Apakah 'Buyback' Indosat Mungkin Terjadi?

Bareksa.com – Harga saham PT Indosat Tbk (ISAT) sempat melesat beberapa hari belakangan setelah calon presiden paling populer Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah perlu membeli kembali (buyback) saham Indosat yang pernah dijual ke investor asing.

Sejak pernyataan Jokowi, harga saham Indosat sempat naik tiga hari berturut turut menjadi Rp3.880 per lembar pada hari Rabu kemarin, naik 4,6 persen dari harga penutupan 20 Juni 2014, menunjukan sentimen positif dari pelaku pasar yang sejalan dengan potensi minat beli dari pemerintah, dengan asumsi Jokowi menang pemilihan presiden 9 Juli 2014. Hari ini harga saham Indosat terkoreksi 1,4 persen menjadi Rp 3.825 per lembar, pada jam 10.45 wib.

Tapi apakah niat Jokowi ini, jika dia memang terpilih Presiden, akan benar-benar terealisasi? Jokowi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P) menyampaikan niatnya ini dalam debat capres Minggu malam (22/6) bersama capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, yang menanyakan soal penjualan saham Indosat ini ke pihak asing.

Persoalan penjualan saham Indosat selalu dijadikan komoditas politik oleh kubu Prabowo untuk menyerang Jokowi. Penjualan saham ini terjadi pada saat Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden.

Bareksa.com mengumpulkan tanggapan yang beragam dari empat analis pasar modal dan seorang mantan pejabat kementrian BUMN yg pada jamannya sempat memperjuangkan pembelian kembali saham Indosat. Pandangan mereka saat ini dapat menjadi acuan untuk membantu mengukur apakah buyback Indosat akan benar-benar terjadi.

Pengamat pasar modal Chandra Pasaribu mengatakan pemerintah dapat saja melakukan negosiasi pembelian balik dari Ooredoo Qatar, dahulu Qatar Telecom, pemilik mayoritas saham Indosat sekarang ini.

"Pemerintah bisa datang ke Qtel (Qatar Telecom), bilang tolong jual ke kita, tapi dengan harga yang wajar. Daripada bilang tidak mau jual tapi nanti tiap hari dibikin susah," uangkap Chandra.

Ooredoo Qatar memiliki 65 persen saham Indosat, sementara pemerintah RI memiliki 14,29 persen, 5 persen lebih oleh Skagen, investor asal Amerika, dan sisanya sekitar 15 persen oleh investor publik.

Ooredoo belum menjawab pertanyaan Bareksa.com dalam surat elektronik yang dikirimkan kemarin soal tanggapan mereka atas kemungkinan tawaran buyback oleh pemerintah RI.

Ooredoo membeli saham Indosat awalnya dari perusahaan telekomunikasi asal Singapura ST Telemedia tahun 2008, enam tahun setelah ST Telemedia membeli dari pemerintah RI.

Pelepasan saham Indosat oleh ST Telemedia tahun 2008 diawali dengan pertarungan di pengadilan. Saat itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuduh Temasek, induk perusahaan ST Telemedia, melakukan persaingan usaha tidak adil dan monopolistik karena memiliki 2 perusahaan telekomunikasi di Indonesia walaupun tidak mayoritas -- sekitar 40 persen di Indosat dan 35 persen di Telkomsel.

Temasek diminta melepas kepemilikannya di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia.

Sebelum ramai di KPPU, Temasek pernah ditawari oleh Kementerian BUMN untuk menjual balik saham Indosat ke pemerintah RI, alasannya adalah posisi strategis Indosat sebagai perusahaan yang mengantongi izin pengorbitan satelit di Indonesia.

Bahkan saat itu salah satu anak perusahaan Indosat, Lintasarta, menguasai 90 persen lebih pasar penyediaan jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal) untuk ATM (Automated Teller Machine) bank-bank di Indonesia. Dengan kata lain, saat itu Indosat memiliki akses data untuk mendapatkan gambaran atas gerakan perpindahan dana di Indonesia. 

Kecurigaan pemerintah Indonesia terhadap Singapura ini menjadi dasar penawaran buyback oleh pemerintah RI. Tapi sayangnya gayung tak bersambut.

Saat dihubungi Bareksa.com kemarin (25/6), mantan pejabat senior Kementrian BUMN Said Didu mengatakan bahwa sekarang keadaannya sudah berubah.

Indosat sudah tidak memiliki nilai strategis seperti dulu, tegas Said Didu dalam percakapan telepon dengan Bareksa.com.

"Indosat sudah tidak memiliki lintasan satelit karena kontraknya sudah selesai. Sekarang sudah diambil BRI (Bank Rakyat Indonesia). Tidak ada lagi monopoli Indosat sekarang," ungkap Said Didu, yang merupakan sekretaris Kementerian BUMN pada saat pemerintah RI menawarkan buyback kepada Temasek. 

Said Didu mengatakan bahwa saat sekarang, untuk mengambil keputusan buyback Indosat perlu dilihat apakah dari segi bisnis Indosat memiliki prospek yang bagus.

Juga perlu dipertimbangkan untuk membandingkan dengan opsi lain -- yaitu pembelian kembali 35 persen saham Telkomsel -- untuk melihat harga yang mana yang lebih menguntungkan dari segi komersial.

Sekarang ini 65 persen saham Telkmosel dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan 35 persen oleh perusahaan telepon Singapura Singtel, anak perusahaan Temasek.

Sebagian dari pertanyaan Said Didu diatas terjawab oleh beberapa analis yang dihubungi Bareksa.com.

Dari segi fundamental, pertumbuhan pendapatan Indosat masih dibawah pesaingnya yakni PT Telekomunikasi Indonesia dan PT XL Axiata Tbk (EXCL), karena  Indosat terlambat 'memonetize' pertumbuhan yang signifikan dari pendapatan data, menurut Adrianus Bias, Research Analyst PT Ciptadana Securities.

“Tidak ada opsi bagi pemerintah RI untuk melakukan buyback,” Bias mengatakan dalam wawancara dengan Bareksa.com.

Infrastruktur untuk data masih jauh tertinggal akibat persoalan leverage (hutang) yang tinggi sehingga menjadi hambatan bagi Indosat dalam melakukan ekspansi di bisnis data, tambah Bias.

Terdapat 2 faktor yang membuat Indosat mengalami kerugian diakhir 2013 lalu yakni kenaikan biaya operasional serta foreign exchange loss (kerugian nilai tukar valuta asing) yang terjadi akibat tingginya porsi utang dalam dolar Amerika.

Salah satu analis sektor telekomunikasi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Indonesia tidak harus melakukan buyback terhadap saham Indosat.

Indonesia masih memiliki kendali di Indosat walaupun kepemilikannya tidak mayoritas.

Terkait soal pembajakan data oleh pihak asing, antara lain Australi, yang pernah ramai diberitakan, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan saham, masih menurut analis ini.

"Masalah pembajakan terjadi karena masalah teknis, yakni coding yang terbaca pihak luar. Selama kita membuka diri, akses internet dibuka, maka kita harus menerima risiko tersebut," dia menambahkan.

Pengamat Poltak Hotradero dalam akun twitternya @Hotradero juga mengatakan bahwa teknologi satelit sebenarnya sudah kalah penting dibanding dengan teknologi jaringan serat optik yang jauh lebih cepat dalam pengiriman data. (QS)

 

*Ni Putu Kurnia Sari adalah Head of Research PT Bareksa Portal Investasi