Berita Hari Ini : Inpres Penanganan Corona, Rupiah Terlemah di Asia

Bareksa • 24 Mar 2020

an image
Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) di Jakarta, Kamis (16/1/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

AS & China uji coba vaksin, IHSG terus melemah, direksi Jiwasraya dirombak, fintech lending minta batas pinjaman naik

Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 24 Maret 2020 :

Inpres Penanganan Corona

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjabarkan isi dari peraturan tersebut.  "Inpres meminta Kementerian/Lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol penanganan," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, dilansir Katadata Senin (22/3).

Sri Mulyani memerinci, aturan itu menginstruksikan para menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Penggunaan anggaran mengacu pada protokol penanganan Covid-19 di K/L, Pemda dan rencana operasional yang ditetapkan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19.

Inpres juga meginstruksikan percepatan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L melalui mekanisme revisi anggaran kepada menteri keuangan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya, mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid 19. Percepatan itu dilakukan dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah (PP) terkait penanggulangan bencana, PP terkait Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, dan Perpres Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu.

Selanjutnya, menteri, pimpinan lembaga dan pimpinan daerah diminta melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP. Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 juga harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Jumat (20/3) tersebut juga memberikan instruksi khusus kepada beberapa menteri dan kepala lembaga. Sesuai Inpres , Sri Mulyani diminta menginstuksikan agar dapat memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta mengambil langkah percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Covid-19 kepada gubernur/bupati/walikota. Menteri Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditugaskan untuk mempercepat penyiapan dan pembangunan infrastruktur untuk penanganan Covid-19. Sedangkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diinstruksikan mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan kedokteran untuk penanganan Covid-19.

Sementara Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto diharapkan bisa melaksanakan tugasnya masing-masing dalam pendampingan, pengawasan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi ini.

Vaksin Corona

Persaingan antara Amerika Serikat dan China terus berlanjut hingga sektor kesehatan. Pekan lalu, Tiongkok telah memulai fase pertama uji coba klinis vaksin virus corona Covid-19 di Kota Wuhan, Hubei. Mereka melibatkan 108 partisipan berusia 18-60 tahun yang semuanya warga Kota Wuhan. Para sukarelawan dites dalam tiga kelompok dengan dosis antivirus yang berbeda-beda. “Sukarelawan uji coba pertama sudah mendapatkan vaksin,” kata salah satu staf yang terlibat dilansir dari AFP, yang dikutip Katadata Senin (23/3).

Tak hanya itu, Pemerintah Tiongkok pekan lalu telah memerintahkan ahli virus dan epidemiologi yakni Dr Chen Wei untuk memulai penelitian vaksin virus corona. Wei berpengalaman dalam pengembangan antivirus, salah satunya adalah Lamanla untuk mengobati Ebola di Sierra Leone, Afrika. Wanita berpangkat mayor jenderal itu juga merupakan ahli di Institute of Bioengineering at the Academy of Military Medical Sciences. Timnya akan bekerja sama dengan perusahaan yang berbasis di Tianjin yaitu CanSino Biologics.

CanSino pada hari Selasa (17/3) lalu mengatakan mereka mencari sukarelawan dengan durasi enam bulan untuk mencoba vaksin. Ahli vaksin yang juga mantan staf Shanghai Centres for Disease Control and Prevention (CDC) Tao Lina mengatakan hadirnya Wei akan memudahkan uji coba. “Butuh koordinasi antara laboratorium dengan sukarelawan. Pejabat militer akan lebih mudah mengatur ini,” kata Tao dikutip South China Morning Post, Senin (23/3).

Tiongkok memang terus mencoba untuk menjadi negara pertama yang berhasil mengembangkan obat dari virus corona. Bahkan Global Times, media yang berafiliasi Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan opini bahwa Negeri Panda tak boleh kalah dalam pengembangan vaksin corona. Uji coba yang dijalankan Tiongkok hanya beberapa hari usai AS mengumumkan proses serupa.

Badan milik Departemen Kesehatan AS yakni The National Institute of Health (NIH) menjajal obat corona dan bekerja sama dengan swasta. Vaksin ini dinamakan mRNA-1273 dan dikembangkan oleh ilmuwan NIH yang bekerja sama dengan berusahaan bioteknologi yakni Moderna, Inc. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui dosis yang tepat bagi pengobatan virus corona. Hubungan kedua negara terus memanas usai Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers beberapa hari lalu menyebut Covid-19 sebagai “Virus Tiongkok”. Pernyataan Trump ini merespons juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lijian Zhao yang menyinggung kemungkinan virus ini dibawa ke Wuhan oleh tentara AS.

“(Virus) Ini datang dari Tiongkok, saya hanya ingin akurat,” kata Trump saat pernyataannya ini dianggap rasis oleh sejumlah awak media. Hingga saat ini, belum ada obat untuk mengobati virus corona. Sedangkan dari laman Worldometers, hingga Senin (23/3) 11.35 WIB, pandemi tersebut telah menulari 338.724 orang dan 14.687 meninggal dunia.

Rupiah

Sempat menyandang mata uang paling perkasa di kawasan Asia, kini rupiah lemah tak berdaya. Bahkan, kini posisi rupiah tinggal selangkah lagi untuk mencetak rekor terburuk sepanjang masa. Mengutip Bloomberg via Kontan.co.id, Senin (23/3/2020) pukul 10.45 WIB, rupiah masih berada di level Rp16.550 per dolar Amerika Serikat, turun 3,69 persen dibanding penutupan Jumat (20/3/2020) di Rp15.960 per dolar AS.

Selangkah lagi, rupiah mengincar rekor terburuknya sepanjang masa yang sebelumnya dicetak pada 17 Juni 1998, yakni di level Rp16.650 per dolar AS.

Dengan posisi saat ini pun, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di kawasan. Sepanjang tahun ini, mata uang Garuda tersebut sudah anjlok 19,35 persen. Mengingat pada 31 Desember 2019 lalu, rupiah masih tenang di posisi Rp13.866 per dolar AS. Koreksi rupiah sudah jauh di atas mata uang di kawasan lainnya.

Won Korea yang sebelumnya menyandang mata uang dengan pelemahan terdalam, kini ada di level 1.277,57 atau turun 10,53 persen secara year to date (ytd). Pelemahan terbesar lainnya adalah baht Thailand. Sepanjang tahun ini, baht sudah ambles 10,1 persen ke level 32.995 per dolar AS.

IHSG

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup terkoreksi tajam tajam 4,9 persen atau 205,43 poin ke level 3.989,52. Transaksi saham sempat dibekukan sementara (trading halt) pada pukul 14.52 WIB karena IHSG melorot 5 persen.

Dilansir Bisnis.com, seluruh 10 sektor pada IHSG tertekan di zona merah, dipimpin industri dasar (-5,87 persen), manufaktur (-5,77 persen), dan barang konsumen (-5,75 persen). Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang masing-masing turun 6,4 persen dan 6,8 persen menjadi penekan utama atas pelemahan yang dialami IHSG.

Harga Emas

Harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 terpantau melonjak 37,7 poin atau 2,53 persen ke level US$1.525,80 per troy ounce pukul 19.22 WIB. Banyak investor melihat harga logam mulia saat ini sebagai peluang pembelian.

"Ketika saya berpikir tentang apa yang akan saya beli di sini dan saat ini, saya akan membeli emas,” ujar Wayne Gordon, direktur eksekutif untuk komoditas dan valuta asing di unit manajemen aset UBS Group AG, kepada Bloomberg TV dilansir Bisnis.com. “Harga emas kemungkinan naik selama tiga hingga enam bulan [mendatang],” tambahnya.

Di dalam negeri, harga emas batangan Antam berdasarkan daftar harga emas untuk Butik LM Pulogadung Jakarta bertambah Rp30.000 ke level Rp891.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas pun meningkat Rp30.000 menjadi Rp810.000 per gram dari harga sebelumnya.

Jiwasraya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi Asuransi Jiwasraya pada Rabu (18/3). Sejumlah nama-nama baru mengisi posisi penting di Jiwasraya. Dari surat keputusan yang diterima Kontan.co.id menyebutkan, nama pejabat baru yang diangkat adalah Angger P. Yuwono (Direktur Teknik Jiwasraya), R. Mahelan Proboantarikso (Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Jiwasraya) dan Farid Azhar Nasution (Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya).

“Anggota-anggota direksi yang diangkat sebagai diktum keputusan ini, baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Plt. Asisten Deputi Layanan Hukum BUMN Rini Widyastuti dilansir Kontan (23/3/2020).

Keputusan ini juga mengubah nomenklatur atau tata nama jabatan direksi dari awalnya Direktur Keuangan dipisah dengan Direktur Investasi dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Keuangan dan Investasi. Kemudian dari Direktur Kepatuhan menjadi Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia. Rini menyatakan, bagi anggota direksi yang baru diangkat, maka dilarang merangkap jabatan sebagai direksi BUMN dan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

Mereka juga diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) sebagai calon direksi Jiwasraya. Selain itu, memberi kuasa kepada direksi Jiwasraya melalui hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini secara otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan namun jika ke depan terjadi kekeliruan maka ada perbaikan.

Berikut jajaran Direksi Jiwasraya yang baru :
- Direktur Utama: Hexana Tri Sasongko
- Direksi Pemasaran Ritel: Fabiola Noralita Sondakh
- Direktur Teknik: Angger P. Yuwono
- Direktur Pemasaran Korporat: Indra Widjaja
- Direktur Keuangan: Farid Azhar Nasution
- Direktur Kepatuhan dan SDM: R. Mahelan Proboantarikso

Fintech Lending

Perusahaan teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending mengusulkan adanya penyesuaian batas pemberian pinjaman kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna mengakomodasi pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan menengah yang terpapar dampak negatif wabah corona.

Menurut Ketua Bidang Humas dan Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Tumbur Pardede, usulan itu dilakukan terkait dengan kondisi industri P2P lending saat ini yang terdampak oleh pandemi virus corona dan diajukan untuk keperluan temporer.

"Ada kebutuhan dari pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan lebih. Namun, pengajuan bukan semata-mata karena permintaan pelaku usaha kecil menengah (UKM), tapi juga karena karena kondisi saat ini," ujar Tumbur dilansir Bisnis, Senin (23/3/2020).

AFPI, lanjutnya, harus turut mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UKM. Meskipun tidak secara keseluruhan, pandemi virus corona atau Covid-19 dikatakan telah mengurangi tingkat produktivitas pelaku UKM, khususnya yang bermain di sektor pariwisata. Meski begitu, beberapa pelaku usaha di sektor pertanian diperkirakan bakal mengalami peningkatan dengan tingginya keperluan masyarakat terhadap bahan baku.

Usulan yang disampaikan AFPI kepada OJK tersebut tidak lepas dari cukup besarnya keperluan modal kerja UKM ukuran menengah yang diperkirakan jauh di atas Rp2 miliar. Seperti diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang pinjaman uang berbasis teknologi finansial, perusahaan P2P lending hanya dapat menyalurkan kredit maksimal Rp2 miliar.

(*)