Berita Hari Ini : Dapen-Asuransi Biayai Infrastruktur, Ada 22 Calon Emiten Baru

PT Bhakti Agung Propertindo masuk daftar efek syariah, Simpanan bank per Juli 2019 capai Rp5.901,14 triliun
Selasa, 17 September 2019 09:15:59 WIB Issa Almawadi
Image
Pekerja menggarap pengerjaan proyek pembangunan jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di kawasan MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mendapat kontrak untuk Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Bareksa.com - Berikut ini adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 17 September 2019.

Dapen dan Asuransi

Perusahaan dana pensiun (dapen) dan asuransi mulai ramai membiayai proyek infrastruktur pemerintah. Salah satunya melalui skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA).

Chief Executive Officer PINA Eko Putro Adijayanto mengaku, ada beberapa pemain dapen dan asuransi jiwa masuk ke pembiayaan ini. Misalnya PT Taspen (Persero), PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), PT AIA Financial (AIA) dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Dapen dan asuransi sudah masuk berbagai infrastruktur, seperti Taspen dan AIA berinvestasi ke proyek PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yaitu gedung Bandara Kertajati di Jawa Barat melalui reksadana penyertaan terbatas (RDPT),” kata Eko dikutip Kontan.

Sedangkan Prudential, berinvestasi pada obligasi berbasis proyek (project bond) yang dikeluarkan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). BPJS Ketenagakerjaan masih menunggu payung hukum agar badan sosial eks-Jamsostek ini bisa leluasa menempatkan dana investasi penyertaan langsung.

Payung hukum ini adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2015 tentang perubahan atas PP Nomor 99/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Investasi berupa penyertaan langsung. Nantinya, investasi penyertaan langsung badan hukum publik ini bisa melebihi 1 persen.

IPO

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut ada 22 perusahaan yang berniat menggelar initial public offering (IPO) hingga akhir tahun ini. Jumlah ini bertambah dari posisi 3 September. Saat itu, BEI menyebut baru mengantongi 18 perusahaan yang akan listing.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, IGD Nyoman Yetna mengatakan, 22 perusahaan tersebut sudah memberikan berkas pendaftaran ke BEI.

"Jumlah perusahaan yang tercatat saat ini ada 34, sedang di pipeline ada 22 perusahaan. Jadi paling tidak, ada 56 perusahaan akan melantai di bursa hingga akhir tahun ini," kata dia dikutip Kontan.

Jumlah ini masih bisa bertambah. Nyoman menyebut, ada empat perusahaan lain yang berniat IPO menggunakan laporan keuangan Juni 2019. Tapi keempatnya belum memberikan berkas pendaftaran. Perusahaan tersebut sedang diskusi dengan Bursa terkait skema. Jadi kemungkinan jumlah perusahaan yang berkomitmen listing sekitar 60 perusahaan hingga akhir tahun ini.

BEI juga terus mencari perusahaan yang potensial untuk go public. Di antaranya lewat workshop go public di beberapa kota besar. Kalau memang 60 perusahaan dapat terealisasi melantai di bursa hingga akhir 2019 ini, maka ada peningkatan dibanding tahun lalu 57 perusahaan.

Efek Syariah

Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini telah menerbitkan satu Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan efek syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-57/D.04/2019 tentang Penetapan Saham PT Bhakti Agung Propertindo Tbk sebagai efek syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka efek tersebut masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan itu adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria efek syariah atas pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh PT Bhakti Agung Propertindo Tbk sebagai efek syariah.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari emiten maupun dari pihak–pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Simpanan Bank

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah simpanan yang dikelola 112 bank umum mencapai Rp5.901,14 triliun dari 201,31 juta nomor rekening. Jumlah simpanan itu tumbuh 3,45 persen sepanjang tahun berjalan dari akhir 2018 senilai Rp5.704,43 triliun. Sepanjang 2019, jumlah simpanan bulanan itu sempat terkoreksi pada Januari dan April.

“Peningkatan simpanan sepanjang 2019 terjadi seiring dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan,” ujar Direktur Group Peraturan LPS Beko Setiawan dikutip Bisnis.

Rinciannya, jenis simpanan deposito Rp2.553,35 triliun (43,27 persen), tabungan Rp1.829,89 triliun (31,01 persen), giro Rp1.417,82 triliun (24,03 persen), deposit on call Rp85,78 triliun (1,45 persen), dan sertifikat deposito Rp14,29 triliun (0,24 persen).

Sejumlah Rp2.768,62 triliun atau 46,29 persen total simpanan berasal dari nasabah dengan nilai tabungan di atas Rp5 miliar. Adapun, Rp848,67 triliun atau 14,39 persen berasal dari nasabah di bawah Rp100 juta. Nilai simpanan nasabah tajir atau di atas Rp5 miliar itu menurun 13,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp2.782,25 triliun.

LinkAja

PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya, pengelola sistem pembayaran LinkAja, menyampaikan nama-nama jajaran Dewan Pengawas Syariah atau DPS seiring pengembangan layanan LinkAja Syariah.

Siapakah nama-nama yang mengisi kursi DPS tersebut? Group Head Sales Channel dan Sharia Unit LinkAja Widjayanto Djaenudin menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menjalani proses sertifikasi layanan syariah di Bank Indonesia.

Salah satu syarat dari sertifikasi tersebut adalah Finarya harus memiliki DPS. Usai gelaran Islamic Digital Day 2019, Widjayanto menyampaikan bahwa pihaknya mengantongi tiga nama yang akan menempati kursi DPS LinkAja.

"Terdapat tiga orang Dewan Pengawas Syariah [dari LinkAja], yaitu Anwar Abbas, Zainut Tauhid Sa'adi, dan Asep Supyadillah," ujar Widjayanto seperti dikutip Bisnis.

Ketiga nama tersebut memiliki latar belakang yang berbeda tetapi sama-sama memegang jabatan di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anwar saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MUI. Selain itu, dia pun merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang membidangi ekonomi.

(AM)



TOP
10
REKSA DANA

Jenis Reksa Dana 
loading...
Selanjutnya
BELI DAFTAR BERLANGGANAN
Kontak : 62-21-71790970 | marketing@bareksa.com
TERPOPULER