Rights Issue Bank Mandiri, Alat Pemerintah Topang Sektor Infrastruktur

Bareksa.com - Rencana penambahan modal pemerintah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) diprediksi merupakan langkah pemerintah dalam menopang sektor infrastruktur, karena secara internal tidak ada kebutuhan mendesak dari Bank Mandiri untuk menambah modal.

Terkait dengan rencana rights issue ini, pihak Bank Mandiri menjelaskan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebelumnya dari internal belum pernah ada wacana mengenai rights issue ungkap Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri.

“Kami belum mengkaji dan masih hanya wacana-wacana untuk rights issue. Nanti lihat kebutuhan jangka panjangnya,” kata Rohan kepada Bareksa.com melalui telepon.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan pemerintah akan menyetor dana Rp5,6 triliun untuk mendukung rencana rights issue Bank Mandiri sebesar Rp9 triliun.

Penambahan modal di suatu bank akan meningkatkan angka Capital Adequacy Ratio (CAR) sehingga akan mendorong pertumbuhan kredit.

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum menyebutkan bahwa minimum CAR dari suatu bank sebesar 8 persen.

Per September 2014, Bank Mandiri memiliki CAR 16,47 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebebelumnya 15,14 persen. Hal ini menunjukan Bank Mandiri masih mampu secara nilai modal untuk menumbuhkan kredit karena nilai CAR yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan BI.

Grafik. Pergerakan Rasio CAR Bank Mandiri

Sumber: Bank Mandiri

Dalam laporan keuangan Bank Mandiri juga terlihat bahwa kenaikan CAR ditopang dari naiknya modal inti 17,16 persen atau sebesar Rp13,2 triliun yang disumbang dari kenaikan laba ditahan.

Dana tersebut dapat menopang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 14,9 persen. Dan di periode yang sama kredit dapat tumbuh 12,55 persen menjadi Rp489,15 triliun.

Rohan lebih menanggapi positif terhadap rencana Manteri BUMN untuk menurunkan rasio pembayaran deviden menjadi 20 persen dari keuntungan perusahaan, dibanding yang berlaku sekarang sebesar 30 persen. Hal ini akan dapat meningkatkan laba ditahan sehingga pada gilirannya menaikan CAR.

Dalam analisis sensitivitas Rohan menyebutkan setiap ada penambahan laba ditahan Rp1 triliun dapat meningkatkan kredit Bank Mandiri sekitar Rp8 triliun sampai Rp10 triliun.

Jika Bank Mandiri memang akan melakukan rights issue, maka sebelumnya harus meminta persetujuan dari pemegang saham untuk meningkatkan modal dasar. Per akhir September 2014, modal dasar hanya Rp16 triliun sementara yang sudah beredar Rp11,67 triliun, artinya jika tidak menambah modal dasar Bank Mandiri hanya dapat melakukan rights issue sebesar Rp4,33 triliun.

Dari laporan riset Macquarie yang telah disampaikan kepada nasabah menyebutkan tidak ada kebutuhan mendesak yang menunjukan Bank Mandiri butuh modal yang besar. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) secara gross juga relatif rendah yakni 2,2 persen.

Aksi korporasi tersebut justru akan menimbulkan risiko dilusi (berkurangnya persentase kepemilikan) bagi pemegang saham sekitar 3,6 persen.

Jos Parengkuan, Direktur PT Syailendra Capital ketika ditemui Bareksa.com mengatakan kabar rights issue Bank Mandiri yang berasal dari Pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam bidang infrastruktur.

“Proyek infrastruktur yang besar tidak hanya bisa ditopang dari APBN, tetapi juga perlu support pendanaan dari perbankan,” tambahnya.

Dibandingkan dengan Bank BUMN lain, CAR dari Bank Mandiri lebih besar dibanding Bank BNI yang sebesar 16,2 persen dan Bank BTN 14,33 persen. CAR paling tinggi dimiliki oleh Bank BRI 18,57 persen.

Jika dilihat dari fokus bisnis, Bank BRI kuat pada pembiayaan kredit mikro dan UKM sementara Bank BTN mayoritas kredit disalurkan ke sektor properti. Sedangkan Bank Mandiri dan Bank BNI yang lebih besar penyalurannya pada kredit korporasi dibanding bank BUMN lainnya. (qs)