp800 miliar.

“Hambatan industri galangan kapal itu banyak sekali. Salah satunya, izin yang harus kami urus ada banyak seperti Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lainnya,” dia memaparkan.

Agus berharap pemerintah meniru beberapa negara lain yang memiliki industri galangan kapal yang terbilang sukses seperti China, Korea, dan Jepang. “Pemerintah mereka ikut membantu, misalnya dalam hal pajak, infrastruktur, dan perizinan.” (AD | hs, np)