Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 14 Maret 2019 :

Pajak e-Commerce

Pungutan pajak bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) akan berlaku mulai 1 April 2019. Namun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan pelaksanaan kebijakan ini masih menunggu aturan teknis, yakni peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak. Pungutan pajak bagi pelaku e-commerce tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2010/PMK.010 /2018. Tidak ada jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku ecommerce.

PMK ini hanya mendorong pedagang dan pelaku usjasa melalui platform lokapasar (marketplace) membuat atau memberitahukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) ke penyedia lokapasar, serta membayar kewajiban pajaknya.

Penyedia lokapasar juga wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang berhubungan dengan penyediaan layanan marketplace. Penyedia lokapasar juga harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh dari transaksi penjualan barang dagangan milik penyedia platform lokapasar sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi pelapak.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)

Rencana aksi korporasi Bank Mandiri tahun ini semakin terang. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senior Vice President Government and Institutional II Bank Mandiri Tedy Y Danas membenarkan pihaknya tengah mengincar beberapa lembaga keuangan sebagai target akuisisi. Termasuk memproses akuisisi satu bank.

Dia menyatakan, Bank Mandiri senantiasa membuka peluang ekspansi bisnis untuk merealisasikan aspirasi menjadi one stop financial services yang terkemuka di Asia Tenggara.

"Salah satu penjajakan ekspansi bisnis tersebut antara lain dengan melakukan akuisisi secara langsung dan tidak langsung terhadap lembaga keuangan (termasuk bank) yang dapat membawa sinergi dengan perseroan," tulisnya.

Namun, Bank Mandiri belum bersedia membeberkan nama bank yang sedang disasar. Teddy bilang, bila seluruh rencana aksi korporasi ini sudah mendapat kepastian, perseroan ini baru bakal melakukan keterbukaan informasi terkait kepada publik.

PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk (GMFI)

Perseroan berencana membagi dividen tunai April mendatang dari laba bersih tahun buku 2018. Aksi ini sudah disetujui pemegang saham 11 Maret lalu. GMFI akan membagikan dividen total US$6,11 juta kepada pemegang 28,23 miliar saham GMFI. Rasionya, sekitar 20 persen dari laba GMFI 2018 lalu.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, jadwal cum dividend GMFI di pasar reguler dan negosiasi akan digelar pada tanggal 19 Maret. Lalu sehari sesudahnya akan dilanjutkan dengan ex dividen, baik di pasar reguler maupun negosiasi.

Tanggal cum dividen di pasar tunai akan dilakukan pada 21 Maret 2019, sekaligus mengumumkan rasio dividen. Ex dividen akan jatuh sehari setelahnya. Adapun dividen GMFI dijadwalkan dibagi pada 12 April 2019.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)

Perseroan berinisatif menghasilkan produk turunan crude palm oil (CPO) yang memiliki nilai jual lebih. Salah satunya, biodiesel. Perusahaan dengan kode emiten SSMS ini menargetkan bisa mulai membangun pabrik biodiesel di akhir 2019.

Saat ini perusahaan sawit ini sedang melakukan persiapan guna merealisasikan rencananya tersebut. Rencananya, pembangunan pabrik biodiesel tersebut dilakukan di area perkebunan milik perusahaan ini yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

"Kami masih mempersiapkan pembangunan, sekarang dalam tahap perencanaan. Kemungkinan baru akhir tahun (pembangunan)," kata Corporate Communication SSMS Andre Taufan Pratama seperti dikutip Kontan.

Dia juga mengungkapkan bahwa SSMS saat ini belum menentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik tersebut.

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA)

Perseroan sukses menyusutkan utang Rp1,35 triliun di 2018 lalu. Tahun ini, perusahaan properti dan konstruksi ini akan kembali merampingkan utang. Berdasarkan keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) awal pekan ini, SSIA menjelaskan, liabilitas perusahaan ini turun menjadi Rp3,02 triliun di akhir 2018 dari Rp4,37 triliun di tahun sebelumnya. Penyebabnya karena ada penurunan di beberapa pos utang. Misalnya, pinjaman bank jangka pendek turun Rp541 miliar karena ada pelunasan pinjaman.

Lalu, utang pajak susut Rp382 miliar, yang sebagian besar berasal dari pembayaran utang pajak 2017 anak usaha. SSIA juga memangkas utang bank jangka panjang Rp226 miliar dengan cara membayar pokok pinjaman milik anak usahanya.

Tahun ini, SSIA menargetkan pelunasan sejumlah utang perbankan. Targetnya, utang bisa ditekan Rp1,4 triliun. "Utang lebih mengecil di tahun ini karena akan ada pelunasan utang bank, terutama dari lini perhotelan," kata Presiden Direktur SSIA Johannes Suriadjaja awal pekan ini.

(AM)