Target Penerimaan Naik Rp15 T, Pemerintah Akan Ubah APBN 2017

Bareksa.com - Setelah mengerek asumsi pertumbuhan, pemerintah berencana mengubah besaran pendapatan dan belanja negara dalam postur anggaran dalam pengajuan Rancangan APBN Perubahan 2017. Penerimaan diperkirakan bisa naik seiring dengan naiknya harga minyak dan penghematan sementara target pajak tidak setinggi sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari sisi pendapatan negara, penaikan harga minyak mentah diprediksi masih bisa mengompensasi proyeksi pertumbuhan pajak yang tidak setinggi perkiraan sebelumnya. Kini harga rata-rata minyak mentah mencapai US$50 per barel, sedangkan asumsi harga minyak di APBN sekitar US$45 per barel.

Dia juga melihat ada penaikan dari sisi cost recovery. Ini berdasarkan evaluasi sesudah amnesti pajak dan proyeksi dari penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 yang diperkirakan ada beberapa tekanan dari sisi penerimaan.

Prediksi Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini hanya 13 persen, turun dibandingkan dengan  proyeksi APBN sebesar 16 persen. Dalam APBN 2017, penerimaan pajak diperkirakan sebesar Rp1.498,9 triliun atau 85,6 persen dari total pendapatan negara yang diestimasi mencapai Rp1.750,3 triliun.

"Sehingga secara total, APBN 2017 ini akan ada penaikan penerimaan dari tambahan harga minyak. Namun, ada sedikit penurunan dari penerimaan pajak. Secara total mungkin ada nett sekitar Rp15 triliun," tutur Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30 Mei 2017).

Sementara itu, dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengatakan akan ada penghematan sekitar Rp16 triliun.

Presiden Joko Widodo menekankan kepada menteri dan kepala lembaga untuk kembali menyisir komponen belanja barang pada APBN 2017, seperti perjalanan dinas dan lain-lain. Belanja barang pada APBN 2017 lebih besar daripada APBN 2016.

"Umpamanya untuk perjalanan dinas dan lain-lain. Kami memperkirakan ada sekitar Rp16 triliun yang bisa kita sisir dari belanja barang ini yang kemudian nanti akan dialokasikan bersama-sama kenaikan yang tadi Rp15 triliun," kata Sri Mulyani.

Jumlah Rp31 triliun ini akan direlokasikan untuk belanja prioritas. Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun RAPBNP 2017 dan akan disampaikan ke DPR pada awal Juli 2017.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 dapat mencapai 5,3 persen, meski target tetap di antara 5,1 persen hingga 5,3 persen.

"Dengan kuartal pertama sekitar 5,01 persen, maka untuk bisa mencapai 5,3 persen kita harus tumbuh lebih tinggi di kuartal 2, 3, 4 sekitar 5,4 persen. Ini suatu tantangan yang tidak mudah," ucapnya.

Dalam rapat terbatas pada Selasa (30 Mei 2017) Presiden Joko Widodo mengatakan APBN-P harus betul-betul diajukan untuk program-program prioritas, serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan ke depan. Program-program yang membawa dampak langsung bagi masyarakat harus diprioritaskan.

"Kita ingin agar APBN-P 2017 mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan penggunaan APBN 2017 selama semester I tahun ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mengelola, mengawal, dan berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia juga sekali lagi menekankan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah sebisa mungkin dibiayai oleh dana non-APBN atau non-APBD.

"Jika memang harus ada yang dialokasikan dengan APBNP, maka harus dilihat terlebih dahulu urgensi dari proyek tersebut. Utamakan yang memang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN)," ucapnya.

Kepala Negara berpesan agar para menteri dan pimpinan lembaga mampu mengendalikan penggunaan anggarannya secara disiplin untuk membangun tata kelola anggaran yang baik dan transparan.

"Pastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat. Saya ingatkan lagi agar belanja barang diefisienkan sehingga tidak melebihi yang sudah dibelanjakan pada 2016. Anggaran yang bisa dihemat akan digunakan untuk membiayai belanja yang lebih produktif dan prioritas," tutupnya. (K10)